Pemutusan hubungan kerja – PHK sering terjadi dalam perusahaan karena berbagai alasan tertentu. Sebagian besar PHK memberikan dampak negatif bagi pekerja karena ia harus kehilangan pekerjaan dan pada akhirnya kehilangan penghasilan juga.

Pemutusan hubungan kerja PHK

Penyebab Hubungan Kerja dapat Berakhir:

Berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang tenaga kerja, dituliskan bahwa terdapat beberapa penyebab berakhirnya hubungan kerja:

  • Jangka waktu kontrak kerja berakhir
  • Kejadian atau keadaan tertentu yang ada dalam peraturan perusahaan, perjanjian kerja atau perjanjian kerja sama yang bisa membuat berakhirnya hubungan kerja.
  • Pekerja meninggal dunia
  • Putusan pengadilan atau penetapan lembaga penyelesaian masalah mengenai hubungan industrial yang sudah memiliki kekuatan hukum pasti

Pada umumnya, pihak yang mengakhiri perjanjian sebelum jangka waktu yang seharusnya, maka ia wajib membayar gaji rugi pada pihak lainnya sejumlah gaji pekerja hingga batas waktu berakhirnya perjanjian kerja seharusnya.

Alasan Larangan Melakukan Pemutusan hubungan kerja (PHK)

Alasan Larangan Melakukan Pemutusan hubungan kerja (PHK)

Training Terkait : Peraturan Tambahan tentang Hak Karyawan
Training Terkait : Pemahaman Undang Undang no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

  1. Pekerja berhalangan melaksanakan pekerjaannya karena harus memenuhi kewajiban terhadap negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.
  2. Pekerja menikah
  3. Pekerja memiliki hubungan darah atau perkawainan dengan pekerja lain dalam satu perusahaan yang sama, kecuali jika sudah diatur dalam peraturan perusahaan, perjenjian kerja, atau perjanjian kerja bersama.
  4. Pekerja melaksanakan ibadah sesuai perintah-Nya.
  5. Adanya perbedaan agama, suku, golongan, paham, jenis kelamin, status perkawinan, warna kulit, aliran politik, atau kondisi fisik.
  6. Pekerja yang sakit sesuai keterangan dokter selama waktu tidak melebihi 12 bulan terus-menerus.
  7. Pekerja membangun, menjadi peserta dan/ atau pengurus serikat pekerja, pekerja melaksanakan aktivitas serikat pekerja di luar atau di dalam jam kerja sesuai dengan kesepakatan perusahaan atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perusahaan, peraturan kerja dan peraturan kerja bersama.
  8. Pekerja perempuan sedang hamil, melahirkan, mengalami keguguran atau sedang menyusui bayinya.
  9. Pekerja yang melaporkan perusahaannya pada yang berwajib karena perbuatan perusahaan yang melaggar tindak pidana kejahatan.
  10. Pekerja dalam keadaan sakit atau cacat tetap akibat kecelakaan kerja atau sakit karena hubungan kerja dimana jangka waktu penyembuhannya tidak dapat dipastikan sesuai surat keterangan dokter.

Hak-Hak Karyawan

Hak-Hak Karyawan

PHK sering dilakukan dalam beberapa perusahaan karena alasan tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan, pasa; 156 ayat 1 mengungkapkan bahwa terdapat tiga jenis pesangon yang seharusnya diterima oleh kayawan setelah di PHK. Berikut ini adalah beberapa penjelaan lebih mendalam mengenai hak-hak karyawan:

  • Uang pesangon

Perusahaan yang melakukan PHK harus memberikan bayaran atau uang pesangon seperti yang tercantum dalam UU Ketenagakerjaan pasal 156 ayat 2 yang menyatakan sebagai berikut:

uang pesangon hak karyawan

Sebagai contohnya, ketika Pak C mengalami PHK setelah 5 tahun bekerja di suatu perusahaan. Gaji terakhirnya adalah Rp 10.000.000 (gaji pokok dan berbagai tunjangan). Berdasarkan tabel di atas, maka Pak A akan menerima pesangon 6 x 10.000.000 = Rp 60.000.000.

  • Uang penghargaan masa kerja

Perusahaan yang melakukan Pemutusan hubungan kerja (PHK) harus membayarkan uang sebagai bentuk penghargaan masa kerja seperti yang tertera dalam UU Ketenagakerjaan pasal 156 ayat 3 dengan penjelasan sebagai berikut:

Uang penghargaan masa kerja

Sebagai contohnya, melanjutkan kasus Pak A, maka uang penghargaan masa kerja yang akan diterima oleh Pak A adalah 2 x Rp 10.000.000 = Rp 20.000.000.

  • Uang Pengganti

Dalam UU Ketenagakerjaan pasal 156 ayat 3, masih ada satu hak lagi yang seharusnya diterima oleh Karyawan, yakni uang pengganti, dengan penjelasan di bawah ini:

  • Cuti tahunan yang belum gugur atau belum diambil
  • Masalah lain yang ditetapkan dalamperaturan perusahaan, perjanjian kerja dan perjanjian kerja bersama.
  • Ongkos atau biaya pulang untuk pekerja dan keluarganya ke tempat dimana pekerja diterima bekerja
  • Penggantian pengobatan, perumahan dan perawatan yang ditetapkan sejumlah 15% dari uang pesangon dan/ uang penghargaan masa kerja sesuai syarat yang ada.

Peraturan Tambahan tentang Hak Karyawan

Peraturan Tambahan tentang Hak Karyawan

Perusahaan tidak wajib memberikan pesangon jika terjadi beberapa hal tertentu, seperti:

  • Pengusaha dapat memutus hubungan kerja terhadap pekerja karena telah memasuki usia pensiun dan jika pengusaha sudah mengikutkan pekerja pada program pensiun dimana iurannya dibayar penuh oleh pengusaha.

Perusahaan wajib membayar uang pesangon 1 kali, uang penghargaan masa kerja 1 kali dan uang pengganti hak, apabila:

  1. Adanya perubahan status, peleburan, penggabungan atau perubahan kepemilikan perusahaan dan karyawan tidak mau melanjutkan hubungan kerja sesuai dengan pasal 163 UU Ketenagakerjaan
  2. Pengusaha dapat melakukan Pemutusan hubungan kerja (PHK) pada pekerja karena perusahaan sedang dalam masa pailit sesuai pasal 165 Ketenagakerjaan ayat 1
  3. Perusahaan tutup karena mengalami kerugian secara terus menerus selama dua tahun dan akuntan publik sudah mengauditnya sesuai pasal 164 UU Ketenagarkerjaan ayat 1
  4. Karyawan telah melakukan pelanggaran ketentua dalam peratran perusahaan atau perjanjian kerja bersama dan telah mendapatkan 3 kali peringatan berturut-turut sesuai pasal 161 UU Ketenagakerjaan.
  5. Perusahaan tutup karena keadaan yang memaksa sesuai pasal 164 UU Ketenagakerjaan ayat 1

Selain ketentuan di atas, perusahaan juga bisa membayarkan 2 kali uang pesangon jika:

  1. Pekerja yang mengalami cacat dan sakit berkepanjangan akibat kecelakaan kerja dan tidak bisa mengerjakan pekerjaannya seusai melampaui batas 12 bulan bisa mengajukan Pemutusan hubungan kerja (PHK) sesuai pasal 172 ayat 1 dan 2 UU Ketenagakerjaan.
  2. Perusahaan tutup karena bukan keadaan memaksa dan mengalami kerugian dua tahun berturut-turut sesuai pasal 164 UU Ketenagakerjaan ayat 3
  3. Pemutusan hubungan kerja yang diminta pekerja dengan berbagai alasan, seperti penganiayaan, penghinaan secara kasar atau mengancam pekerja, menyuruh dan membujuk pekerja agar mau melakukan perbuatan yang bertentangan pada peraturan perundang-undangan, tidak membayar gaji tepat waktu yang sudah ditentukan selama 3 bulan berturut-turut atau lebih, tidak melaksanakan kewajiban yang sudah dijanjikan pekerja, memerintahkan pekerja dalam melakukan pekerjaan di luar sesuai janji atau memberikan memberikan pekerjaan yang berbahaya untuk kesehatan, jiwa, kesusilaan dan keselamatan pekerja, sementara pekerjaan itu tidak ada dalam perjanjian kerja berdasarkan pasal 169 ayat 1 dan 2 UU Ketenagakerjaan.
  4. Pengusaha tidak mengikutkan pekerja yang mengalami PHK karena usia pensium dalam program pensiun sesuai pasal 167 ayat 5 UU Ketenagakerjaan

Itu dia beberapa penjelasan mengenai PHK atau Pemutusan Hubungan Kerja di Indonesia.