Sekilas Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan

Ketentuan umum dan tatacara perpajakan

Belajar tentang pajak kadang-kadang dipandang rumit oleh kebanyakan orang yang baru mempelajarinya. Hal ini terutama dikarenakan jumlah peraturan yang sangat banyak, sehingga memerlukan ketekunan untuk mempelajari detil-detil peraturannya. Namun kesulitan ini dapat diatasi dengan memulai belajar pajak dari pemahaman secara garis besarnya dahulu. Silahkan Baca: Pengertian perpajakan Secara Lengkap di artikel tersebut sudah di jelaskan secara jelas dan ringkas. nah melanjutkan tentang belajar memahami perpajakan Sehingga dengan pemahaman garis besarnya tersebut, maka apabila menghadapi sebuah permasalahan, kita dapat mengetahui pada posisi mana sebenarnya masalah tersebut berada.

Ketentuan umum dan tatacara perpajakan adalah salah satu bagian yang harus dipahami oleh masayarakat agar yang bersangkutan dapat mengetahui lebih jauh tentang teknis perpajakan.

Ada beberapa fase yang timbul dalam pemenuhan kewajiban perpajakan menurut UU KUP. Ada lima fase yang telah ditetapkan oleh pemerintah, Yaitu :

  1. Fase timbulnya hak dan kewajiban
  2. Fase self assessment
  3. Fase pengawasan
  4. Fase sengketa
  5. Fase penyelesaian sengketa

Pembahasan secara singkat fase-fase dalam Tentang Ketentuan umum dan tatacara perpajakan tersebut adalah:

Fase Timbulnya Hak Dan Kewajiban Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan

Fase Timbulnya Hak Dan Kewajiban

Hak dan kewajiban perpajakan timbul ketika :

  • Saat terpenuhinya persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sehubungan adanya perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang menimbulkan adanya pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak .
  • Menurut Ketentuan Undang-Undang KUP yaitu: Saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya NPWP dan/atau dikukuhkannya sebagai PKP (pengusaha kena pajak), hal ini berlaku bagi:
  • Wajib Pajak yang diterbitkan NPWP dan/atau yang dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan.
  • Wajib Pajak yang diterbitkan NPWP dan/atau yang dikukuhkan sebagai PKP berdasarkan permohonan
  • Jika timbulnya pajak terutang sebelum diterbitkannya NPWP dan/atau dikukuhkannya sebagai PKP, Direktur Jenderal Pajak berwenang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, apabila Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak atas kewajiban perpajakan tersebut belum melewati daluwarsa penetapan pajak.

Sesuai prinsip self assessment, Wajib Pajak dapat diberikan kesempatan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar atau menyetor, dan melaporkan dalam Surat Pemberitahuan atas kewajiban perpajakan sebelum diterbitkannya NPWP dan/atau dikukuhkannya sebagai PKP, sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan.

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai  hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. (Pasal 1 ayat 2 UU KUP).

Ketentuan pemungutan pajak harus dengan undang-undang yang termaktub di dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 2 yang menyatakan bahwa “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang”. Yang berarti harus melalui persetujuan parlemen (DPR) sebagai perwakilan rakyat.

ketentuan umum dan tata cara perpajakan terbaru dalam Hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Fiskus menurut UU KUP diantaranya adalah :

Kewajiban Wajib Pajak :

  • Mendaftarkan diri pada kantor DJP dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya.
  • Membayar atau menyetor pajak yang terutang.
  • Membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
  • Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
  • Apabila diperiksa wajib :
    • memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
    • memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
    • memberikan keterangan yang diperlukan.

Hak Wajib Pajak :

  • Membetulkan SPT yang telah disampaikan.
  • Mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT.
  • Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pajak.
  • Mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
  • Mengajukan gugatan.
  • Mengajukan keberatan.
  • Mengajukan permohonan banding

Kewajiban Fiskus (DIRJEN PAJAK) :

  • Menerbitkan surat ketetapan pajak (skp) setelah melakukan pemeriksaan.
  • Memberi keputusan atas permohonan pembetulan Surat Keputusan Keberatan, Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKK, SKP, SKPPKP).
  • Menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB).
  • Memberi keputusan atas keberatan yang diajukan WP.
  • Memegang rahasia jabatan.

Hak Fiskus :

  1. Menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP).
  2. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).
  3. Melakukan pemeriksaan.
  4. Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu.
  5. Mengurangi atau menghapus sanksi administrasi dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan WP atau bukan karena kesalahannya.
  6. Mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.

Untuk memenuhi hak dan kewajiban di atas ada prosedur-prosedur, ketentuan-ketentuan yang harus dijalankan disertai sanksi-sanksi atas kewajiban yang dilanggar.

Fase Self Assessment dalam Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan

UU Perpajakan kita menganut self assessment system, yaitu sistem pemungutan yang memberikan keleluasaan penuh kepada WP untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya.

Pasal 12 UU KUP

Fase self assessment dimulai setelah WP mendaftarkan diri dan kepadanya diberikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). NPWP adalah identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban di bidang perpajakan. Produk akhir dari sistem ini adalah Surat Pemberitahuan (SPT). Fungsi SPT sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan UU KUP adalah :

  • bagi WP, SPT PPh adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :
    • pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak,
    • penghasilan yang merupakan objek pajak dan bukan objek pajak,
    • harta dan kewajiban,
    • pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak dalam satu masa pajak.
  • bagi WP Pengusaha Kena Pajak (PKP), SPT PPN adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan :
    • pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran,
    • pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau oleh pihak lain,
  • bagi pemotong atau pemungut pajak SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetor.

Untuk melaksanakan fungsi di atas terdapat sarana pendukung yang mesti dilakukan yaitu menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UU KUP. Baca: Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Jika dihubungkan dengan self assessment system maka pembukuan adalah pengejawantahan dari menghitung dan memperhitungkan. Sementara SSP merupakan sarana yang dipakai bagi pembayaran dan SPT merupakan sarana melaporkan sekaligus mempertanggungjawabkan pajak.

Fase Pengawasan dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan

Keleluasaan penuh yang diberikan UU kepada WP untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya di satu sisi akan menimbulkan risiko yang tinggi bagi DJP dalam mengemban tugasnya mengumpulkan pajak apabila tingkat kepatuhan masyarakat WP adalah rendah. Oleh karena itu diperlukan penyeimbang untuk mengantisipasi risiko tersebut yaitu berupa pengawasan. Dalam rangka pengawasan tersebut UU KUP memberi wewenang kepada DJP untuk melakukan pemeriksaan. Dari pemeriksaan akan ditetapkan apakah SPT yang disampaikan WP telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak. Produk akhir dari pemeriksaan adalah berupa ketetapan pajak yaitu berupa Surat Ketetapan Pajak (SKP). Tidak semua terhadap SPT WP akan dilakukan pemeriksaan, sehingga tidak semua SPT yang disampaikan akan diterbitkan SKP.

Jika pada fase self assessment WP yang aktif menunaikan kewajibannya, maka dalam fase pengawasan peran aktif ada di pihak DJP. Namun demikian peran aktif tersebut adalah dalam rangka menemukan bukti untuk memastikan bahwa SPT yang disampaikan telah sesuai dengan ketentuan. Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan (yang disampaikan oleh WP) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang”.

Peran WP ketika dilakukan pemeriksaan adalah :

  • memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
    • memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
    • memberikan keterangan yang diperlukan.

Dalam fase pengawasan ini juga terdapat sanksi administrasi yang akan dikenakan terhadap WP jika berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan pelanggaran administratif. Dan jika dalam pemeriksaan ditemukan indikasi pelanggaran pidana di bidang perpajakan maka pemeriksaan akan dilanjutkan ke pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan.

Fase Sengeketa dalam Ketentuan Umum Perpajakan

Dalam hal WP tidak setuju dengan ketetapan pajak yang diterbitkan DJP, UU KUP memberikan hak kepada WP untuk mengajukan keberatan kepada DJP. Atas keberatan yang diajukan WP selanjutnya DJP menerbitkan keputusan keberatan yang isinya bisa menolak, mengabulkan atau mengabulkan sebagian keberatan yang diajukan WP.

Jika seandainya WP masih tidak setuju dengan keputusan keberatan, UU KUP memberikan hak kepada WP untuk mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Namun jika WP setuju dengan keputusan keberatan yang diterbitkan DJP maka dengan demikian selesailah sengketa Pajak pada Fase ini.

 Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan

Fase Penyelesaian Sengketa

Pada Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan terdapat fase penyelesaian sengketa dalam fase ini sedikit disinggung mengenai badan peradilan pajak yang sekarang bernama Pengadilan Pajak yaitu setelah berlakunya UU Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Namun demikian berdasarkan Pasal 91 UU Pengadilan Pajak, permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

  1. Apabila putusan PP didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
  2. Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di PP akan menghasilkan putusan yang berbeda;
  3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan pasal 80 ayat 1 huruf b dan c;
  4. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; atau
  5. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Sekilas Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan yang kami berikan, semoga bermanfaat. Silahkan Kunjungi Halaman Pelatihan Pajak Jika anda berminat untuk mengikuti pelatihan perpajakan dengan berbagai topik.