Intisari perlakuan PPh bagi KIK-DIRE yang diatur dalam PMK 200 adalah sebagai berikut:

SPC pada skema

Kontrak Investasi Kolektif (KIK) DIRE merupakan satu kesatuan dengan KIK tersebut.

  • Prinsip satu kesatuan pada skema KIK-DIRE ini berlaku pula sekalipun KIK –DIRE tidak menggunakan SPC.
    Prinsip satu kesatuan antara KIK-DIRE dengan SPC-nya atau KIK-DIRE dengan pemilik tercatat dari aset properti-nya (untuk KIK-DIRE yang tidak menggunkan SPC) [untuk sebelum dan selanjutnya disebut KIK-DIRE] memberikan arti bahwa:
  • Dividen yang diterima KIK-DIRE dari SPC atau dari Pemilik Tercatat Aset Properti tidak diperhitungkan dalam penghitungan penghasilan kena pajak KIK-DIRE terrsebut.
  • Dividen dari SPC atau Pemilik Tercatat aset Properti kepada KIK-DIRE tidak dilakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 UU PPh.

Dengan berlakunya prinsip satu kesatuan (satu subjek Pajak Badan) dalam KIK-DIRE untuk kepentingan perlakuan pajak penghasilan, maka angka 3 di atas adalah konsekuensi perlakuan penghasilan atas dividen dari sisi KIK-DIRE dan angka 4 adalah konsekuensi perlakuan pajak penghasilan atas dividen dari sisi SPC atau Pemilik Tercatat Aset Properti sebagai pihak yang membagikan dividen.

pph-bagi-bisnis-real-estat

Dalam ilmu perpajakan, perlakuan prisip satu kesatuan (satu Sabjek Pajak Badan) sebagaimana diatur PMK 200 dikenal dengan nama partial integration atau dividen relief. Integrasi pajak SPC atau Pemilik Tercatat Aset Properti dengan pajak penghasilan KIK-DIRE terbatas terhadap laba yang dibagikan (dividen). Interasi atas keringanan dividen dalam PMK 200 dilakukan pada tingkat pemegang saham dengan memberikan pembebasan sepenuhnya atas penghasilan dividen yang diterima pemegang saham. Keringanan dividen seperti ini disebut atau dikenal dengan nama dividend exemption system.

Untuk mendapatkan keringanan tersebut, terdapat beberapa dokumen yang perlu dilampirkan oleh KIK-DIRE ketika menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahuan (SPT) pajak penghasilan tahun pajak diperolehnya dividen. Dokumen-dokumen yang perlu dilampirkan tersebut tercantum dalam Pasal 3 PMK 200, yaitu:

  1. Fotokopi surat pemberitahuan efektifnya pernyataan pendaftaran DIRE berbentuk KIK yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
  2.  Keterangan dari Otoritas Jasa keuangan bahwa Wajib Pajak merupakan SPC dalam skema KIK tertentu;
  3. Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa SPC dibentuk semata-mata untuk kepentingan DIRE berbentuk KIK.

Selain mengatur perlakuan pajak penghasilan bagi KIK-DIRE ternyata Bab II mengenai pajak penghasilan dalam PMK 200 juga mengatur pihak-pihak tertentu yang berhubungan dengan KIK-DIRE. Pihak-pihak tertentu tersebut dicantumkan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 PMK 200, yaitu:

  1. Pihak yang mengalihkan real estat
    PMK 200 memberikan konsekuensi Pajak Penghasilan yang berbeda untuk pihak yang mengalihkan real estat-nya kepada KIK-DIRE . pengalihan real estat kepada KIK-DIRE ini tidak termasuk dalam cakupan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah 48 Tahun 1994 dan karenanya tidak dikenai Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) UU PPh yang bersifat Final.
    Penghasilan yang berasal dari pengalihan real estat kepada KIk-DIRE diperlakukan sebagai Objek Pajak Penghasailan berupa keuntungan atas pengalihan harta bagi pihak yang mengalihkan real estat (penghasilan tersebut, menurut hemat penulis termasuk dalam kategori Objek Pajak Pasal 4 ayat (1) huruf d angka (2) UU PPh). Hal ini menandakan bahwa atas pengalihan real estat tersebut tidak lagi dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat Final berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU PPh.
    Selain perubahan perlakuan pajak penghasilan di atas, pihak yang mengalihkan real estat kepada KIK-DIRE ini diwajibkan untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai adanya pengaliha tersebut kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat terdaftarnya pihak yang mengalihkan dengan menggunakan format yang telah diberikan.
  2. Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Camat Pejabat Lelang, atau pejabat lain yang diberi wewenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bebas.

Pejabat tersebut hanya menandatangani akta pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan jika kepadanya telah dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:

  • Fotokopi surat pemberitahuan efektifnya pernyataan pendaftaran DIRE berbentuk KIK yang diterbitkan dan telah dilegalisasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
  • Keterangan dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa Wajib Pajak yang mengalihkan real estat bertransaksi dengan SPC atau KIK dalam skema KIK tertentu;
  • Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa Wajib Pajak mengalihkan real estat kepada SPC atau KIK tertentu;dan
  • Fotokopi pemberitahuan tertulis dari pihak yang mengalihkan real estat kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat terdaftarnya pihak yang mengalihkan (menggunakan format telah diberikana), dilampiri dengan fotokopi bukti penerimaan surat dari kantor pelayanan pajak atas pemberitahuan tertulis tersebut tentang pengalihan real estat keapada KIK-DIRE.

Sumber : indonesian Tax Review 
Penulis : Hari Yanto SH,. M.Hum., BKP