pajak-ppn-real-estateIntisari pengaturan PPN bagi KIK-DIRE yang diatur dalam PMK 200 adalah sebagai berikut:

  1. KIK-DIRE dapat mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak beresiko rendah;
  2. Tata cara dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak beresiko rendah;
  3. Hal-hal yang dapat menyebabkan permohonan penerapan sebagai Pengusaha Kena Pajak beresiko rendah tidak dapat diproses dan hal-hal yang dapat menyebabkan tidak berlakunya keputusan penetapan Pengusaha Kena Pajak beresiko rendah;
  4. Jangka waktu berlakunya penetapan Pengusaha Kena Pajak beresiko rendah dan perpanjangannya;
  5. Tata cara pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pajak atas PPN; dan
  6. Sebab-sebab tidak diterbitkannya permohonan pengembalian kelebihan pajak atas PPN.

Status sebagai Pengusaha Kena Pajak beresiko rendah tidak secara otomatis disandang oleh KIK-DIRE, KIK-DIRE harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jendral Pajak dengan melampirkan semua dokumen yang dipersyaratkan. Adapun dokumen yang dipersyaratkan adalah sebagai berikut:

  1. Fotokopi surat pemberitahuan efektifnya pernyataan pendaftaran DIRE berbentuk KIK yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
  2. Keterangan dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa wajib pajak merupakan SPC dalam skema KIK tertentu; dan
  3. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa SPC atau KIK dibentuk semata-mata untuk kepentingan DIRE berbentuk KIK.

Pasal 7 ayat (3) PMK 200 menyebutkan bahwa : Atas permohonan yang di ajukan oleh KIK-DIRE tersebut, Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 15 hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap menertibkan:

  1. Keputusan penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak beresiko; atau
  2. Surat pemberitahuan bahwa permohonan tidak dapat diproses karena tidak melampirkan dokumen sebagaimana pada ayat (2).

Berdasarkan pada apa yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) PMK 200, terdapat 2 kemungkinan yang dapat terjadi atas permohonan dari KIK-DIRE tersebut. Jika Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan tentunya hal ini tidak menimbulkan persoalan bagi KIK-DIRE, karena KIK-DIRE dapat melanjutkan ke proses selanjutnya yaitu mengajukan permohonan tidak dapat diproses, maka hal tersebut berarti KIK-DIRE kehilangan haknya untuk memperoleh fasilitas berupa pengajuan permohonan kelebihan pajak atas PPN sebagaimana yang diatur dalam PMK 200 tersebut.

Pasal 7 ayat (3) huruf b PMK 200 menyebutkan alasan Direktur Jenderal Pajak menerbitkan pemberitahuan bahwa permohonan tidak dapat diproses, adalah karena tidak melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Namun masih dalam pasal yang sama, yaitu pasal 7 ayat 3 disebutkan bahwa “… Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 15 hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap menertibkan:…” Yang patut menjadi pertanyaan atas redaksional tersebut adalah bagaimana mungkin permohonan yang telah diterima secara lengkap kemudian dalamjangka waktu 15 hari kerja ternyata diteerbitkan surat pemberitahuan bahwa permohonan dapat diproses karena alasan tidak melampirkan dokumen yang sebelumnya telah diterima secara lengkap ?

Pemahaman atas terbitnya surat pemberitahuan bahwa permohonan tidak dapat diproses semakin sulit untuk dipahami dengan adanya ketentuan Pasal 7 ayat (5) PMK 200 yang menyebutkan: “surat keputusan penetapan atau surat bahwa permohonan tidak dapat diproses sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diterbitkan setelah dilakukan penelitian terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).” Lagi-lagi jika yang diterbitkan adalah surat keputusan penetapan, hal tersebut tidak menjadi persoalan karena sesuai dengan apa yang diharapkan oleh KIK-DIRE. Namun jika yang diterbitkan adalah surat pemberitahuan bahwa permohonan tidak dapat diproses, maka hal tersebut berarti KIK-DIRE kehilangan haknya untuk memperoleh fasilitas berupa pengajuan permohonan kelebihan pajak atas PPN Pasalnya PMK 200 hanya menyebutkan dasar dari ditertibkannya surat pemberitahuan tidak dapat proses adalah karena tidak melampirkan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) dan tidak ada alasan lain lagi yang dipersyaratkan termasuk hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (5) PMK 200.

Keputusan penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak beresiko rendah yang diterbitkan berlaku selama 12 bulan sejak masa pajak Pengusaha Kena Pajak ditetapkan Pengusaha Kena Pajak beresiko rendah. Jika jangka waktu penetapan tersebut berakhir, Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan kembali permohonan penetapan dengan melampirkan kembali persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) PMK 200. PMK 200 tidak mengatur lebih lanjut bagaimana dengan KIK-DIRE yang pemohonannya diterbitkan surat pemberitahuan tidak dapat diproses, apakah KIK-DIRE cukup hanya melengkapi kekurangan dokumen yang di persyaratkan ataukah KIK-DIRE diharuskan mengajukan kembali permohonan penetapan disertai semua dokumen yang dipersyaratkan. seyogianya KIK-DIRE sukup menglengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan saja.

keputusan penetapan pengusaha kena pajak beresiko rendah yang telah diterbitkan dalam perjalanannya dapat di nyatakan tidak berlaku oleh dirjen pajak. terdapat 2 kondisi yang dapat menyebabkan keputusan tersebut dinyatakan tidak berlaku:

  1. pengusaha kenapajak dilakukan pemeriksanaan bukti permulaan atau penyidikan dengan terbitnya surat perintah pemeriksaan bukti permulaan maka keputusan pentetapan pengusaha kena pajak beresiko rendah otomatis menjadi tidak berlaku.
  2. pengusaha kena pajak dilakukan pemeriksaan dan ternyata dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa pengusaha kena pajak tidak menjalankan KIK – DIRE sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) PMK 200. keputusan penetapan sebagai pengusaha kena pajak beresiko rendah juga dapat dinyatakan tidak berlaku jika dari hasil pemeriksaan (selain pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan) diketahui bahwa pengusaha kena pajak tersebut ternyata tidak menjalankan KIK-DIRE sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) PMK 200. keputusan penetapan tersebut tidak berlaku terhitung sejak ditandatangani berita acara hasil pemeriksaan.

atas tidak berlakunya keputusan penetapan pengusaha kena pajak beresiko rendah, direktur jendral pajak dapat (tidak diwajibkan) dapat menerbitkan surat pemberitahuan pencabutan penetapan pengusaha kena pajak beresiko rendah.

dengan telah ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak beresiko rendah, tidak berarti KIK-DIRE tersebut berhak memperoleh pengembalian kelebihan pajak atas PPN. untuk memperoleh pengembalian kelebihan pajak atas PPN, KIK – DIRE yang telah ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak berisiko rendah dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pajak PPN atas perolehan real estat kepada direktur jendral pajak. permohonan tersebut dilakukan dengan mengunakan menggunakan surat pemberitahuan masa PPN atau surat permohonan tersendiri. permohonan yang diajukan tersebut dibuat 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) masa pajak.

seperti dalam hal permohonan penetapan pengusaha kena pajak berisiko rendah. direktur jenderal pajak juga akan melakukan penelitian terhadap permohonan pengembalian kelebihan pajak atas PPN. terdapat 5 hal yang dijadikan dasar dalam melakukan penelitian dan oleh karenanya terdapat 5 hal juga yang dapat mengakibatkan permohonan pengembalian kelebihan pajak atas PPN tersebut tidak diterbitkan.

Sumber : indonesian Tax Review 
Penulis : Hari Yanto SH,. M.Hum., BKP