Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)

Penghasilan orang pribadi yang dikenakan PPh final

kali ini kami dan team akan menjelaskan tentang pemotongan pajak penghasilan pasal 21 beserta pengertian pajak penghasilan pasal 21 secara singkat, jika masih bingung mengenai dalam perpajakan kami menyarankan Baca : Pengertian Pajak Secara Lengkap di artikel tersebut akan menjelaskan mengenai perpajakan secara lengkap dan gamblang yang nantinya akan mempermudah anda jika melanjutkan ke artikel yang akan kami bahas saat ini. baiklah jika sudah silahkan di simak mengenai pembahasan pemotongan pajak penghasilan pph pasal 21.

Dalam sistem perpajakan terdapat tiga sistem pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan yaitu :

  • Official Assesment System yaitu : Sistem perpajakan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (petugas pajak) untuk menentukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak. Sistem ini sudah tidak berlaku lagi sejak reformasi perpajakan tahun 1984, kecuali perhitungan PBB dan Bea Cukai masih dilakukan oleh Dispenda dan Bea Cukai.
  • Self Assesment System yaitu : Sistem perpajakan yang memberikan wewenang kapada wajib pajak untuk menghitung sendiri, memperhitungkan kredit pajak, menyetor, melaporkan pajak terutang dan mengarsipkan sendiri dokumen perpajakannya.
  • Withholding System yaitu : Sistem perpajakan yang memberikan wewenang kepada lawan transaksi untuk memotong atau memungut besarnya pajak terutang wajib pajak.

Sistem pemungutan pajak Indonesia sesuai dengan asas pemungutan pajak menganut sistem Self Assesment System dan Withholding System. Secara umum, mekanisme pemotongan/pemungutan (Withholding System) adalah sebagai berikut:

  • Pemotong/pemungut pajak memotong/memungut pajak atas pemberian penghasilan dari suatu transaksi tertentu dengan tarif yang ditentukan.
  • Pemotong/pemungut pajak menyetorkan dan melaporkan pelaksanaan pemotongan/pemungutan pajak ini dengan menggunakan e-Billing (SSE) dan Surat Pemberitahuan (SPT).

Bagi WP yang dipotong/dipungut pajaknya, nilai tersebut merupakan cicilan pajak yang terutang (kredit pajak) pada akhir tahun apabila atas penghasilannya dikenakan PPh dengan tarif umum (Pasal 17 UU PPh).

Tarif Umum PPh Pasal 17 untuk WP orang Pribadi UU PPh

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)

Sedangkan tarif untuk WP Badan terdapat dalam artikel perhitungan SPT PPh badan.

  • Untuk WP yang atas penghasilannya dikenakan PPh yang bersifat Final, nilai yang dipotong/dipungut oleh pihak lain merupakan pelunasan PPh yang terutang. PPh Final adalah PPh yang dikenakan, baik yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri yang merupakan pelunasan langsung terhadap PPh terutang untuk penghasilan tersebut. Dengan demikian, penghasilan yang dikenakan PPh final ini tidak dihitung lagi PPh nya di SPT Tahunan. PPh yang sudah dipotong atau dibayar tersebut juga bukan merupakan kredit pajak di SPT Tahunan.

jenis PPh pemotongan/pemungutan terdiri dari:

  • Pemotongan PPh Pasal 21
  • Pemungutan PPh Pasal 22
  • Pemotongan PPh Pasal 23
  • Pemotongan PPh Pasal 26
  • Pemotongan PPh Final lainnya

Withholding System atas Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh oleh WP orang pribadi dalam negeri.

  • Pemotong PPh 21 yaitu :
    • Pemberi Kerja yang terdiri dari Badan atau Orang Pribadi yang membayar gaji, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan dan jasa
    • Bendahara atau pemegang kas Pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/Polri, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri.
    • Dana pensiun, badan penyelenggara Jamsostek, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) atau Jaminan Hari Tua (JHT).
    • Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta Badan yang membayar:
    • Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara pemotongan dan pemungutan pajak.
      • honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
      • honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri.
      • honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang
    • Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak

  • kantor perwakilan Negara asing;
  • organisasi-organisasi internasional sebagaiman dimaksud dalam Pasal 3ayat (1) huruf c UU PPh, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
  • organisasi-organisasi internasional yang ketentuan pajak penghasilannya didasarkan pada ketentuan perjanjian internasional dan dalam perjanjian tersebut mengecualikan kewajiban pemotongan pajak, serta serta telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
  • pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
  • Penerima Penghasilan yang dipotong PPh 21
    • Pegawai
      Yang dmaksud dengan pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, baik sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis.
    • Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, Tunjangan Hari Tua (THT), atau Jaminan Hari Tua (JHT), termasuk ahli warisnya.
    • Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan,meliputi :
      • tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
      • pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
      • Olahragawan, penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;Pengarang, peneliti, penterjemah.
      • penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator
  • Anggotan Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap yang bekerja pada perusahaan yang sama.
  • Mantan Pegawai.
  • Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi :
    • peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
    • peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
    • peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
    • peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;
    • peserta kegiatan lainnya.

Tidak termasuk dalam Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21

  • Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
  • Pejabat perwakilan organisasi internasional, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
  • Pegawai yg bekerja di badan-badan PBB baik WNI maupun WNA

Penghasilan yang tidak dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu

  • Pembayaran manfaat atau santunan asuransi
  • Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali penghasilan natura yang menjadi objek Pajak Penghasilan Pasal 21;
  • Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan,
  • Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah;
  • Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (3) huruf l UU PPh baik di dalam maupun di luar negeri.
  • Cara Menghitung PPh 21

Penghitungan PPh Pasal 21 diantaranya dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Pajak Penghasilan Pasal 21

Masih terdapat beberapa jenis pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 selengkapnya terdapat dalam pedoman pelaksanaan dan teknis PPh Pasal 21.

Berdasarkan PMK No. 101/PMK.010/2016 tertanggal 22 Juni 2016. Di bawah ini disandingkan PTKP lama dan yang baru yang akan mulai berlaku 1 Januari 2016:

jenis pemotongan PPh pasal 21

Yang termasuk keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus adalah orang tua kakek dst, dan anak kandung cucu dst. Yang termasuk keluarga semenda dalam garis keturunan lurus adalah mertua dan anak tiri. Yang dimaksud dengan anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh Wajib Pajak.

Status PTKP ditentukan pada awal tahun per 1 Januari, sedangkan status PTKP untuk orang asing yang menjadi WPDN pada tahun berjalan ditentukan pada keadaan awal bulan menjadi WPDN.

Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 Bulanan dengan penyesuaian PTKP terbaru (mulai 1 Januari 2016)

Dodi mulai bekerja sejak tanggal 2 Desember 2012 pada PT Nawa Cita. Pada bulan Januari 2016, dia memperoleh gaji sebulan sebesar Rp5.650.000. Selain itu, Dodi juga menerima tunjangan transpor Rp500.000, tunjangan makan berupa uang Rp750.000, dan tunjangan perumahan Rp500.000. Perusahaan juga memberikan premi asuransi kesehatan (bukan Jamsostek) Rp70.000 dan Tunjangan Hari Tua Rp100.000 serta mendapat seragam kerja seharga Rp250.000. Premi asuransi kesehatan yang dibayar sendiri Rp50.000 dan iuran pensiun yg dibayar sendiri sebesar Rp250.000. Dodi sudah menikah dan mempunyai satu orang anak yang lahir pada tanggal 3 Januari 2016. Penghitungan PPh Pasal 21 untuk bulan Januari 2016 adalah sebagai berikut

Penghasilan bruto sebulan:

Gaji                                                                       Rp 5.650.000

Tunjangan transpor                                         Rp    500.000

Tunjangan makan                                             Rp    750.000

Tunjangan perumahan                                     Rp    500.000

Premi Asuransi                                                  Rp      70.000    

Total penghasilan bruto sebulan         Rp 7.470.000

 

Pengurangan:

  1. Biaya jabatan = 5% X Rp5.470.000             Rp 373.500
  2. Iuran pensiun                                                   Rp 250.000

—————-

(Rp 623.500)

—————-

Penghasilan neto sebulan                            Rp 6.846.500

 

Penghasilan neto setahun = 12 x Rp 6.846.500 = Rp 82.158.000

PTKP setahun (K/0)(berdasarkan PTKP terbaru,mulai 1 Januari 2016)

untuk WP sendiri                                            Rp (54.000.000)

tambahan WP kawin                                      Rp  (4.500.000)

——————-

(Rp 58.500.000)

Penghasilan kena pajak                                Rp 23.658.000

PPh 21 terutang setahun                              Rp   1.182.900

PPh 21 terutang  sebulan                              Rp       98.575

(Rp 1.182.900 :12)

Bagaimana hak dan kewajiban pemotong dan pihak yang dipotong, serta manajemen PPh pasal 21 secara lengkap, untuk lebih jelasnya silakan ikuti training kami di halaman Klik: Training Perpajakan . Terimakasih.

atau simak journal kami selanjutnya mengenai Baca: Perhitungan Spt PPh Badan