Pajak Bisnis Online Mudah, Rezeki berlimpah

pajak bisnis online

    Bisnis online menawarkan berbagai kemudahan dalam bertransaksi untuk para pebisnis. begitu pula asek Pajak Bisnis Online nya Suatu perusahaan atau seseorang yang ingin mengembangkan usahanya atau menjual produknya ke luar negeri misalnya, tidak perlu mendirikan perusahaan di luar negeri, menyewa gedung perkantoran  ataupun mengurus perizinan di luar negeri. Ia pun tidak harus memikirkan cara menyuplai barang tersebut ataupun memikirkan tentang pegawai, karena semua dapat ia lakukan melalui internet  sehingga dapat menghemat banyak uang. Dikarenakan begitu menggiurkannya bisnis online ini, sehingga wajar apabila transaksi dan traffic online ini begitu cepat dan pemain di bisnis online ini semakin banyak.

    Namun bagi pemerintah, penerapan kebijakan untuk mengenakan Pajak Bisnis Online tersebut semakin rumit, sehingga pemerintah harus mempunyai pendekatan yang berbeda dengan cara bisnis secara konvensional. Hal tersebut disebabkan karena sistem yang digunakan untuk bertransaksi pun berbeda. Bisnis online yang melakukan transaksi dengan pihak dari luar negeri juga dapat menimbulkan permasalahan perpajakan berganda. Timbul pertanyaan mengenai negara mana yang berhak untuk mengenakan pajak atas transaksi tersebut? Apakah lokasi penentuan yurisdiksinya berdasarkan tempat penjual dan pembeli menetap atau berdasarkan lokasi server?

     Apabila berdasarkan lokasi server, apakah usaha untuk menentukan hak pengenaan pajak berdasarkan lokasi servernya sebanding karena pemilik situs dapat dengan mudah berpindah server? Apakah website luar negeri yang muncul di layar computer di Indonesia dapat diklarifikasi sebagai bentuk usaha tetap? Baik pembeli maupun penjual berada di wilayah dan yurisdiksi yang berbeda. Untuk memutuskan siapa yang berhak untuk mengenakan pajak merupakan hal yang rumit. Bisa saja, baik pihak penjual maupun pembeli sama-sama dikenakan pajak atau disebut dengan istilah double taxational ataupun keduanya sama-sama tidak dikenakan pajak di wilayah yurisdiksinya atau di sebut dengan istilah non-double taxation sehingga merugikan otoritas pajak negara yang bersangkutan.

Pajak Bisnis Online

     Nah, salah satu aspek tercepat dan terpenting secara komersial adalah pertumbuhan situs halaman atau disebut dengan istilah web. Mengapa demikian? Hal tersebut disebabkan dengan banyaknya web baru bermunculan dengan dapat menggunakan dan berpindah server dari berbagai negara, sulit untuk mendata siapa-siapa pemain baru atau dari golongan menengah ke bawah. Selain itu, oleh aparat perpajakan, web juga harus diteliti lebih lanjut. Walaupun memiliki kehadiran yang secara fisik sapat dilihat pada layar, apakah memiliki sifat dan berfungsi sebagai kantor sehingga dapat dianggap sebagai bentuk usaha tetap di Indonesia, serta apakah paraturan perpajakan yang sudah ada mendukung hal tersebut.

    Selanjutnya, khusus bagi Wajib Pajak Bisnis Online yang menjual barang dan jasa yang menggunakan market place dan classified ads, maka pengenaan pajaknya pun sulit untuk dilakukan. Hal ini disebabkan karena pengelola situs web tidak mengetahui secara real time kapan barang dan jasa tersebut  terjual serta siapa customer yang membeli barang dan jasa tersebut karena mereka hanya merupakan fasilitator yang mempertemukan pembeli dan penjual. Sejak akhir tahun 2013, pemerintah sudah mempunyai aturan Surat Edaran Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang penegasan ketentuan perpajakan atas industri e-commerce.

     Pemerintah sudah menyadari bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan transformasi model dan strategi bisnis yang baru, sehingga perlu ditegaskan aspek perpajakannya. Tercantum dalam surat edaran, ditegaskan bahwa transaksi perdagangan barang dan jasa melalui sitem elektronik, yang selanjutnya disebut disebut e-commerce sama dengan transaksi perdagangan barang dan jasa lainnya, tetapi berbeda dalam hal cara atau alat yang digunakan sehingga tidak terdapat perbedaan perlakuan perpajakan antara transaksi e-commerce dan transaksi perdagangan barang dan jasa lainnya. Surat edaran ini  juga memberikan gambaran tentang proses bisnis, revenue model, dan penerapan ketentuan perpajakan atas empat model transaksi e-commerce, yaitu Online Market Place, Classified Ads, daily Deals, dan Online Retail.

    Peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh Pemerintah adalah SE-06/PJ/2015 tentang pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan atas transaksi e-commerce yang memberikan penegasan khusus terkait kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan atas transaksi e-commerce. Namun peraturan perpajakan tersebut belum efektif untuk menjangkau seluruh pemain bisnis online. Salah satu hal yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah yaitu, pengelola e-commerce sebaiknya diwajibkan untuk mengetahui identitas pedagang dan pemasang iklan di situsnya, misalnya dengan mengisi form yang berisi data lengkap pembeli. Selanjutnya, untuk transaksi lintas batas negara, pemerintah perlu menetapkan kegiatan dan fungsi apa saja dalam bisnis online ini yang dapat dijadikan sebagai bentuk usaha tetap.

    Karakteristis dari penghasilan yang timbul dari bisnis online juga perlu dirumuskan kembali, misalnya apakah penghasilan tersebut merupakan business income yang hanya dapat dipajaki di Negara sumber berdasarkan Treaty ataukan merupakan royalty yang harus dikenakan pajak berdasarkan treaty kedua Negara yang  terlibat  transaksi. Saat ini, Kementrian Perekonomian sedang merumuskan aturan pengenaan pajak bisnis online atau e-commerce dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Hal ini sangat diperlukan karena peraturan perpajakan atas bisnis online dalam bentuk Surat Edaran belum efektif di tengah upaya pemerintah melakukan perluasan pajak baru untuk meningkatkan penerimaan Negara.

Sehat Bisnis, Bugar Pajak Bisnis Onlinenya

perpajakan bisnis ecommerce

   Mungkin sebagian kita sudah meraup untung  jutaan hingga puluhan juta rupiah dari bisnis online yang dijalani? Namun, tahukah bahwasanya kini pemerintah mencanangkan untuk mengenakan pajak bagi kita yang berkecimpung di bisnis online? Bagaimana pebisnis online di wajibkan untuk membayar pajak kepada pemerintah atas transaksi yang kita lakukan tiap harinya?

   Pertumbuhan e-commerce di Indonesia kian menjamur dan dibarengi dengan meningkatnya aktivitas transaksi online oleh masyarakat. Tahun 2013 lalu nilai pasar e-commerce Indonesia mencapai $8 miliar (Rp94,5 triliun) dan di tahun 2016 akan tersebut diprediksikan meningkat 3 kali lipat menjadi   $25 miliar (Rp295 triliun). Menurut riset yang diprakarsai oleh Asosiasi e-commerce Indonesia (idea), Google Indonesia, dan TNS (Taylor Nelson Sofres), produk fashion tetap mendominasi pasar online sebagai produk yang paling sering dibeli. Riset dilakukan dengan tujuan mengetahui perilaku masing-masing individu dalam berbelanja online dan kategori produk yang di sasar. Sebanyak 1300 responden berumur 18 tahun ke atas di 12 kota-kota besar di Indonesia disurvei di bulan Januari 2015 selama kurang lebih 25 menit untuk mengetahui profilnya terhadap pembelian online.

     Menurut renponden yang mengaku membeli secara online dalam-dalam sebulan terakhir, 78% di antaranya mengaku pernah membeli produk fashion secara online. Fakta ini membuat produk fashion, seperti yang diperkirakan, memduduki peringkat  teratas produk yang paling sering dibeli secara online. Daftar pembelian online ini kemudian disusul oleh pembelian ponsel sebesar 46%, elektronik 43%, buku & majalah sebesar 39%, dan barang kebutuhan rumah tangga (groceries) sebesar 24%. Menurut lembaga riset Mark Plus Insight, Indonesia adalah salah satu pengguna internet  terbesar di dunia. Pada tahun 2013 pengguna internet di Indonesia mencapai 74,57 juta. Denga jumlah penduduk sekitar 50 juta jiwa, penetrasi internet di Indonesia mencapai sekitar 30% dari total populasi. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai pangsa pasar e-commerce yang potensial. Lembaga riset pemasaran e-Marketer menyatakan bahwa pertumbuhan bisnis e-commerce di Indonesia pada 2013 diperkirakan mencapai 1 persen.

    Sistem berbelanja online di Indonesia sendiri terbagi atas tiga channel. Pertama, melalui toko online, contohnya zalora.co.id atau lazada.com. kedua, melalui flatform yang mempertemukan orang yang akan bertansaksi. Biasanya menjadi tempat bertemu sekaligus forum antara penjual dan pembeli. Jenis ini misalnya kaskus.co.id,toko pedia.com, buka lapak.com, dan toko bagus.com. ketiga, malalui jejaring social, terutama facebook. Meningkatnya pengguna Internet, pengguna social media, dan makin maraknya penggunaan gadget pintar akan diperkirakan memengaruhi pelonjakan transaksi e-commerce. Bahkan, Boston Consulting Group, salah satu konsultan manajemen global memprediksi di tahun 2015 ini nilai transaksi e-commerce di Indonesia mencapai USD10 miliar atau sekitar Rp100 triliun. Mereka juga memperkirakan ledakan e-commerce akan terjadi di tahun2020.

Pajak Bisnis Online dan Ilmunya

ilmu pajak online

    Kewajiban untuk membayarkan pajak penghasilan ini sejak saat orang pribadi atau badan tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan sehingga memperoleh penghasilan. Maka pengenaan pajak jual beli secara online untuk toko online pada dasarnya dipersamakan dengan toko konvensional. Dengan demikian, ketentuan pajak yang berlaku bagi usaha online/jual beli secara online tidaklah berbeda dengan toko konvensional pada umumnya, hanya saja media yang digunakan dalam hal ini adalah internet. Yang dikenakan pajak dari toko konvensional adalah keuntungan dari penjualan sebagai salah satu Objek Pajak berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf d UU PPh. Ditegaskan pula dengan adanya Peraturan Dirjen Pajak No PER-32/PJ/2010 tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (Perdirjen Pajak 32/2010), pengusaha perorangan  melalui media internet (online) wajib membayar pajak penghasilan sesuai aturan. Meskipun tidak memiliki tempat usaha secara fisik, kewajiban membayar PPh ini tetap meningkat bagi mereka. Selain itu terhadap pengusaha yang melaksanakan transaksi online diberlakukan PPh 25.

    Perhitungan Pajak Bisnis Online sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WPOPPT) dikenakan angsuran atas pajak penghasilan sebesar 0,75% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing  tempat usaha, yang dilakukan melalui Bank Persepsi atau Bank Devisa Persepsi atau Kantor Pos Persepsi dengan menggunakan Surat  Setoran Pajak yang mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (Pasal 3 ayat (1) dan (2) perdirjen Pajak 32/2010). Jika toko online menjual barang atau jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), ia juga harus menertibkan Faktur Pajak.

    Peraturan mengenai PPN  saat ini diatur dalam UU No.42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No.8 Tahun1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Bagi pengusaha online yang demikian dapat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

     Pengusaha kecil sebenarnya dibebaskan dari kewajiban mengenakan/memungut PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) sehingga tidak perlu melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, kecuali apabila Pengusaha Kecil memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka Undang-Undang PPN & PPnBM berlaku sepenuhnya bagi pengusaha kecil tersebut (sumber: www.pajak.go.id)

    Kewajiban untuk menjadi PKP ini baru muncul ketika pengusaha online memiliki penerimaan bruto melebihi Rp600 juta/tahun. Bila sudah timbul kewajiban tetapi sengaja tidak mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak, diancam pidana paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar berdasarkan Pasal 39 ayat (1) UU No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dapat disimpulkan bahwa pajak untuk transaksi online/jual beli secara dipersamakan dengan pajak transaksi pada toko konvensional pada umumnya. Untuk wajib pajak (dalam hal ini pengusaha online) yang tidak melaksanakan kewajiban membayar pajaknya, Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan penagihan pajak.

Apa Saja Sih Pajak Bisnis Online ?

apa saja pajak bisnis online

  •     Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

   Sejak 1 Januari 2014, pemerintah telah menetapkan aturan mengenai batasan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yaitu pengusaha yang omzetnya mencapai Rp4,8 miliar. Dengan demikian, semua pelaku usaha termasuk pebisnis online yang omzetnya mencapai jumlah tersebut, wajib memungut PPN atas setiap transaksinya. Namun belum ada kepastian bahwa apakah setiap transaksi online yang dilaksanakan oleh pengusaha e-commerce baik badan usaha atau orang pribadi yang sudah tergolong PKP, telah memungut PPN dan menyetorkan ke kas negara. Hal inilah yang cukup sulit dideteksi, dikarenakan transaksi e-commerce sangat berbeda dengan transaksi konvensional.

  • Pajak Penghasilan (PPh)

     Tak hanya pengenaan PPN dalam transaksi pajak bisnis online, tetapi para pengusaha e-commerce tentunya wajib dikenakan juga Pajak Penghasilan (PPh). Saat ini memeng belum ada aturan khusus mengenai perlakuan PPh atas pengusaha e-commerce, sehingga masih mengikuti ketentuan pajak penghasilan secara umum. Khusus untuk pelaku pengusaha e-commerce orang pribadi, pengenaan pajak pada dasarnya dipersamakan dengan toko komvensional. Berdasarkan PER-32/PJ/2010 tentang pelaksanaan pengenaan PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu, pengusaha e-commerce dikenakan PPh sebesar 0,75% dari omzet setiap bulannya. Dengan berlakunya PP Nomor 46 tahun 2013, maka perlakuan pajak pengusaha e-commerce dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar digunakan pajak sama dengan UMKM, yaitu 1% dari omzet.

Cerdas sebagai penjual ataupun pembeli dan bijak sebagai wajib pajak yang turut berpartisipasi menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab terhadap negara dan peduli pada kesejahteraan bersama dengan salah satu langkah membayar sejumlah pajak yang memang telah menjadi tugasnya. Selain itu jika pembisnis online mau sedikit  saja meluangkan waktunya untuk mencari informasi atau mengatakan nyali untuk bertanya langsung ke petugas pajak, pajak binis online tidak seribet  yang dibayangkan.pemerintah sudak mempermudah perhitungan pajak penghasilan bagi wajib Pajak perorangan dan badan usaha yang memiliki omzet per tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00(4.8M), yaitu hanya besar1 % dari omzet. Ketentuan ini diatur dalam PP Nomor 46 tahun2913,dan dipertegas lagi pelaksanaannya dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se-32/PJ/2014 tanggal 17 September 2014. Dengan aturan diatas, maka perhitungkan pajak bagi pebisnis online otomatis mengikuti aturan PPh tersebut, yaitu 1% dari penghasilan kotor. Sebagai contoh, apabila penghasilan kita pada bulan Januari dari Googlebisnis online total adalah sebesar Rp100.000.000,00, maka pajak yang harus kita bayarkan adalah sebesar 1% x Rp100.000.000,00  = Rp100.000,00.

       Pembayaran pajak bisnis online adalah selambat-lambatnya tanggal 15 pada bulan berikutnya. Artinya, untuk penghasilan bulan Januari, pajaknya harus dibayarkan paling lambat tanggal 15 Februari. Pembayaran pajak penghasilan (PPh) dilakukan setiap bulan sesuai dengan ketentuan di poin sebelumnya. Pada saat membayar , wajib pajak juga harus menyerahkan from SSP yang telah diisi. Simpan baik-baik lembar SSP yang dikembalikan oleh pihak Bank/kantor pos atau bukti pembayaran lain jika menggunakan metode pembayaran lain (eBanking,ATM,dsb) karena nanti perlu disertakan pada saat menyerahkan SPT Tahunan.

     Bersyukurlah, untuk wajib Pajak Bisnis Online yang terkena aturan PPh Final 1% di atas, termasuk para pebisnis internet, mengisi SPT menjadi semudah membalikan telapak tangan. Kenapa? Karena selain mengisi data identitas dan nomor NPWP, isian lainnya cukup didisi dengan nihil atau tanda centang. Selain mengisi SSP dan membayar pajak setiap bulannya, pebisnis internet  juga harus mencatat besarnya penghasilan yang diperoleh setiap bulan. From isian sebenarnya sudah disediakan dan dapat diambil di kantor pajak atau pada saat akan menyerahkan SPT. Namun kita juga dapat membuat sendiri dengan menggunakan Microsoft Word,excel, dan sebagainya. Tidak sulit,bukan? Jadi, nanti pada saat menyerah SPT, selain from SPT itu sendiri, kita juga harus menyertakan bukti pembayaran pajak bulanan serta lembar penghasilan di atas. Nah untuk itu marilah mulai dengan bisnis sehat agar yang di hasilkan pun dapat membantu untuk menciptakan rumah tangga negara yang harmonis dan masyarakat yang sejahtera melalui pajak. So, mari kita dukung dan realisasikan bersama ya!

Sumber : indonesian Tax Review , pajak.go.id
Penulis : Herman Susilo Aji (pengamat Perpajakan)

DOWNLOAD GRATIS:

Ebook Tutorial
e-Faktur Lengkap!

Isi form di bawah ini, ebook akan langsung kami kirim ke alamat email yang Anda gunakan di bawah ini!
KIRIM EBOOK SEKARANG