Menko Perekonomian Pantau Barang Impor yang Dijual E-Commerce

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution mencermati barang jualan dalam bisnis online (e-commerce) yang didominasi oleh produk-produk impor.

Atas dasar tersebut, Darmin mengisyaratkan akan memperbaiki hal itu agar persaingan dengan produk dalam negeri semakin baik.

“Dalam revolusi industri 4.0 (industri berbasis robotic), banyak hal yang harus dicermati dan memang tidak bisa dihindari.  Seperti market place kita di e-commerce. Kita akui mereka dominan menjual berbagai produk dari luar negeri. Sangat dominan,” ungkap Darmin dalam seminar nasional outlook industri 2018, di Jakarta, Senin (11/12/2017).

Darmin mengakui bahwa memang ada faktor krusial yang menjadi tantangan terhadap industri dalam negeri. Produk tersebut yakni talent dan Sumber Daya Manusia (SDM). Sebenarnya, pemerintah sudah punya langkah untuk mengatasi hal tersebut. Namun, hal itu masih terbatas dan belum bisa skala besar.

“Apalagi barang kali talent, kemudian penting juga kita perhatikan rasanya paling krusial sekarang adalah SDM harus ditangani. Jika berbicara soal pendanaan relatif, itu rasanya kita cukup mampu untuk menyediakan hal itu. Memang dalam soal digital, kita harus cermati itu dulu,” tuturnya.

Kedepannya, Darmin mengatakan, soal bea masuk barang e-commerce akan berlaku normal. Hanya saja, memang untuk saat ini sudah lebih hebat cara-cara pengenannya. Yang pasti ini merupakan urusan persaingan bisnis online yang tidak terlepas dari daya saing produk domestik.

“Bea masuk itu sudah berjalan. Kita sedang mempelajari untuk mengenakannya,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah saat ini berkeinginan untuk mengenakan Bea Masuk untuk barang yang tidak berwujud (intangible goods) yang masuk ke Indonesia. Intangible goods yang dimaksud merupakan barang seperti software, e-book dan sebagainya yang tidak memiliki wujud.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa sebelumnya Indonesia telah terkait moratorium dengan World Trade Organisation (WTO). Menurutnya, dalam moratorium ini, negara berkembang tidak bisa mengenakan bea masuk untuk barang yang tidak berwujud.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan, sambil terus berkoordinasi dengan pihak terkait, kajian untuk aturan ini juga bakal terus dikaji terkait dengan aturan bea masuk untuk barang yang tidak berwujud tersebut.

Walau masih dalam kajian untuk aturan bea masuk, akan tetapi menurutnya hal itu tidak menjadi sesuatu yang sifatnya darurat karena untuk PPN masih dilakukan pemungutan untuk barang yang tidak berwujud tersebut.

Sumber : okezone.com


Category: Ekspor Impor

Tags: , , , ,