UU ketenagakerjaan – Tenaga kerja adalah salah satu bagian penting dalam kesuksesan suatu perusahaan. Pemahaman mengenai ketanakerjaan penting untuk diperhatikan untuk perkembangan perusahaan yang lebih baik lagi.

Perkembangan UU tentang Ketenagakerjaan di Indonesia

uu ketenagakerjaan

  • Sekitar abad 120 sm

Pada sekitar abad 120 SM, Indonesia sudah mengenal adanya sistem gotong royong antar masyarakat dimana merupakan sistem pengerahan tenaga kerja tambahan dari luar keluarga untuk mengisi kekurangan dengan tidak mengenal suatu balas jasa berupa materi. Nilai leluhur ini diyakini membawa kesejahteraan karena berniatkan kebijakan, kebaikan dan hikmah untuk semua orang yang gotong royong. Meskipun gotong royong ini tidak secara tertulis, tapi ketenagakerjaan adat ini sudah menjadi identitas bangsa yang merupakan cerminan diri dari bangsa Indonesia dari abad ke abad. Hanya saja, ketika sudah ada kerajaan di Indonesia, hubugan kerja menjadi perbudakan sesuai sistem pengkastaan, yaitu Ksatria, Brahmana, Paria, Waisya dan Sudra. Pada masa ini, kelompok bangsawan mempunyai hak sepenuhnya atas pekerjanya.

  • Fase pendudukan Hindia Belanda

Masa pendudukan hindia belanda di Indonesia membuat perbudakan semakin meningkat, dan bahkan sangat keji dan tidak berperikemanusiaan. Solusi yang bisa dilakukan adalah menempatkan mereka pada kedudukan sebagai manusia merdeka, baik secara sosiologis ataupun yuridis dan ekonomis.

Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan beberapa peraturan untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan, yaitu:

  1. Staatblad 1817 No. 42 mengenai larangan memasukkan budak-budak ke pulau Jawa.
  2. Tahun 1818 berdasar pasal 115 RR mengenai penghapusan perbudakan paling lambat tanggal 1 Juni 1960
  • Fase setelah Indonesia Merdeka

Kemerdekaan Indonesia membawa dampak baik bagi para tenaga kerja Indonesia, bahkan pemerintah memberikan upaya dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan:

  • 3 Juli 1947

Melalui Peraturan Pemerintahan No. 3 Tahun 1947 telah ditetapkan tugas pokok Kementerian Perburuhan dan melalui Peraturan Menteri Perburuhan No. 1 tahun 1948 ditetapkan tugas pokok Kementerian Perburuhan yang terdiri dari urusan sosial sehingga menjadi Kementerian Perburuhan dan Sosial.

  • RIS (Republik Indonesia Serikat)

Kementerian Perburuhan tidak lagi terlibat dalam urusan sosial maupun struktur organisasinya berdasarkan Peraturan Menteri Perburuhan No. 1 tahun 1950.

  • Periode Orde Baru

Pada masa ini, Kementerian Perburuhan mengubah namanya menjadi Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) sehingga jabatan Pembantu Menteri dalam Depnaker dihapuskan dan digantikan dalam bentuk jabatan Sekretaris Jenderal. Masa transisi ini berakhir pada tahun 1969 yang ditandai dengan permulaan Repelita I dan Pembangunan Jangka Panjang Tahap I. Pada tahap selanjutnya, Depnaker diperluas, tidak hanya sebagai Departemen Tenaga Kerja, tapi juga Koperasi dan Transmigrasisehingga ruang lingkupnya lebih luas lagi.

  • Masa Reformasi

Pada tanggal 22 Februari 2001, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi bergabung kembali. Penataan organisasi ini mengacu pada Keputusan Presiden RI No. 47 tahun 2002 mengenai tugas, kedudukan, susunan organisasi, fungsi kewenangan dan tata kerja.

Pengertian Tenaga Kerja dan Undang-Undangnya

Pengertian Tenaga Kerja dan Undang-Undangnya

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 UU No. 13 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan menyebutkan bahwa tenaga kerja berarti setiap orang yang dapat mengerjakan pekerjaan, baik di dalam ataupun di luar hubungan kerja, untuk menghasilkan jasa atau barang guna memenuhi keperluan sendiri dan masyarakat.

Pengertian lain mengenai tenaga kerja adalah modal utama dan pelaksanaan dalam membangun masyarakat pancasila. Tujuan paling penting dari pembangunan tersebut adalah kesejahteraan masyarakat, termasuk tenaga kerja. Berdasarkan peraturan Menteri Tenaga Kerja No.: PER-04/MEN/1994 menjelaskan bahwa tenaga kerja belum mendapatkan program jaminan sosial karena adanya pentahapan kepesertaan.

Syarat-Syarat Keselamatan Kerja

  1. Mengurangi, mencegah dan memadamkan kebakaran
  2. Memberikan jalan atau kesempatan untuk menyelamatkan diri ketika kebakaran atau kejadian lain yang berbahaya
  3. Memberikan bantuan ketika terjadi kecelakaan
  4. Mengurangi dan mencegah bahaya peledakan
  5. Memberikan alat-alat perlindungan bagi pekerja
  6. Mendapatkan penerangan yang sesuai dan cukup
  7. Mengurangi dan mencegah kecelakaan
  8. Menyelenggarakan lembab udara dan suhu yang baik
  9. Memelihara kesehatan, ketertiban dan kebersihan

Jenis Perlindungan Kerja

  1. Perlindungan sosial atau kesehatan kerja

Ketentuan tentang kesehatan kerja berkaitan erat dengan sosial kemasyarakatan, yakni ketentua yang bertujuan untuk melakukan pembatasan-pembatasan pada kekuasaan pengusaha dalam memperlakukan tenaga kerja “semaunya” tanpa memperhatikan norma-norma yang ada, dengan memandang tenaga kerja bukan sebagai makhluk Tuhan yang juga memiliki hak asasi. Perlindungan terhadap kesehatan kerja ini bertujuan untuk melindungi atau menjaga tenaga kerja dari keadaan hubungan kerja yang merugikan kesusilaan dan kesehatan tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya. Oleh karena itu, tenaga kerja yang tidak memiliki hubungan kerja dengan pengusaha, tidak akan memperoleh perlindungan sosial seperti dalam Bab X UU No. 13 Tahun 2003.

  1. Perlindungan teknis atau keselamatan kerja

Keselamatan kerja berkaitan dengan perlindungan terhadap tenaga kerja agar selamat dari bahaya yang disebabkan oleh bahan atau alat kerja yang dikerjakan. Pada umumnya, perlindungan ini tidak hanya berguna untuk melindungi kepentingan buruh saja, melainkan juga pemerintah dan pengusaha itu sendiri. Masalah perlindungan teknis ini diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1970 mengenai keselamatan kerja.

  1. Perlindungan ekonomis atau jaminan sosial

Jaminan sosial adalah salah satu kewajiban dan tanggung jawab Negara untuk memberikan perlindungan pada masyarakat. Seperti halnya dengan negara berkembang lainnya, Indonesia juga mengembangkan program jaminan sosial sesuai dengan funded social security, yakni jaminan yang didanai oleh peserta dan terbatas pada tenaga kerja di sektor formal. Jaminan sosial dapat berupa santunan uang sebagai pengganti sebagian penghasilan yang berkurang atau hilang dan pelayanan karena keadaan atau peristiwa yang dialami tenaga kerja, seperti hamil, kecelakaan kerja, hari tua, sakit, bersalin atau meninggal dunia.

Jenis Jaminan Sosial

  1. Jaminan kematian

Kematian dapat menyebabkan terputusnya penghasilan sehingga dapat berpengaruh pada kehidupan sosial ekonomi keluarganya, terlebih jika tenaga kerja yang meninggal adalah satu-satunya tulang punggung keluarga. Untuk itu, dibutuhkan jaminan kematian untuk meringankan beban keluarga, baik untuk pemakaman atau santunan berupa uang.

  1. Jaminan kecelakaan kerja

Kecelakaan di tempat kerja sangatlah mungkin terjadi dan hal ini merupakan resiko tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan. Hal ini dapat mengurangi atau menghilangkan penghasilan mereka karena mungkin terjadi kecacatan atau penyakit fisik maupun mental sehingga jaminan kecelakaan kerja sangat dibutuhkan.

  1. Jaminan pemeliharaan kesehatan

Pemeliharaan kesehatan penting dilakukan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui pelaksanaan pekerjaan sebaik-baiknya dan sebagai upaya kesehatan kuratif atau penyembuhan.

  1. Jaminan hari tua

Hari tua dapat menyebabkan seseorang kehilangan penghasilan karena tidak mampu lagi untuk bekerja sehingga akan menimbulkan keresahan bagi tenaga kerja. Hal ini dapat memengaruhi tenaga kerja ketika masih bekerja, terlebih jika mereka berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, jaminan hari tua akan memberikan kepastian untuk menerima bayaran secara berkala atau sekaligus ketika tenaga kerja sudah pensiun.

Itu dia beberapa penjelasan mengenai UU ketenagakerjaan di Indonesia ini.

DOWNLOAD GRATIS:

Ebook Tutorial
e-Faktur Lengkap!

Isi form di bawah ini, ebook akan langsung kami kirim ke alamat email yang Anda gunakan di bawah ini!
KIRIM EBOOK SEKARANG