Banyak Perusahaan Tambang Tidak Taat Pajak

Masih banyak perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) di Kutai Timur (Kutim) yang tidak taat dalam hal membayar pajak.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Timur dan Utara (Kaltimtara) Samon Jaya mengungkapkan bahwa dari 170 perusahaan pemegang IUP di Kutim hanya ada 79 perusahan yang terdaftar dan aktif melakukan pelaporan terhadap pajak bumi dan bangunan (PBB) dari sektor pertambangan perkebunan dan perhutanan (P3) di Kanwil DJP Kaltimtara.

Sementara itu, sebanyak 91 perusahan pemegang IUP lainnya yang belum melaporkan kewajiban perpajakannya.

“Padahal ini bisa jadi potensi PBB bagi daerah dan negara, khususnya di wilayah Kutim,” ujarnya usai melakukan penandatanganan kesepakatan (Memorandum of Understanding/MoU) antara Kanwil DJP Kaltimtara dengan Pemerintah Kabupaten Kutim tentang optimalisasi penerimaan pajak daerah dan pusat, di kantor Bupati Kutim.

Samon menuturkan bahwa potensi pajak di Kutim sebenarnya cukup tinggi. Mulai dari PBB,  bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), hingga pajak restauran dan perhotelan. Namun, masih perlu dikelola secara maksimal.

Selain itu, perolehan PBB dari sektor perkotaan dan pedesaan, serta PBB sektor P3 juga ternyata belum bisa dimaksimalkan.
“Seperti 170 pemegang IUP Pertambangan di Kutim, ternyata baru 79 IUP yang terdata dan aktif melaporkan PBB P3. Sementara 91 pemegang IUP sisanya masih belum aktif melakukan pelaporan dan tentu menjadi objek pajak potensial bagi daerah dan negara, kalau dimaksimalkan,” tuturnya.

Lebih lanjut Samon menjelaskan, untuk saat ini potensi PBB yang bisa dikelola daerah dan negara dari Kutim sebesar Rp 167 miliar.  Tapi jika seandainya dikelola secara maksimal, maka bisa naik menjadi lebih besar lagi.

“Saat ini pemerintah daerah sedang memperjuangkan bagaimana PBB sektor P3 yang selama ini disetorkan pengusaha langsung ke pusat, juga bisa diambil alih atau dibagikan persentasenya kepada pemerintah daerah. Untuk itu, Kanwil DJP Kaltimtara sangat mendukung langkah-langkah yang diambil pemda, demi kemajuan daerah dan negara,” jelasnya.

Sebagai langkah awal, Samon mengimbau kepada pemerintah daerah melalui instansi terkait dibawahnya, untuk bersama-sama dengan Kanwil DJP Kaltimtara menyatukan data-data potensi pajak yang ada di daerah.

“Melalui penyamaan persepsi dan data objek pajak yang ada, maka tentu pemerintah daerah bersama Kanwil DJP Kaltimtara bisa memaksimalkan potensi pajak. Tentunya jika ini berhasil,  maka dampaknya besar pada pendapatan keuangan di daerah,” ujarnya.

Sumber : prokal.co


Category: Berita pajak

Tags: , , ,