Perhitungan SPT PPh Badan

Sebelum mengetahui tentang perhitungan PPh Badan ada baiknya kami akan urutkan terlebih dahulu mengenai pph, subjek pajak penghasilan, objek dan subjek pph badan dan lain halnya tujuan nya bagi yang sama sekali belum mengetahui atau sangat awam mengenai PPh badan. bagi yang belum memahami tentang perpajakan silahkan bacaPengertian Pajak Secara Lengkap pada journal tersebut kami sudah menjelaskan dasar dari pengertian pajak, NPWP, pajak penghasilan dan lin halnya

Silahkan di Simak….PPh Badan

Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan. Sedangkan penghasilan adalah adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri baik untuk menambah kekayaan, konsumsi, investasi dan lainnya. Baca: Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Subjek Pajak Penghasilan

Pengertian subjek PPh bisa diartikan sebagai pelaku pembayar atau pemotong PPh. Subjek PPh terdiri dari orang pribadi dan badan. Subjek pajak orang pribadi adalah pelaku pembayar pajaknya adalah orang pribadi sebagai individu sendirian. Sedangkan subjek pajak badan bisa dikatakan pelaku pembayar pajaknya adalah selain orang pribadi, yaitu sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha.

Subjek Pajak Penghasilan pph badan

Berdasarkan UU KUP, termasuk dalam pengertian badan antara lain adalah : Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), perseroan lainnya, BUMN dengan nama dan dalam bentuk apapun, BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif , dan bentuk usaha tetap.

Dikecualikan sebagai subjek pajak badan adalah :

  1. Badan perwakilan Negara Asing
  2. Organisasi Internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat
  3. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut
  4. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia, selain pemberian pinjaman
  5. kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota
  6. Unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria
  7. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
  8. Pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD
  9. Penerimaannya masuk dalam anggaran pemerintah pusat atau daerah

Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.Penghasilan yang dikenakan PPh badan “Objek PPh Badan”
Objek PPh badan terdiri dari dua jenis, yaitu objek PPh tidak final dan objek PPh final. Objek PPh tidak final adalah objek pajak yang pada akhir tahun dihitung ulang kemudian diperhitungkan dengan kredit pajak yang telah dipotong oleh pihak lain (jika ada). Sedangkan Objek PPh final adalah objek PPh yang pajaknya telah final atau selesai pada saat dipotong oleh pihak lain atau dipotong sendiri dan pada akhir tahun tidak dihitung ulang. Bagi PPh final, atas biaya-biaya terkait untuk mendapatkan, menghasilkan dan memelihara penghasilan final tidak dijadikan biaya serta apabila mendapatkan bukti potong tidak dapat dikreditkan hanya cukup dilaporkan dalam SPT.

Penghasilan yang dikenakan PPh badan tidak final (Objek PPh Badan Tidak Final)

Objek PPh Badan dalam negeri tidak final adalah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh badan baik dari dalam maupun dari luar negeri sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang PPh yang meliputi:

  • Hadiah dari kegiatan dan penghargaan
  • Laba usaha
  • Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta (selain tanah dan bangunan); Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
  • Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
  • Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen sebagaimana dalam penjelasan UU PPh
  • Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
  • Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
  • Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan Peraturan Pemerintah
  • Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
  • Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap
  • Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
  • Penghasilan dari usaha berbasis syariah
  • Surplus Bank Indonesia.

Penghasilan yang dikenakan PPh badan final (Objek PPh Badan Final), diantaranya adalah :

pph badan

Penghasilan yang tidak dikenakan PPh Badan (Bukan Objek Pajak)

Bukan Objek Pajak

Selain penghasilan yang merupakan objek pajak PPh badan, terdapat pula penghasilan yang sama sekali tidak dikenakan PPh badan, diantaranya adalah :

  • Bantuan/sumbangan dengan syarat dan ketentuan berlaku
  • Dividen/bagian laba usaha dari penyertaan modal pada badan usaha di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 4 ayat 3 huruf f UU PPh
  • Iuran dan penghasilan tertentu yang diterima dana pensiun;
  • Bagian laba yang diterima perusahaan modal ventura dari badan pasangan usaha dengan syarat dan ketentuan berlaku;
  • Keuntungan karena pembebasan utang sesuai PP Nomor 130 Tahun 2000;
  • Harta atau setoran tunai sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal
  • Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu paling lama empat tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut.

Perhitungan Pajak Penghasilan Badan

perhitungan pajak pph badan

Perhitungan PPh badan terdiri dari beberapa metode, sesuai aturan yang berlaku, yaitu ada yang memakai perhitungan tidak berdasarkan pembukuan tetapi dari tarif tertentu dikalikan dengan penghasilannya, yaitu untuk perusahaan konstruksi, perusahaan sewa tanah dan bangunan, perusahaan Penyalur BBM dan perusahaan developer. Ada juga perhitungan berdasarkan norma perkiraan profit (deemed profit), yaitu untuk jenis usaha sewa kapal laut, sewa kapal terbang dan kantor perwakilan dagang asing. Selain itu ada juga perhitungan langsung tarif 1% dikalikan dengan penghasilan netto sesuai ketentuan PP 46 tahun 2013.
Dalam artikel ini akan dibahas contoh perhitungan PPh badan dengan pembukuan. Sedangkan perhitungan final dan deemed profit sekilas sudah tertulis dalam dalam tabel di atas, dan untuk tarif PP 46 akan dibahas dalam artikel tersendiri.

Perhitungan PPh badan berdasarkan pembukuan

Setiap WP Badan harus melaksanakan pembukuan sebagai dasar penghitungan Pajak Penghasilannya dengan ketentuan :

  • Memperhatikan I’tikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.
  • Menggunakan huruf latin, angka arab, atau satuan mata uang rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diijinkan oleh Menteri Keuangan.
  • Prisip taat asas dan dengan stelsel akrual dan stelsel kas
  • Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari DirJen Pajak .
  • Sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapar dihitung besarnya pajak terutang.
  • Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan setelah mendapat ijin menteri keuangan.

perhitungan pph badan

Contoh Penghitungan berdasarkan Pembukuan

Perhitungan dimulai dari laporan keuangan komersial. Hal ini dilakukan karena semua Wajib Pajak Badan wajib melakukan pembukuan. Penghasilan kena pajak dihitung dengan menjumlahkan beberapa penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Badan, yaitu penghasilan dari usaha, penghasilan dari luar usaha/lain-lain, dan penghasilan dari luar negeri, yang secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut:

Penghasilan dari dalam negeri
Peredaran bruto usahaRp30.000.000.000,00
Harga pokok penjualan20.000.000.000,00
Laba bruto usahaRp10.000.000.000,00
Biaya usaha5.000.000.000,00
Laba usahaRp5.000.000.000,00
Penghasilan dari luar usahaRp1.500.000.000,00
Biaya dari luar usaha1.000.000.000,00
Jumlah penghasilan dari dalam negeriRp5.500.000.000,00
Penghasilan neto komersial dari luar negeri2.500.000.000,00
Jumlah penghasilan secara komersialRp8.000.000.000,00
(-) PPh yang dikenakan pajak secara final dan bukan objek pajak500.000.000,00
(+) Penyesuaian fiskal positif750.000.000,00
(-) Penyesuaian fiskal negative50.000.000,00
Jumlah seluruh penghasilan neto secara fiscalRp8.200.000.000,00
Kompensasi kerugian1.200.000.000,00
Penghasilan Kena PajakRp7.000.000.000,00

 

Peredaran bruto usaha plus luar usaha = 30 M + 1,5 M + 2,5 M = 34 M berarti antara 4,8 M dan 50 M, maka tarif yang digunakan adalah tarif insentif plus tarif full

 

Penghitungan Tarif I

= 4.800.000.000 x 7.000.000.000 x 50% X 25%

34.000.000.000

= 123.529.375,-

Penghitungan Tarif II

= 25% x 6.020.000.000

= 1.502.941.250

 

= 123.529.375+ 1.502.941.250

= 1.626.470.625

Tarif PPh Badan Tahunan Pasca PP 46 Tahun 2013

Tarif PPh Badan Tahunan Pasca PP 46 Tahun 2013

Contoh penghitungan PPh Badan

Sebagaimana tercantum dalam pasal 17 UU PPh, tarif PPh untuk Wajib Pajak Badan dan Bentuk usaha tetap ditetapkan sebesar 28% untuk tahun pajak 2009 dan 25% untuk mulai tahun pajak 2010 dan seterusnya. Namun untuk WP Badan yang mempunyai omset penjualan di bawah 50 milyar setahun mendapatkan penurunan tarif dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31.e UU PPh. Selain itu bagi WP Badan yang memenuhi syarat tertentu dapat penurunan tarif 5%. Selengkapnya dijelaskan dalam uraian di bawah ini.

Contoh 1.

Peredaran bruto PT Y pada tahun sebelumnya adalah di atas 4,8 M, Pada tahun 2014 adalah sebesar Rp.4.800.000.000 dengan Penghasilan kena pajak sebesar Rp. 500.000.000.
PPh terutang = 50% x 25% x Rp.500.000.000 = Rp 62.500.000
Kesimpulannya bagi WP Badan yang mempunyai omset di bawah atau sama dengan 4,8 milyar setahun tarifnya langsung mendapat pengurangan 50%.

Contoh 2.

Peredaran bruto PT X pada tahun sebelumnya di atas 4,8 Milyar, pada tahun 2014 adalah sebesar Rp30.000.000.000 dengan Penghasilan kena pajak sebesar Rp 3.000.000.000.
Perhitungan PPh terutang adalah sebagai berikut :

  • Bagian penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas adalah sebesar (Rp.4.800.000.000/Rp30.000.000.000) x Rp. 3.000.000.000 = Rp. 480.000.000 PPh Terutang 50% x 25% x Rp. 480.000.000 = Rp. 60.000.000
  • Bagian penghasilan kena pajak yang tidak memperoleh fasilitas adalah sebesar (Rp.3.000.000.000 – Rp. 480.000.000) = Rp. 2.520.000.000. PPh Terutang sebesar 25% x Rp. 2.520.000.000= Rp. 630.000.000
  • Total PPh terutang Rp. 60.000.000 + Rp. 630.000.000 = Rp. 690.000.000

Lembar Penghitungan fasilitas pengurangan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan dalam negeri berdasarkan pasal 31e ayat (1) undang-undang pajak Penghasilan

Lembar Penghitungan pajak pph badan

Keterangan:

  • Lembar penghitungan ini hanya dibuat oleh Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto
    sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
  • Apabila peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) maka Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas sama dengan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada No. 2.

Nahh sperti itulah cara perhitungan PPh Badan yang yang telah kami sampaikan, jika ada yang kurang faham silahkan Komen di bawah ini yang telah kami sediakan untuk berdiskusi. namun jika anda ingin mengikuti training atau pelatihan mengenai PPh Badan silahkan kunjungi halaman : Training Perhitungan SPT PPh Badan dan Tatacara Pengisiannya

Penulis : Instruktur Perpajakan Hanhan Haeruman SE. Ak. CA

DOWNLOAD GRATIS:

Ebook Tutorial
e-Faktur Lengkap!

Isi form di bawah ini, ebook akan langsung kami kirim ke alamat email yang Anda gunakan di bawah ini!
KIRIM EBOOK SEKARANG