Ketika kita sama-sama membahas laporan SPT tahunan orang pribadi maka kalimat yang sering terucap adalah: “aahhh.. ribet banget pajak”, “kan saya udah dipotong gaji saya untuk bayar pajak kenapa harus lapor lagi??” dan sebagainya.Kalimat tersebut muncul akibat ketidaktahuan dan minimnya informasi kepada kita tentang lapor SPT tahunan orang pribadi mengenai cara pelaporan dan akibat yang muncul ketika tidak melakukan lapor SPT tahunan orang pribadi, jika merunut Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) pasal (3) ayat (3) huruf (b) batas akhir melaporkan SPT adalah 3 bulan setelah akhir tahun pajak atau akhir maret tahun berikutnya, jadi batas akhir dari pelaporan pajak tahunan orang pribadi tahun 2016 adalah tinggal hitungan hari lagi yaitu 31 maret 2017.

SPT Tahunan Orang Pribadi

Menurut data kementrian keuangan ditahun 2016 terdapat 27 juta pemegang npwp diindonesia saat ini namun tak sampai setengahnya yang melakukan lapor SPT tahunan, bagi kita sebagai masyarakat biasa mungkin belum merasakan dampak yang signifikan mengenai permasalahan tersebut. Namun yang harus kita pahami adalah ketika memiliki NPWP maka sebagai Warga Negara Indonesia kita terikat terhadap kewajiban perpajakan diIndonesia.

Siapa saja yang wajib melaporkan spt tahunan orang pribadi

Mereka yang memiliki NPWP dan/atau memiliki penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yaitu sebesar Rp 4.500.000 perbulan maka diwajibkan untuk melakukan lapor SPT tahunan Orang Pribadi, namun bagi mereka yang berpenghasilan dibawah PTKP teteap diwajibkan untuk melaporkan SPT tahunan.

SPT Tahunan Orang Pribadi

Karena setiap laporan SPT tahunan yang kita lakukan akan tersimpan pada database Dirjen Pajak, sehingga ketika kita tidak melakukan lapor pajak tahunan SPT data NPWP kita pun pada sistem dirjen pajak akan terbaca tidak melakukan lapor SPT tahunan (kosong), tentu hal ini akan membuka pintu pertanyaan Dirjen Pajak ditahun-tahun kedepan dan memungkinkan untuk mengirim surat teguran atas tidak lapor SPT tahunan, bagi masyarakat awam surat teguran tersebut membuat bingung dan tidak jarang merasa ketakutan dan panik, meskipun kita dapat menjelaskan kekantor pelayanan pajak pengirim surat teguran bahwa penghasilan dibawah PTKP.

Cara Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi

cara penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi

Melaporkan SPT Tahunan orang pribadi adalah mengisi formulir surat pemberitahuan yang sudah disediakan oleh Kantor Pelayanan Pajak baik dalam bentuk kertas maupun secara elektronik. Formulir pelaporan  SPT Orang Pribadi tersebut bisa didapat secara GRATIS, tidak perlu membayar biaya adminstrasi apapun. Formulir SPT Tahunan OP  tersebut dapat dengan mengambil sendiri di kantor-kantor pelayanan pajak, di mobil keliling pajak (biasa berwarna biru) atau dapat juga diunduh di www.pajak.go.id Setelah diisi dengan benar dan jelas wajib pajak dapat membawanya langsung kekantor pelayanan pajak atau dapat melalui e-filling , adapun formulir SPT Tahunan orang pribadi ada berbagai jenis menyesuaikan kondisi Wajib Pajak itu sendiri. Formulir SPT tahunan tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Form 1770 di peruntukan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang penghasilannya bersumber antara lain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas, seperti dokter praktek, pengacara, pedagang, pengusaha, biro jasa, konsultan dan lain-lain yang pekerjaannya tidak terikat.
  2. Form 1770S diperuntukan bagi wajib pajak orang pribadi yang sumber penghasilannya diperoleh dari satu atau lebih pemberi kerja dan memliki penghasilan lainnya yang bukan dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas. Contoh: karyawan, pns, tni, polri, pejabat negara, yang memiliki penghasilan lainnya antara lain sewa rumah, honor pembicara/pengajar/pelatih dan sebagainya.
  3. Form 1770SS yang diperuntukan bagi wajib pajak orang pribadi yang sumber penghasilannya dari satu pemberi kerja (sebagai karyawan) dan jumlah penghasilan brutonya tidak melebihi Rp.60.000.000 (enampuluh juta rupiah).

Sanksi/Denda Jika Tidak Melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi

Seperti yang telah dijelaskan diatas dengan dasar UU KUP mengenai batas akhir lapor SPT tahunan orang pribadi adalah 31 Maret 2017 jika wajib pajak terlambat atau tidak menyampaikan SPT tahunan sampai batas waktu diatas akan dikenai sanksi administrasi sebesar Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah), maka jika sudah memiliki NPWP jangan lupakan salah satu kewajibannya yaitu Lapor SPT Tahunan!!!

Penulis,
M Surya Setiawan

 

Sumber Artikel:
PMK No. 101/PMK.010/2016 , tentang PTKP
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010, tentang formulir PTKP
http://www.kompasiana.com
UU KUP, tentang lapor pajak orang pribadi