Menghadapi MEA – Berlakunya masyarakat Ekonomi Asean (MEA), membuka peluang besar di ASEAN. Hal ini, membuka peluang besar bagi terciptanya bebas ASEAN. Hal ini, membuka peluang baru bagi terciptanya perusahaan multinasional di kawasan ASEAN karena kemudahan akses atau tidak adanya hambatan untuk melakukan transaksi sari satu negara ke negara lain.

   Pedagang-pedagang, tenaga kerja, dan perusahaan-perusahaan akan masuk ke Indonesia. Begitu pula dengan pedagang-pedagang, tenaga kerja, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan perusahaan-perusahaan Indonesia yang akan ekspansi ke negara lain di kawasan ASEAN. Peluang ini tentu saja ditangkap oleh perusahaan multinasional (Multinational Enterprise/MNE) sebagai peluang untuk ekspansi dan membuka anak perusahaan untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Namun, ada juga perusahaan yang memanfaatkan kesempatan ini untuk kepentingan pribadi seperti menghindari pembyaran pajak yang tinggi dengan memanfaatkan tax heaven country agar meminimalkan pembayaran pajak, mengoptimalkan pandapatan melalui kegiatan pengalihan harga (transfer pricing).

Transfer pricing

   Harapan akan adanya pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dengan adanya MEA, yang akan berdampak pada meningkatnya penerimaan pemerintah terutama pajak, yang merupakan ornament dalam pembangunan bangsa. Namun, potensi pajak sendiri belum teranggap dengan maksimal karena adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Koran Sindo (sindonews.com) edisi 14 Juni 2015 silam telah mengutip pernyataan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menurutkan bahwa ekonomi bertumbuh sebesar 5 sampai 6%, tetapi tax ratio justru mengalami penurunan. Menurutnya, terlihat jelas adanya masalah, bukan dengan kondisi ekonomi terhadap penerimaan pajak, tetapi kepada konteks administrasi dan tax collection.

    Transfer Pricing sendiri seperti pedang bermata dua. Di satu sisi memberikan keuntungan, namun disisi lain juga memberikan kerugian. Transfer Pricing akanmemberikan keuntungan jika perusahaan anak yang ditempatkan di Idonesia oleh perusahaan induk yang bermarkas di negara lain denga tarif pajak yang lebih tinggi, karena penerimaan pajaknya akan masuk ke Indonesia sebagai pendapatan dari pajak penghasilan (PPh) Badan maupun laba yang dihasilkan oleh Bentuk Usaha Tetap (BUT). Tempo.co edisi 18 September 2014 silam telah mengutip pertanyaan Direktur jenderal Pajak Fuad Rahmany yang mengatakan bahwa negara korea dan Jepang merasa dirugikan dengan perusahaan di kedua negara itu yang mendirikan anak usaha di Indonesia. Alasannya karena penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan usaha dari anak usaha diterima pemerintah Indonesia bukan negara mereka. Hal tersebut merupakan keuntungan bagi Indonesia dari adanya penerapan transfer pricing.

    Transfer pricing akan merugikan apabila perusahaan induk yang bermarkas di Indonesia, mendirikan perusahaan anak di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah (tax heaven country) dan transaksi penjualan cenderung condong dilakukan oleh perusahaan anak yang mendapat supplai dari perusahaan induk, sehingga pajak atas penjualan perusahaan anak menjadi penerimaan pajak negara sumber. Tempo.co edisi 18 September 2014 silam telah mengutip pertanyaan Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany yang mengatakan transfer pricing yang merugikan Indonesia adalah perusahaan Indonesia yang berkantor di Singapura. Singapura mematok tarif PPh badan usaha sebesar 16% lebih rendah 9% dari tarif di Indonesia, inilah yang membuat pengusaha yang menjual barang produksi Indonesia dengan bandrol mahal ke Singapura. Hal ini merupakan kerugian bagi Indonesia dengan adanya transfer pricing.

    Transfer pricing ini akan mengarah kepada Base erosion Profit Shifting. Pengertian Base Erosion Profit Shifting (BEPS) menurut OECD 2013 adalah strategi perencanaan pajak (tax planning) yang memanfaatkan gap dan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan domestic untuk menghilangkan keuntungan tersebut ke negara lain yang memiliki tarif pajak yang rendah atau bahkan bebas pajak. Pengertian lainnya adalah adanya pergeseran laba ke negara atau bahkan tidak ada pengenaan pajaknya lebih rendah atau bahkan tidak ada pengenaan pajak sama sekali. Tidak heran, bahwa isu transfer pricing menjadi isu utama bagiotoritas pajak termasuk Direktorat jenderal pajak.

   Adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan menimbulkan transfer pricing yang semakin dapat dimanfaatkan oleh perusahaan global atau multinasional. Jika tidak ditanggapi dan di bongkar dengan serius, pemerintah Indonesia akan semakin merugi dari tahun ke tahun karena penerimaan pajak yang terus menurun. Mengutip dari jurnal Agung Budi laksono dan Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai, diperkirakan lebih kurang 4000 perusahaan multi nasional tidak membayar pajak dalam tujuh tahun terakhir (harian jurnal.com, 12 Apriil 2013 silam). Karena transfer pricing tersebut, negara mengalami rugi karena penerimaan pajak lebih rendah dari seharusnya, diperkirakan potensi kehilangan akibat transferr pricing lebih dari Rp1.000 triliun per tahun,dolar juga terparkir di negara lain yang mengakibatkan cadangan devisa Indonesia hanya USD110,8 miliar per akhir Mei 2015 (sindonews.com, 14 Juni 2015 silam).

    Untuk mencegah penghindaran pajak yang disebabkan oleh penentuan harga tidak wajar (non arm’s length price), maka diterbitkanya Peraturan Dirjen Pajak No. PER-42/PJ/2011 tanggal 11 November 2011 yang mengatur dan membahas penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm’s length principle) terkait transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang memiliki hubungan hubungan istimewa. Aturan ini mengharuskan wajib pajak untuk menggunakan nilai pasar wajar dalam bertransaksi dengan pihak istimewa (reated parties) bahkan transaksi antara perusahaan yang sama sekali tidak memiliki hubungan istimewa juga bisa dilakukan under invoice sehingga mengecilkan omset penjualan (Anadita budi Suryana, 2015).

Aturan transfer pricing yang jelas serta kesepakatan antara negara yang satu dengan negara yang lain perlu dilakukan yang bertujuan untuk menghindari adanya pemajakan berganda yang disebabkan oleh adanya negara yang tidak menerapkan aturan transfer pricing yang konsiten sehingga perusahaaan akan dirugikan karena terjadinya double taxation. Disini, Indonesia dan negara lain harus memikirkan dampak dari transfer pricing serta double taxation yang terjadi agar investor tidak kabur terus menerus melakukan investasi di Indonesia dan negara tempat afiliasi perusahaan tersebut.

Kesimpulan: Dengan penerapan tax trearty pada persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) akan membantu Indonesia dan negara terkait dapat mengatur penerapan tersebut agar dapat menghindari pemajakan berganda serta mempertimbangkan banyaknya perusahaan yang melakukan transfer pricing. otoritas pajak yang belum optimal dalam melakukan audit terhadap perusahaan secara mendalam, keterbatasan sumber daya, serta masih perlunya bimbingan dan arahan bagi UMKM, Indonesia masih memerlukan banyak persiapan yang harus dilakukan untuk menyambut pasar bebas yang sudah dimulai tahun 2015. sehingga Indonesia dapat bertahan dalam arus globalilasi dari kawasan asia tenggara maupun diluar kawasan asia tenggara. baik pemerintah dan pengusaha (perorangan dan badan) serta UMKM dapat berjaya perekonomiannya dengan adanya masyarakat Ekonomi Asean dan Penerapan transfer pricing yang Arm’s lenght.

Sumber :  indonesian Tax Review
Penulis : Liean Winata (pengamat Perpajakan)