kasus tax amnesty

Kasus Tax amnesty – Perlu kita ketahui bahwa UU Tax Amnesty sudah berlaku mulai dari 1 Juli 2016. dan masih Banyak hal-hal yang perlu diketahui oleh wajib pajak. misalnya apa sebenarnya Tax Amnesty itu, apa latar belakangnya, apa tujuannya, apa aspek strategisnya bagi wajib pajak, bagaimana tatacara pengisian surat pernyataannya, adakah tax planning terkait tax amnesty dan adakah kewajiban setelah mengikuti tax amnesty dan masih banyak lagi.

Untuk itu kami kumpulkan dan beberapa kami tulis ulang dengan bersumber dari pajak.go.id terdapat 200+ kasus dan F.A.Q mengenai kasus tax amnesty lengkap beserta penjelasannya, dengan harapan masyarakat ataupun wajib pajak tidak lagi kesulitan dalam mengikuti program tax amnesty tersebut.

BERIKUT CONTOH BEBERAPA CONTOH KASUS TAX AMNESTY

Apa tujuan penyusunan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak?

Jawaban:

Tujuan penyusunan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak adalah sebagai berikut:

  1. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi;
  2. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan
  3. Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Dasar hukum: Pasal 2 ayat (2) 

Apa asas (dasar pemikiran) penyusunan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak?

Jawaban:

Pengampunan Pajak dilaksanakan berdasarkan asas:

  1. Kepastian hukum, yaitu pelaksanaan Pengampunan Pajak harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
  2. Keadilan, yaitu pelaksanaan Pengampunan Pajak menjunjung tinggi keseimbangan hak dan kewajiban dari setiap pihak yang terlibat.
  3. Kemanfaatan, yaitu seluruh pengaturan kebijakan Pengampunan Pajak bermanfaat bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat, khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum.
  4. Kepentingan nasional, yaitu pelaksanaan Pengampunan Pajak mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat diatas kepentingan lainnya.

Dasar hukum: Pasal 2 ayat (1) dan penjelasannya 

Apa yang dimaksud dengan Pengampunan Pajak?

Jawaban:

Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Dasar Hukum: Pasal 1 angka 1 

Apakah Wajib Pajak sebaiknya harus ikut program Pengampunan Pajak?

Jawaban:

Sebaiknya semua orang atau perusahaan baik yang sudah mempunyai NPWPatau yang belum pernah punya NPWP, yang mempunyai harta yang diperoleh sejak tahun 1985 dan belum pernah dilaporkan dalam SPT Tahunan, mengikuti Program Pengampunan Pajak ini.

Pemanfaatan program Pengampunan Pajak ini akan memberikan rasa tenang kepada Wajib Pajak di kemudian hari, karena kewajiban pajak tahun-tahun sebelumnya seperti “diputihkan”.

Catatan:

Pertukaran data informasi keuangan antar lembaga di dalam negeri maupun di luar negeri belakangan ini mulai diwacanakan akan dipakai untuk kepentingan perpajakan.

Apa yang dimaksud dengan Uang Tebusan?

Jawaban:

Sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan Pengampunan Pajak.

Dasar Hukum: Pasal 1 angka 7

Sampai kapan periode penyampaian Surat Pernyataan Pengampunan Pajak ini berlangsung?

Jawaban:

Periode penyampaian Surat Pernyataan Pengampunan Pajak berlangsung sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak diundangkan sampai dengan 31 Maret 2017.

Dasar hukum: Pasal 4

Syarat apa saja yang harus dipenuhi Wajib Pajak untuk mengajukan Pengampunan Pajak?

Jawaban:

  1. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
  2. membayar Uang Tebusan;
  3. melunasi seluruh Tunggakan Pajak;
  4. melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan;
  5. menyampaikan SPT PPh Terakhir bagi Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahun Pajak Penghasilan; dan
  6. mencabut permohonan:
  • pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
  • pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang;
  • pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;
  • keberatan;
  • pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan;
  • banding;
  • gugatan; dan/atau
  • peninjauan kembali, dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.

Catatan:

Dalam hal Peninjauan Kembali dilakukan oleh pihak DJP maka Wajib Pajak tidak perlu mengajukan pencabutan permohonan gugatan. Tunggakan Pajak yang harus dilunasi oleh Wajib Pajak adalah hasil putusan hukum terakhir dari proses gugatan.

  1. Dalam hal Wajib Pajak bermaksud mengalihkan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Pajak (Repatriasi), Wajib Pajak juga harus memenuhi persyaratan yaitu mengalihkan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menginvestasikan Harta dimaksud di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama 3 (tiga) tahun:
  • Sebelum 31 Desember 2016 bagi Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan pada periode setelah Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku sampai dengan 31 Desember 2016;
  • Sebelum 31 Maret 2017 yang meyampaikan Surat Pernyataan pada periode sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017.
  1. Dalam hal Wajib Pajak mengungkapkan Harta yang berada dan/atau ditempatkan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (deklarasi), Wajib Pajak juga harus memenuhi persyaratan yaitu Wajib Pajak tidak dapat mengalihkan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Surat Keterangan.

Dasar Hukum: Pasal 8 ayat (3), (6), dan (7)

WP bermaksud mengalihkan dan menginvestasikan Harta ke Indonesia selama 3 tahun

Jawaban:

Jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak Harta dialihkan ke dalam wilayah NKRI. Dalam hal Wajib Pajak melakukan pengalihan melalui cabang Bank Persepsi yang berada di luar negeri, jangka waktu 3 tahun dihitung sejak Wajib Pajak menglihkan Harta melalui Cabang Bank Persepsi dimaksud.

Dasar Hukum: Penjelasan Pasal 8 ayat (6)

Kemana Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pernyataan untuk memperoleh Pengampunan Pajak?

Jawaban:

Untuk memperoleh Pengampunan Pajak, Wajib Pajak harus menyampaikan Surat Pernyataan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentuakn oleh Menteri.

Dasar Hukum: Pasal 10 ayat (1)

Berapa kali Surat Pernyataan untuk memperoleh Pengampunan Pajak dapat diajukan?

Jawaban:

Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pernyataan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

Dasar Hukum: Pasal 10 ayat (7)

Berapa kali Surat Pernyataan untuk memperoleh Pengampunan Pajak dapat diajukan?

Apakah boleh mengajukan Pengampunan Pajak kembali dalam periode pengenaan tarif yang sama?

Jawaban:

Boleh, Pengajuan Pengampunan Pajak dapat dilakukan dalam periode pengenaan tarif yang sama asalkan tidak melebihi 3 (kali) dalam periode Pengampunan Pajak (sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017).

Dasar Hukum: Pasal 10 ayat (7)

Apakah SP kedua atau ketiga harus diajukan setelah terbit SK Pengampunan Pajak?

Jawaban:

Tidak, Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pernyataan kedua atau ketiga sebelum atau setelah Surat Keterangan atas Surat Pernyataan yang pertama atau kedua diterbitkan.

Dasar Hukum: Pasal 10 ayat (8)

Apakah SPT Tahunan Tahun Pajak 2015 wajib disampaikan....

Apakah SPT Tahunan Tahun Pajak 2015 wajib disampaikansebelum mengajukan permohonan Pengampunan Pajak?

Jawaban:

Ya, Wajib Pajak harus terlebih dahulu menyampaikan SPT Tahunan untuk tahun pajak 2015, kecuali:

  1. Wajib Pajak yang baru memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak pada tahun 2016 dan 2017; atau
  2. Wajib Pajak yang akhir tahun bukunya berakhir pada periode 1 Januari 2015 sampai dengan 30 Juni 2015, karena yang wajib disampaikan adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2014

Dasar Hukum: Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 1 angka 12

Apakah penyampaian Surat Pernyataan untuk memperoleh.....

Apakah penyampaian Surat Pernyataan untuk memperoleh Pengampunan Pajak boleh disampaikan melalui pos?

Jawaban:

Tidak, Surat Pernyataan harus disampaikan langsung ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftra.

Dasar Hukum: Pasal 10 ayat (1)

Apakah penandatanganan Surat Pernyataan untuk memperoleh.....

Apakah penandatanganan Surat Pernyataan untuk memperoleh Pengampunan Pajak boleh diwakilkan?

Jawaban:

Tidak boleh Bagi Wajib Pajak orang pribadi, tetapi boleh bagi Wajib Pajak badan dalam hal pemimpin tertinggi berdasarkan akta pendirian badan atau dokumen lain yang dpersamakan berhalangan

Dasar Hukum: Pasal 8 ayat (2)

Apakah penyampaian Surat Pernyataan untuk memperoleh....

Apakah penyampaian Surat Pernyataan untuk memperoleh Pengampunan Pajak boleh diwakilkan?

Jawaban:

Penyampaian Surat Pernyataan boleh diwakilkan dengan membawa Surat penunjukan.

Catatan:

Petugas akan mengecek kesesuaian identitas yang diberi kuasa dan yang memberi kuasa.

Dalam hal penandatanganan Surat Pernyataan dilakukan oleh...

Dalam hal penandatanganan Surat Pernyataan dilakukan oleh kuasa Wajib Pajak Badan, harus dengan surat kuasa khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan?

Jawaban:

Tidak perlu surat kuasa khusus.

Dasar Hukum: Pasal 8 ayat (2) huruf c

Siapa yang berhak memperoleh Pengampunan Pajak?

Jawaban:

Yang berhak mendapatkan Pengampunan Pajak adalah:

  • Setiap Orang Pribadi atau
  • Badan yang telah terdaftar dan memperoleh NPWP serta memiliki kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh

Catatan:

Jika ada orang pribadi yang belum mempunyai NPWP dan ingin mengikuti program Pengampunan Pajak, harus mendaftarkan diri ke KPP tempat domisilinya untuk mendapatkan NPWP.

Apakah ada yang tidak boleh meminta Pengampuna Pajak?

Jawaban:

Ada. Yang tidak berhak mengajukan Pengampunan Pajak adalah wajib pajak yang:

  • Sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan,
  • Sedang dalam proses peradilan, atau
  • Sedang menjalani hukuman pidana, atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

Dasar Hukum: Pasal 3

Apakah Wajib Pajak yang belum memperoleh NPWP...

Apakah Wajib Pajak yang belum memperoleh NPWP boleh memanfaatkan/mengajukan Pengampunan Pajak?

Jawaban:

Boleh, Bagaimana caranya?

Wajib Pajak harus terlebih dahulu mendaftarkan diri di KPP tempat Wajib Pajak bertempat tinggal atau berkedudukan untuk memperoleh NPWP. Selain itu ikuti prosedur Pengampunan Pajak, dengan melaporkan harta, membayar Uang Tebusan dan mengajukan Pengampunan Pajak di KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

Dasar Hukum: Penjelasan Pasal 3 ayat (1)

Apakah WP yang baru terdaftar di tahun 2016 wajib menyampaikan....

Apakah Wajib Pajak yang baru terdaftar di tahun 2016 wajib menyampaikan SPT Tahunan Tahun Pajak 2015 atau tahun tahun sebelumnya terlebih dahulu sebelum mengajukan Surat Pernyataan untuk memperoleh Pengampunan Pajak?

Jawaban:

Tidak, Wajib tidak perlu membuat dan menyampaikan SPT Tahunan Tahun Pajak 2015.

Dasar Hukum: Pasal 8 ayat (3)

Apa saja yang menjadi objek Pengampunan Pajak?

Jawaban:

Objek Pengampunan Pajak adalah semua Harta yang belum pernah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2015.

Dasar Hukum: Pasal 3 dan penjelasan Pasal 5 ayat (2)

Bolehkah mengungkapkan harta yang belum dibaliknamakan....

Bolehkah mengungkapkan harta yang belum dibaliknamakan atas nama Wajib Pajak pada Surat Pernyataan Pengampunan Pajak?

Jawaban:

Wajib Pajak boleh mengungkapkan harta yang belum dibaliknamakan pada Surat Pernyataan Pengampunan Pajak.

Apa manfaat yang diperoleh Wajib Pajak dalam hal ....

Apa manfaat yang diperoleh Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak mengungkapkan harta berupa tanah dan/atau bangunan, dan saham yang belum dibaliknamakan atas nama Wajib Pajak pada Surat Pernyataan Pengampunan Pajak?

Jawaban:

  1. fasilitas Pengampunan Pajak; dan
  2. pembebasan pengenaan Pajak Penghasilan, dengan syarat:
  • untuk harta berupa tanah dan/atau bangunan, kepada Wajib Pajak ini dapat dibebaskan dari pengenaan PPh Final atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dalam hal:
  1. permohonan pengalihan hak; atau
  2. penandatanganan Surat Pernyataan oleh kedua belah pihak di hadapan notaris yang menyatakan bahwa Harta tersebut adalah benar milik Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan dalam hal Harta dimaksud belum dapat diajukan permohonan pengalihan hak, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Desember 2017.
  • Pengalihan hak atas saham dibebaskan dari pengenaan Pajak Penghasilan dalam hal terdapat perjanjian pengalihan hak dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Desember 2017.

Dasar Hukum: Pasal 15 ayat (2) dan (3)

Bagaimana jika Wajib Pajak tidak melakukan balik nama....

Bagaimana jika Wajib Pajak tidak melakukan balik nama atas tanah dan/atau bangunan atau saham sampai dengan tanggal 31 Desember 2017?

Jawaban:

Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, Wajib Pajak tidak mengalihkan hak  atas pengalihan hak yang dilakukan dikenai pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan.

Dasar Hukum: Pasal 15 ayat (4)

Apa saja kewajiban perpajakan yang diberikan pengampunan?

Jawaban:

Pengampunan Pajak meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak Terkahir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak. Kewajiban perpajakan ini terdiri atas kewajiban PPh, dan PPN atau PPnBM.

Catatan:

Yang dimaksud dengan Tahun Pajak Terakhir ini adalah Tahun Pajak yang berakhir pada jangka waktu 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015. Jika Wajib Pajak tidak menggunakakn pembukuan sesuai tahun kalender, misalkan masa Juli s.d. Juni, maka Tahun Pajak Terakhir adalah tahun 2014.

Dasar Hukum: Pasal 3

Bagaimana cara menghitung Uang Tebusan yang harus dibayar?

Jawaban:

Uang Tebusan dihitung dengan mengalihkan tarif dengan Dasar Pengenaan Uang Tebusan yaitu nilai Harta bersih yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir. Besarnya dasar pengenaan Uang Tebusan adalah Harta tambahan yang belum pernah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir dikurangi dengan Utang yang terkait dengan perolehan Harta tambahan tersebut.

Tarif Uang Tebusanyang harus dibayar adalah:

Bagi Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha : Bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya diatas Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah)

Harta berada di Indonesia 

  • Surat pernyataan disampaikan bulan ke-1 s.d. ke 3 Sebesar  2%  
  • Surat pernyataan disampaikan bulan ke-4 s.d. 31 Des 2016 sebesar  3 %
  • Surat pernyataan disampaikan     1 Jan 2017 s.d. 31 Maret 2017 Sebesar 5%

Repatriasi (harta yang berada di liar Indonesia dialihkan ke Indonesia dan diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu paling singkat 3 tahun sejak diinvestasikan

  • Surat pernyataan disampaikan bulan ke-1 s.d. ke 3 Sebesar  2%  
  • Surat pernyataan disampaikan bulan ke-4 s.d. 31 Des 2016 sebesar  3 %
  • Surat pernyataan disampaikan     1 Jan 2017 s.d. 31 Maret 2017 Sebesar 5%

Non repatriasi (harta yang berada di luar Indonesia tidak dialihkan ke Indonesia)

  • Surat pernyataan disampaikan     1 Jan 2017 s.d. 31 Maret 2017 Sebesar 10 %
  • Surat pernyataan disampaikan bulan ke-4 s.d. 31 Des 2016 sebesar  6 %
  • Surat pernyataan disampaikan bulan ke-1 s.d. ke 3 Sebesar  4 %  

Bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah):

Mengungkapkan nilai Harta sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

  • Surat pernyataan disampaikan pada bulan pertama sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017  Sebesar 0,5 %

Mengungkapkan nilai Harta lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) 

  • Surat pernyataan disampaikan pada bulan pertama sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017  Sebesar  2%

Bagi Wajib Pajak yang tidak melakukan kegiatan usaha Non repatriasi (harta yang berada di luar Indonesia tidak dialihkan ke Indonesia).

Harta berada di Indonesia dan Repatriasi (harta yang berada di luar Indonesia dialihkan ke Indonesia dan diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu paling singkat 3 tahun sejak diinvestasikan

  • Surat pernyataan disampaikan bulan ke-1 s.d. ke 3 Sebesar 3% 
  • Surat pernyataan disampaikan bulan ke-4 s.d. 31 Des 2016 2%
  • Surat pernyataan disampaikan     1 Jan 2017 s.d. 31 Maret 2017 5%

Non repatriasi (harta yang berada di luar Indonesia tidak dialihkan ke Indonesia)

  • Surat pernyataan disampaikan bulan ke-1 s.d. ke 3 Sebesar 4% 
  • Surat pernyataan disampaikan bulan ke-4 s.d. 31 Des 2016 6%
  • Surat pernyataan disampaikan     1 Jan 2017 s.d. 31 Maret 2017 10%

Bagaimana pengenaan tarif Uang Tebusan bagi Wajib Pajak yang....

Bagaimana pengenaan tarif Uang Tebusan bagi Wajib Pajak yang melakukan penyampaian Surat Pernyataan kedua atau ketiga dimana dalam Surat Pernyataan tersebut Wajib Pajak yang semula menyatakan repatriasi menjadi deklarasi luar negeri atau yang semula menyatakan tidak akan mengalihkan Harta  di dalam negeri ke luar negeri menjadi melakukan pengalihan Harta ke luar wilayah Negeri Kesatuan Republik Indonesia kurang dari 3 tahun?

Jawaban:

WP yang pada Surat Pernyataan kedua atau ketiganya mengungkapan perubahan penghitungan Uang Tebusan karena Wajib Pajak melakukan perubahan dari semula menyatakan mengalihkan dan menginvestasikan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi tidak mengalihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang ditentukan. (repatriasi menjadi deklarasi luar negeri):

  • Surat pernyataan disampaikan bulan ke-1 s.d. ke 3 Sebesar 4%
  • Surat pernyataan disampaikan bulan ke-4 s.d. 31 Des 2016 Sebesar 6%
  • Surat pernyataan disampaikan 1 Jan 2017 s.d. 31 Maret 2017 Sebesar 10%

WP yang pada Surat Pernyataan kedua atau ketiganya mengungkapkan perubahan penghitungan Uang Tebusan karena Wajib Pajak melakukan perubahan dari semula menyatakan tidak akan mengalihkan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi mengalihkan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu kurang dari 3 tahun. (deklarasi dalam negeri menjadi deklarasi luar negeri):

  • Surat pernyataan disampaikan bulan ke-1 s.d. ke 3 Sebesar 4%
  • Surat pernyataan disampaikan bulan ke-4 s.d. 31 Des 2016 Sebesar 6%
  • Surat pernyataan disampaikan 1 Jan 2017 s.d. 31 Maret 2017 Sebesar 10%

Dasar Hukum: Penjelasan Pasal 10 ayat (8)

Berapa maksimal utang yang boleh dijadikan pengurang.....

Berapa maksimal utang yang boleh dijadikan pengurang dalam menentukan nilai harta bersih sebagai dasar pengenaan Uang Tebusan?

Jawaban:

Untuk penghitungan dasar pengenaan Uang Tebusan, besarnya nilai Utang yang berkaitan secara langsung dengan perolehan Harta tambahan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang nilai Harta bagi:

  1. Wajib Pajak badan paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai Harta tambahan; atau
  2. Wajib Pajak Orang Pribadi paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai Harta tambahan.

Contoh:

  • PT ABC peredaran usaha tahun 2015 sebesar Rp 5.000.000.000,- dan berminat mengikuti program Pengampunan Pajak. Harta yang akan dilaporkan Wajib Pajak Badan sebesar Rp 1.000.000.000,-. Atas harta tersebut terletak utang kepada bank sebesar Rp 900.000.000,-
    Perhitungan Uang Tebusan:
    Maksimal utang yang boleh dikurangkan adalah 75% dari nilai harta atau Rp 750.000.000,-.
    Uang Tebusan = (Rp.1.000.000.000,- -/- Rp 750.000.000,-) x 2% = Rp 5.000.000,-
  • PT XYZ peredaran usaha tahun 2015 sebesar Rp 4.000.000.000,- dan berminat mengikuti program Pengampunan Pajak.
    Harta yang akan dilaporkan Wajib Pajak Badan sebesar Rp.1.000.000.000,-. Atas harta tersebut terkenal utang kepada bank sebesar Rp 900.000.000,-
    Penghitungan Uang Tebusan:
    Maksimal utang yang boleh dikurangkan adalah 75% dari nilai harta atau Rp.750.000.000,-.
    Uang Tebusan = (Rp.1.000.000.000,- -/- Rp.750.000.000,-) x 0,5% = Rp.1.250.000
  • Tuan A seorang pengusaha berminat mengikuti program Pengampunan Pajak. Nilai Harta yang akan dilaporkan Tuang A sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar Rp 1.000.000.000,-. Atas harta tersebut terletak utang kepada bank sebesar Rp 900.000.000,-
    Penghitungan Uang Tebusan:
    Maksimal utang yang boleh dikurangkan adalah 50% dari nilai harta atau Rp.500.000.000,-.
    Uang Tebusan = (Rp 1.000.000.000,- -/- Rp 500.000.000,-) x 2% = Rp 2.500.000

Dasar Hukum: Pasal 7 ayat (2)

Wajib Pajak mempunyai dana di bank nasional di Jakarta.....

Wajib Pajak mempunyai dana di bank nasional di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2015. Atas dana tersebut tidak dilaporkan di dalam SPT PPh Tahun 2015. Pada tanggal 23 Maret 2016, seluruh dana telah dipindahkan ke bank asing di Singapura. Sampai dengan saat ini, dana masih berada di rekening bank Singapura tersebut. Apakah Wajib Pajak tersebut berhak mendapatkan Pengampunan Pajak?

Jawaban:

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU No. 11/2016, Wajib Pajak tersebut berhak untuk mendapatkan Pengampunan Pajak.

Meskipun pada tanggal 31 Desember 2015 dana tersebut berada di Indonesia namun karena saat ini dana tersebut berada di luar negeri, maka dana tersebut seharusnya termasuk dalam pengertian dana atau harta yang berada di luar negeri.

Hal ini berkaitan dengan salah satu tujuan dari Pengampunan Pajak yaitu untuk menarik dana yang berada di luar negeri ke dalam negeri, sehingga apabila ada dana yang masih diluar negeri pada saat diajukan Pengampunan Pajak

Dan dipindahkan kedalam wilayah Indonesia maka akan mendapatkan tarif Uang Tebusan yang lebih kecil. Besarnya tarif Uang Tebusan adalah sebagai berikut:

  • Tarif Uang Tebusan 2% atau 3% atau 5%
    Tarif ini akan dapat diterapkan apabila dana yang berada di bank Singapura tersebut dialihkan ke dalam wilayah Indonesia dan diinvestasikan di dalam wilayah Indonesia melalui bank yang ditunjuk dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun.
  • Tarif Uang Tebusan 4% atau 6% atau 10%
    Tarif ini akan dapat diterapkan apabila dana tersebut tidak dialihkan ke dalam wilayah Indonesia.

Wajib Pajak mempunyai tanah dan bangunan yang tidak dilaporkan di....

Wajib Pajak mempunyai tanah dan bangunan yang tidak dilaporkan di dalam SPT PPh Tahun 2015. Saat ini, tanah dan bangunan atas nama pihak lain. Apakah Wajib Pajak tersebut berhak mendapatkan Pengampunan Pajak?

Jawaban:

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU No. 11/2016, Wajib Pajak tersebut berhak untuk mendapatkan Pengampunan Pajak. Sesuai dengan Pasal 15 UU No. 11/2016, Wajib Pajak harus melakukan pengalihkan hak menjadi atas nama Wajib Pajak. Dari pihak yang mengalihkan hak, atas pengalihan hak ini tidak dikenakan Pajak Penghasilan apabila dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2017. Apabila dilakukan setelah tanggal 31 Desember 2017, maka tetap dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan Pajak Penghasilan. Dari sisi Wajib Pajak yang menerima pengalihan hak, terdapat kewajiban untuk membayar Bea Pengalihan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) karena atas jenis bea ini tidak mendapatkan fasilitas pembebasan.

Apakah harta dan utang diperbolehkan dinilai dalam....

Apakah harta dan utang diperbolehkan dinilai dalam mata uang asing (selain rupiah)?

Jawaban:

Tidak boleh, untuk Harta dan utang dalam mata uang asing harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah.

Bagaimana cara mengkonversi nilai harta yang menggunakan....

Bagaimana cara mengkonversi nilai harta yang menggunakan mata uang asing menjadi mata uang rupiah?

Jawaban:

Dalam hal:

  1. Harta dan utang dalam bentuk mata uang valuta asing bagi Wajib Pajak yang diijinkan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menggunakan mata uang asing, nilai harta dan utang harus ditentukan dengan nilai mata uang Rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk keperluan Penghitungan pajak pada tanggal akhir tahun buku sesuai dengan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Terakhir.
  2. Nilai Harta tambahan yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberiahuan Tahunan Pajak Penghasilan menggunakan mata uang asing, Nilai harta tersebut ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai nominal untuk Harta berupa kas atau nilai wajar untuk Harta selain kas pada akhir.

Kurs pajak tanggal 30 Desember 2015 – 5 Januari 2016. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 61/KMK.10/2015 tanggal 29 Des 2015. Berlaku : 30 Des 2015 – 5 Jan 2016.

Tahun Pajak Terakhir berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk keperluan penghitungan pajka pada tanggal akhir tahun buku sesuai dengan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Terakhir.

Dasar Hukum: Pasal 6

Kurs pajak tanggal 24 Juni – 30 Juni 2015. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 30/KMK.10/2015 tanggal 23 Jun 2015. Berlaku 24 Jun 2015 – 30 Jun 2015.

Apa yang dimaksud dengan nilai wajar untuk....

Apa yang dimaksud dengan nilai wajar untuk menentukan nilai harta tambahan selain kas?

Jawaban:

Yang dimaksud dengan “nilai wajar” adalah nilai yang menggambarkan kondisi dan keadaan dari aset yang sejenis atau setara berdasarkan penilaian Wajib Pajak. Nilai Wajar dimaksud dicatat sebagai harga perolehan Harta yang dilaporkan paling lambat pada SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2017. UU Pengampunan Pajak tidak mensyaratkan perlunya penilaian dari lembaga independen (apraisal).

Catatan:

Dalam hal harta yang dimaksud berupa tanah atau bangunan, secara kebiasaan nilai wajar tanah atau bangunan minimal sama dengan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) tahun 2015 atas tanah atau bangunan tersebut. Namun dimungkinkan pula atas harta tersebut nilainya dibawah NJOP. Dalam rangka proses Pengampunan Pajak, pemerintahan menyerahkan sepenuhnya penilaian harta kepada pemohon.

 

Dasar Hukum: Penjelasan Pasal 6 ayat (4)

Dalam hal Wajib Pajak mengungkapkan hartanya berupa....

Dalam hal Wajib Pajak mengungkapkan hartanya berupa saham dengan nilai per 31 Desember 2015, ternyata 10 hari kemudian nilainya naik. Bagaimana penentuan nilai harta dalam pernyataan Pengampunan Pajaknya?

Jawaban:

Nilai harta yang diungkapkan Wajib Pajak adalah nilai pada akhir Tahun Pajak Terakhir.

Contoh:

Tuan A membeli saham PT Telkom Indonesia (TLKM) sebanyak 1.000  lembar pada tahun 2013. Atas pembelian saham tersebut belum pernah dilaporkan dalam SPT Tahunan sampai dengan sekarang. Berdasarkan data penutupan saham Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 Desember 2015, harga saham TLKM adalah Rp 3.105,- per lembar. Nilai Harta berupa 1.000 lembar saham TLKM adalah Rp 3.105.000

Dasar Hukum: Pasal 6

Apakah nilai wajar tersebut harus berdasarkan nilai....

Apakah nilai wajar tersebut harus berdasarkan nilai wajar menurut Kantor Jasa Penilai Publik?

Jawaban:

Tidak perlu, cukup berdasarkan penilaian Wajib Pajak secara self assessment.

Catatan:

Penilaian atas harta diserahkan sepenuhnya kepada pemohon. Secara garis besar, penilaian atas harta bisa memakai patokan minimal sebagai berikut:

  1. Tanah/bangunan : NJOP Tahun Pajak Terakhir
  2. Mesin : Nilai sisa buku (harga perolehan+renovasi-penyusutan)
  3. Saham yang dicatatkan di bursa efek : Harga per akhir Tahun Pajak Terakhir di Bursa Efek Indonesia atau Bursa Efek tempat saham tersebut dicatatkan
  4. Saham yang tidak dicatatkan di bursa efek : Nilai saham sesuai akte pendirian
  5. Emas : Harga per akhir Tahun Pajak Terakhir di PT Aneka Tambang
  6. Mata uang asing : Kurs pajak yang ditetapkan Menteri Keuangan

 

Dasar Hukum: Penjelasan Pasal 6 ayat (4)

Apakah pembayaran Uang Tebusan dapat diangsur atau dicicil?

Jawaban:

Tidak bisa. Pembayaran Uang Tebusan harus dilakukan dengan lunas sesuai dengan tarif yang berlaku pada periode pelaporan sebelum Surat Pernyataan Pengampunan Pajak disampaikan.

 

Bagaimana jika berdasarkan Surat Pernyataan kedua atau...

Bagaimana jika berdasarkan Surat Pernyataan kedua atau ketiga yang disampaikan oleh Wajib Pajak terdapat kelebihan pembayaran Uang Tembusan?

Jawaban:

Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pernyataan Pengampunan Pajak yang kedua atau ketiga, sehingga dasar pengenaan Uang Tebusan dalam Surat Pernyataan kedua atau ketiga tersebut memperhitungkan dasar pengenaan Uang Tebusan yang telah dicantumkan dalam Surat Keterangan atas Surat Pernyataan sebelumnya. Dan dalam hal terdapat kelebihan pembayaran Uang Tebusan yang disebabkan oleh disampaikannya Surat Pernyataan kedua atau ketiga, maka atas kelebihan pembayaran dimaksud harus dikembalikan dan/atau diperhitungkan dengan kewajiban perpajakan lainnya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung disampakannya Surat Pernyataan kedua atau ketiga dimaksud.

 

Dasar Hukum: Pasal 10 ayat (9) dan (10)

Bagaimana jika pada saat pembayaran Uang Tebusan...

Bagaimana jika pada saat pembayaran Uang Tebusan, Wajib Pajak salah mencantumkan Kode Akun Pajak atau  Kode Jenis Setoran pada Surat Setoran Pajak (SSP)?

Jawaban:

Jika terjadi demikian, maka dapat mengajukan permohonan pemindahbukuan ke KPP Wajib Pajak terdaftar.

Apakah pembayaran Tunggakan Pajak dapat...?

Apakah pembayaran Tunggakan Pajak dapat dilunasi sebagian atau dicicil?

Jawaban:

Tidak bisa. Wajib Pajak harus melunasi seluruh Tunggakan Pajak sebelum menyampaikan Surat Pernyataan Pengampunan Pajak.

 

Dasar Hukum: Pasal 8 ayat (3)

Bagaimana Wajib Pajak dapat mengetahui jumlah...?

Bagaimana Wajib Pajak dapat mengetahui jumlah tunggakan pejaknya?

Jawaban:

Wajib Pajak dapat menandatangi KPP Wajib Pajak terdaftar untuk menanyakan jumlah tunggakan pajaknya saat ini.

 

Dasar Hukum: Penjelasan Pasal 10 ayat (2)

Apa saja Tunggakan Pajak yang dimaksud...?

Apa saja Tunggakan Pajak yang dimaksud dalam Pegampunan Pajak ini?

Jawaban:

Tunggakan Pajak adalah jumlah pokok pajak yang belum dilunasi berdasarkan SPT yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

 

Dasar Hukum: Pasal 1 angka 6

Apakah Tunggakan Pajak yang dimohonkan ...?

Apakah Tunggakan Pajak yang dimohonkan Pengampunan Pajak juga termasuk Tunggakan Pajak cabang untuk Wajib Pajak Badan?

Jawaban:

Benar. Tunggakan Pajak untuk Wajib Pajak Badan juga termasuk tunggakan pajak seluruh cabangnya.

Apakah Surat Tagihan Pajak (STP) yang didalamnya ...?

Apakah Surat Tagihan Pajak (STP) yang didalamnya hanya terdapat sanksi administrasi berupa bunga atau denda seperti sanksi pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 14 dan pasal 19 harus dilunasi?

Jawaban:

Tidak, ketetapan pajak yang hanya terdapat sanksi administrasi bukan merupakan syarat Tunggakan Pajak yang harus dilunasi.

 

Dasar Hukum: Pasal 1 angka 6

Dalam hal Wajib Pajak memiliki Tunggakan Pajak...?

Dalam hal Wajib Pajak memiliki Tunggakan Pajak yang tercantum dalam SKPKB yang di dalamnya terdapat pokok pajak dan sanksi administrasi, apakah seluruhnya harus dilunasi?

Jawaban:

Tidak. Tunggakan Pajak yang harus dilunasi Wajib Pajak hanya atas pokok pajaknya saja.

 

Dasar Hukum: Pasal 1 angka 6

Berapa lama terbitnya Surat Keterangan pengampunan...?

Berapa lama terbitnya Surat Keterangan pengampunan atas Surat Pernyataan pengampunan yang telah diajukan oleh Wajib Pajak?

Jawaban:

Menteri atau pajabat yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan Surat Keterangan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima Surat Pernyataan berserta lampirannya.

 

Dasar Hukum: Pasal 10 ayat (4)

Bagaimana jika setelah 10 hari sejak tanggal...?

Bagaimana jika setelah 10 hari sejak tanggal diterimanya Surat Pernyataan Pengampunan Pajak Wajib Pajak diterima lengkap, Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri belum menerbitkan Surat Keterangan?

Jawaban:

Dalam hal jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja pihak DJP belum menerbitkan Surat Keterangan, maka Surat Pernyataan dianggap diterima dan Wajib Pajak berhak atas segala fasilitas Pengampunan Pajak yang diberikan oleh Undang-undang ini.

 

Dasar Hukum: Pasal 10 ayat (5)

Bagaimana jika terjadi kesalahan tulis...?

Bagaimana jika terjadi kesalahan tulis atau hitung pada keterangan yang diterbitkan?

Jawaban:

Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri dapat menerbitkan surat pembetulan atas Surat Keterangan.

 

Dasar Hukum: Pasal 10 ayat (6)

Apakah Wajib Pajak yang telah memperoleh Tanda...?

Apakah Wajib Pajak yang telah memperoleh Tanda Terima penyampaian Surat Pernyataan Pengampunan Pajak sebagai bukti penerimaan Surat Pernyataan, bebas dari tindakan pemeriksaan atau penyidikan oleh DJP?

Jawaban:

YA, terhadap Wajib Pajak yang telah memperoleh tanda terima Surat Pernyataan Pengampunan Pajak tidak dilakukan:

  1. Pemeriksaan;
  2. Pemeriksaan bukti permulaan; dan/atau
  3. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir.

 

Dasar Hukum: Pasal 11 ayat (2)

Bagaimana atas Wajib Pajak yang...?

Bagaimana atas Wajib Pajak yang terhadapnya sedang dilakukan pemeriksaan atau penyidikan pajak?

Jawaban:

Dalam hal Wajib Pajak telah memperoleh Tanda Terima penyampaian  Surat Pernyataan Pengampunan Pajak dan atas Wajib Pajak tersebut sedang dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan; dan/atau penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, maka semua kegiatan pemeriksaan dan penyidikan DITANGGUHKAN sampai dengan diterbitkannya Surat Keterangan.

Saat Surat Keterangan sudah diterbitkan, maka pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan/atau penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dimaksud DIHENTIKAN.

 

Dasar Hukum: Pasal 11 ayat (3) dan (4)

Apa saja fasilitas Pengampunan Pajak yang...?

Apa saja fasilitas Pengampunan Pajak yang diterima Wajib Pajak yang memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak?

Jawaban:

Wajib Pajak yang telah diterbitkan Surat Keterangan, memperoleh  fasilitas Pengampunan Pajak berupa:

  1. Penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dan tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir;
  2. Penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga, atau denda untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir;
  3. Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, atas kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, Sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir; dan
  4. Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan atas kewajiban perpajakan, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang sebelumnya telah ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), yang berkaitan dengan kewajiban PPh, dan PPN atau PPnBM.

 

Dasar Hukum: Pasal 11 ayat (5)

Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan...?

Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak untuk Tahun Pajak 2014. Pada tanggal 22 Agustus 2016, pemeriksaan pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yang meminta Wajib Pajak untukmemberikan tanggapan tertulis atas usulan koreksi di dalam SPHP dalam jangka waktu tujuh hari kerja. Pada tanggal 23 Agustus 2016, Wajib Pajak menyapaikan Surat Pernyataan dalam rangka permohonan Pengampunan Pajak dan pada tanggal yang sama memperoleh tanda terima atas penyampaian Surat Pernyataan tersebut. Apakah Wajib Pajak tetap diharuskan menyampaikan tanggapan tertulis atas usulan koreksi di dalam SPHP dalam jangka waktu tujuh hari kerja?

Jawaban:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (3) UU No. 11/2016, pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang dilakukan oleh pemeriksaan pajak ditangguhkan sampai dengan diterbitkannya Surat Keterangan.

Dengan demikian, Wajib Pajak tidak perlu menyampaikan tanggapan tertulis atas usulan koreksi di dalam SPHP namun cukup menyampaikan salinan tanda terima Surat Pernyataan kepada pemeriksaan pajak. Apabila Surat Pernyataan telah disetujui yaitu dengan diterbitkannya Surat Keterangan, maka pemeriksaan yang sedang dilakukan harus dihentikan.

PT B mempunyai dana sebesar Rp 100 milyar di bank ...?

PT B mempunyai dana sebesar Rp 100 milyar di bank nasional Jakarta pada tanggal 31 Desember 2015. Atas dana sebesar itu tidak dilaporkan dalam SPT PPh Tahun 2015. Wajib Pajak mengajukan permohonan Pengampunan Pajak dengan membayar Uang Tebusan dan menyampaikan Surat Pernyataan pada tanggal 1 September 2016. Atas Surat Pernyataan yang disampaikan, pada tanggal 5 September 2016 diterbitkan Surat Keterangan. Berdasarkan laporan yang disampaikan Wajib Pajak, diketahui bahwa dana sebesar Rp 100 milyar tersebut telah dipindahkan dari bank semula di Jakarta ke bank asing di Singapura. Apakah pemindahan dana tersebut menyebabkan fasilitas Pengampunan Pajak atas PT B dibatalkan?

Jawaban:

Tidak.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (5) terhadap Wajib Pajak tersebut tetap berlaku ketentuan mengenai perlakuan khusus dalam rangka Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Bentuk investasi apa yang harus dilakukan...?

Bentuk investasi apa yang harus dilakukan Wajib Pajak?

Jawaban:

Investasi dilakukan dalam bentuk:

  1. surat berharga Negara Republik Indonesia;
  2. obligasi Badan Usaha Milik Negara;
  3. obligasi lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh Pemerintah;
  4. investasi keuangan pada Bank Persepsi;
  5. obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
  6. investasi infrastruktur melalui kerja sama Pemerintah dengan badan usaha;
  7. investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh Pemerintah; dan/atau
  8. bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Dasar Hukum: Pasal 12 ayat (3)

Kapan batasan akhir pengalihan harta yang...?

Kapan batasan akhir pengalihan harta yang arus dilakukan Wajib Pajak?

Jawaban:

Wajib Pajak harus mengalihkan harta dimaksud melalui Bank Persepsi yang ditunjuk secara khusus untuk itu paling lambat:

  1. tanggal 31 Desember 2016 bagi Wajib Pajak yang mengajukan Surat Pernyataan Pengampunan Pajak sejak Undang-Undang ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2016; dan/atau
  2. tanggal 31 Maret 2017 bagi Wajib Pajak yang mengajukan Surat Pernyataan Pengampunan Pajak sejak 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017.

Dasar Hukum: Pasal 12 ayat (1)

Berapa lama harta tersebut harus diinveestasikan...?

Berapa lama harta tersebut harus diinveestasikan di Indonesia?

Jawaban:

Jangka waktu investasi paling singkat 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal dialihkannya Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

Dasar Hukum: Pasal 12 ayat (2)

Apa saja kewajiban bagi Wajib Pajak yang...?

Apa saja kewajiban bagi Wajib Pajak yang menyatakan mengalihkan harta dari Luar Negeri ke Indonesia tersebut?

Jawaban:

  1. mengalihkan Harta dimaksud melalui Bank Persepsi sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1);
  2. menginvestasikan harta tersebut paling singkat 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal dialihkannya Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2);
  3. menginvestasikan harta tersebut dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3);
  4. menyampaikan laporan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri mengenai realisasi pengalihan dan investasi atas Harta tambahan yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan untuk Harta tambahan yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tuan A seorang Wajib Pajak Orang Pribadi...?

Tuan A seorang Wajib Pajak Orang Pribadi mengajukan Pengampunan Pajak. Tuan A menyampaikan tambahan harta serupa saham atau kepemilikan pada suatu Perseroan Terbatas yang berdomisili di Indonesia yang diperoleh sebelum Desember 2015. Setelah Surat Keterangan dikeluarkan, Tuan A menjualan seluruh sahamnya kepada perusahaan yang berdomisili di Malaysia pada bulan Oktober 2016. Uang atas penjualan saham tersebut disimpan di bank nasional di Jakarta. Apakah transaksi yang dilakukan oleh Tuan A melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (7) UU No. 11/2016?

Jawaban:

Ketentuan Pasal 8 ayat (7) UU No. 11/2016 melarang Wajib Pajak mengalihkan tambahan harta yang dilaporkan di dalam Surat Pernyataan ke luar Wilayah Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Surat Keterangan. Dalam transaksi ini, ada dua hal yang perlu dicermati:

  1. Harta dari Wajib Pajak

Atas transaksi jual beli saham terjadi konversi harta dari bentuk saham menjadi bentuk uang kas. Diketahui bahwa dana hasil penjualan masih berada di wilayah Indonesia sehingga dapat dikatakan harta tambahan yang dimiliki oleh Wajib Pajak masih berada di wilayah Indonesi.

  1. Keberadaan Saham

Saham adala bukti kepemilikan atas suatu Perseroan Terbatas, maka bisa dikatakan bahwa substansi dari saham adalah manifestasi Perseroan Terbatas itu sendiri. Dalam kaitan ini, keberadaan saham seharusnya dikaitkan dengan keberadaan Perseroan Terbatas, bukan domisili dari pemilik saham. Dengan demikian, karena Perseroan Terbatas masih tetap berada di wilayah Indonesia, bisa dinyatakan bahwa harta berupa saham masih tetap berada di wilayah Indonesia meskipun pemiliknya berdomisili di luar negeri.

Dengan mendasarkan pendekatan diatas, maka bisa disimpulkan bahwa Wajib Pajaktidak mengalihkan tambahan harta yang dilaporkan di dalam Surat Pernyataan ke luar wilayah Indonesia sehingga tidak melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (7) UU No. 11/2016.

Bagaimana perlakuan pencatatan atas harta ...?

Bagaimana perlakuan pencatatan atas harta tambahan yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan Pengampunan Pajak yang disampaikan Wajib Pajak?

Jawaban:

Bagi Wajib  Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan, harus membukukan sebagai tambahan atas saldo laba ditahan dalam neraca

 

Dasar Hukum: Pasal 14 ayat (1)

Bolehkah dilakukan penyusutan atau...?

Bolehkah dilakukan penyusutan atau amortisasi untuk tujuan perpajakan atas harta tambahan yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan Pengampunan Pajak yang disampaikan Wajib Pajak?

Jawaban:

Tidak boleh dilakukan penyusutan atau amortisasi.

 

Dasar Hukum: Pasal 14 ayat (2)

DOWNLOAD GRATIS:

Ebook Tutorial
e-Faktur Lengkap!

Isi form di bawah ini, ebook akan langsung kami kirim ke alamat email yang Anda gunakan di bawah ini!
KIRIM EBOOK SEKARANG