MENGENAL PENGERTIAN PAJAK PENGHASILAN SECARA LENGKAP

pengertian pajak

Pengertian Pajak – pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang. Pembayaran pajak tidak akan mendapat balas jasa secara langsung dari pajak yang dibayarkannya. Oleh negara, pajak tersebut digunakan untuk mencapai kesejahteraan umum.

Pembayaran pajak dapat berupa perorangan (pribadi) atau badan usaha. Setiap pembayar pajak disebut Wajib Pajak (WP). Sebagai tanda pengenal diri, wajib pajak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Mulai tahun 2009, NPWP wajib dipunyai oleh warga negara Indonesia.

Pengertian Pajak Terbagi dalam Beberapa Jenis

banyak sekali istilah tentang pengertian pajak yang dikenal di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan lain-lainnya. Dalam buku ini pembahasan akan dibatasi pada pajak penghasilan orang pribadi. ada juga Pajak PPh badan yakni kewajiban pajak yang di khususkan oleh badan atau organisasi, adapun untuk mengetahui Baca: Cara Perhitungan SPT PPh Badan Secara Lengkap kami sudah jelaskan  secara lengkapnya dihalam atau jurnal kami tersebut

Lembaga pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Departemen Keuangan.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

pengertian pajak dan npwp

dalam pengertian pajak di kenal juga NPWP, NPWP adalah nomor yang diberikan kepada WP sebagai sarana dalam administrasi perpajakan. NPWP dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban wajib pajak. WP adalah pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Fungsi NPWP

dalam istilah pengertian pajak tentu anda tidak asing lagi mengenai NPWP, Bagi WP, NPWP tidak hanya sekedar berfungsi sebagai kartu identitas. Di luar itu, NPWP mempunyai beberapa fungsi lain sebagai berikut:

  1. Untuk mengetahui identitas wajib pajak.
  2. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.
  3. Untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan.
  4. Untuk memenuhi kewajiban perpajakan, misalnya dalam pengisian SSP (surat setoran pajak).
  5. Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan pencantuman NPWP dalam dokumen yang diajukan, misalnya dokumen impor (PPUD, PIUD). Setiap WP hanya diberikan satu NPWP.

Pendaftaran dan persyaratan mendapatkan NPWP

Untuk mendapatkan NPWP, setiap WP wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayana Pajak (KPP) atau melalui Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan WP. Berkaitan dengan pendaftaran NPWP ini ada beberapa catatan khusus untuk beberapa keadaan.

  • Bagi WP orang pribadi pengusaha yang lokasi usahanya berbeda dengan tempat tinggalnya maka WP tersebut wajib mendaftarkan diri ke KPP di dua tempat. Pertama mendaftarkan ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggalnya. Kedua mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat usahanya dilakukan.
  • Untuk wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah, karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, wajib mendaftarkan diri.
  • WP orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, bila sampai dengan suatu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi penghasilan tidak kena pajak (PTKP) setahun maka WP tersebut wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya.
  • WP orang pribadi lainnya yang memerlukan NPWP dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh NPWP.

Untuk memperoleh NPWP, WP mengisi formulir pendaftaran. Formulir tersebut disampaikan secara langsung atau dikirim melalui pos ke KPP atau KP4 setempat dengan melampirkan persyaratan tertentu. Setiap jenis WP yang berbeda diperlukan persyaratan yang berbeda juga. Sebagai contoh persyaratan untuk WP badan akan berbeda dengan WP orang pribadi non-usahawan. Berikut ini persyaratan untuk mendapatkan NPWP dari berbagai jenis WP.

  • Untuk WP orang pribadi non-usahawan
    • Fotokopi KTP/kartu keluarga/SIM/paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimum lurah atau kepala desa bagi orang asing.
  • Untuk bendaharawan sebagai pemungut/pemotong
    • Fotokopi surat penunjukan sebagai bendaharawan.
    • Fotokopi tanda bukti diri KTP/kartu keluarga/SIM/paspor.
  • Untuk WP orang pribadi usahawan
    • Fotokopi KTP/kartu keluarga/SIM/paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimum lurah atau kepala desa bagi orang asing.
    • Fotokopi surat izin usaha atau surat keterangan tempat usaha dari instansi yang berwenang.
  • Untuk WP badan
    • Fotokopi akte pendirian;
    • Fotokopi KTP salah seorang pengurus;
    • Fotokopi surat izin usaha atau surat keterangan tempat usaha dari instansi yang berwenang.
  • Apabila WP pemohon berstatus cabang maka harus melampirkan fotokopi kartu NPWP atau bukti pendaftaran WP kantor pusat. Apabila permohonan ditandatangani oleh orang lain maka perlu dilengkapi surat kuasa.

Kewajiban setelah memperoleh NPWP

Setelah memperoleh NPWP, wajib pajak mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan. Beberapa kewajiban tersebut di antaranya sebagai berikut.

  1. Kewajiban sehubungan dengan pajak penghasilan (PPh).
  2. Kewajiban sehubungan dengan pajak pertambahan nilai/pajak penjualan atas barang mewah (PPN & PPnBM).
  3. Pembukuan/pencatatan.

Syarat Menghapus dan Mencabut NPWP

NPWP dapat dihapus dan dicabut. Syarat penghapusan dan pencabutan NPWP adalah sebagai berikut.

  1. WP meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, disyaratkan adanya fotokopi akte/laporan kematian dari instansi yang berwenang.
  2. Wanita kawin tidak dengan perpajanjian pemisahan harta dan penghasilan disyaratkan adanya surat nikah/akte perkawinan dari catatan sipil.
  3. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai subyek pajak apabila sudah selesai dibagi disyaratkan adanya keterangan tentang selesainya warisan tersebut dibagi oleh para ahli waris.
  4. WP badan yang telah dibubarkan secara resmi, disyaratkan adanya akte pembubaran yang dikukuhkan dengan keterangan dari instansi yang berwenang.
  5. Bentuk usaha tetap (BUT) yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai BUT, disyaratkan adanya permohonan WP yang dilampiri dokumen yang mendukung bahwa BUT tersebut tidak memenuhi syarat lagi untuk dapat digolongkan sebagai WP.
  6. WP orang pribadi lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai WP.

Pajak Penghasilan Orang Pribadi

pengertian pajak penghasilan pasal 21

Semua orang yang berpenghasilan wajib membayar pajak kepada pemerintah. Pajak itulah yang disebut pajak penghasilan.

  • Mengenal PPh orang pribadi

pengertian pajak penghasilan Ada dua hal yang perlu dipahami berkaitan dengan pajak penghasilan orang pribadi, yaitu subjek pajak dan objek pajak. Berikut ini pengertian mengenai subjek pajak dan objek pajak.

  • Subjek Pajak

Pajak penghasilan atau yang lebih dikenal PPh adalah salah satu jenis pajak yang bersifat subyektif. Pengertian jenis pajak yang bersifat subyektif adalah ketika melakukan penghitungan PPh terutang, yang diperhatikan adalah kondisi subyektif dari pemikul beban pajak (subjek pajak). Subjek pajak adalah pihak, baik orang atau badan, yang menjadi sasaran oleh undang-undang untuk membayar atau memikul beban pajak. Dalam dunia perpajakan, terpenuhinya syarat sebagai subyek pajak merupakan pajak subyektif. Dalam hal orang atau badan sudah menerima atau memperoleh penghasilan pada suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak berarti telah dipenuhi kewajiban pajak obyektif. Dengan dipenuhinya kedua kewajiban tersebut, yakni kewajiban subyektif dan kewajiban obyektif maka secara otomatis terpenuhi pula syarat dasar agar seseorang atau badan dapat dikenai PPh menurut UU.

Subyek pajak dibebankan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subyek pajak luar negeri. Subyek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berbeda di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Sementara subyek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berbeda di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

  • Obyek Pajak

Obyek PPh adalah penghasilan, yaitu penghasilan yang diperoleh oleh subyek pajak. Penghasilan adalah kemampuan ekonomis seseorang yang dapat dinilai dengan uang. Dengan demikian, penghasilan merupakan ukuran terbaik yang merepresentasikan kemampuan untuk membayar. Seiring dengan asas ability to pay, PPh dikenakan atas penghasilan subyek pajak yang telah melampaui suatu batasan tertentu. Batasan yang dimaksud dikenal dengan istilah penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

PPh termasuk sebagai pajak subyektif karena sifat pengenaannya sangat tergantung pada kondisi subyek pajak. Oleh karenanya, besar kecilnya pajak yang dibayarkan ditentukan oleh kemampuan subyek pajak dalam memperoleh penghasilan selama satu tahun pajak.

Obyek pajak dapat dimaksudkan sebagai sarana pengenaan pajak dan menjadi dasar untuk menghitung perpajakan terhutang. Dalam hal ini menjadi obyek pajak PPh adalah penghasilan. Pernghasilan berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) UU PPh adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi, baik yang berasal dari Indonesia atau dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pengelompokan penghasilan orang pribadi

dalam istilah pengertian pajak  juga di kenal dengan pajak penghasilan pribadi yang merupakan Penghasilan orang pribadi dapat dikelompokkan menjadi beberapa hal sebagai berikut. pengertian pajak penghasilan pasal 21 akan di bahas secara detail pada jurnal lainnya.

Penghasilan dari pekerjaan dalam rangka hubungan kerja atau kegiatan, yaitu berupa imbalan yang diperoleh dari pemberian kerja. Pemberi kerja wajib memotong PPh Pasal 21 atas imbalan yang diberikan kepada orang pribadi tersebut.

  • Penghasilan dari pekerjaan bebas, yaitu
    • Dokter.
    • Konsultan.
    • Akuntan.
    • Dan lain sebagainya.
  • Penghasilan dari usaha, yaitu usaha dagang, industri, atau jasa.
  • Penghasilan dari modal.
    • Deviden.
    • Royalti.
    • Bunga (selain bunga tabungan/deposito/obligasi yang dikenakan PPh final).
    • Sewa (selain sewa tanah/bangunan yang dikenakan PPh final).
    • Keuntungan dari pengalihan harta (selain hasil penjualan tanah/bangunan yang dikenakan PPh final); dan sebagainya
  • Penghasilan lain-lain.
    • Hadiah (selain hadiah undian yang dikenakan PPh final).
    • Penghargaan berupa uang.
    • Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
    • Keuntungan karena pembebasan hutang.
    • Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
    • Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Sumber: Cara Mudah Menghitung pajak Pribadi
Suryo Dwiyanto Agung Nugroho SE

DOWNLOAD GRATIS:

Ebook Tutorial
e-Faktur Lengkap!

Isi form di bawah ini, ebook akan langsung kami kirim ke alamat email yang Anda gunakan di bawah ini!
KIRIM EBOOK SEKARANG