Eksportir Wajib Pakai Jasa Angkut dan Asuransi Lokal

Pemerintah mewajibkan eksportir dan impotir tertentu untuk menggunakan jasa angkutan laut dan perasuransian domestik dalam enam bulan lagi.

Dengan adanya kebijakan tersebut, diharapkan dapat menguntungkan industri jasa angkutan laut dan perasuransian dalam negeri. Selain itu, kebijakan ini juga dapat menyehatkan neraca transaksi berjalan Indonesia yang selalu defisit.

Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 82 Tahun 2017 yang diundangkan 31 Oktober 2017 dan berlaku pada April 2018.

Aturan ini pada intinya mewajibkan eksportir batubara, minyak sawit (crude palm oil/CPO), serta importir beras dan barang-barang pengadaan pemerintah lainnya agar bisa menggunakan jasa angkutan laut serta perasuransian dalam negeri. Jika perusahaan melanggar aturan ini, maka bisa dijatuhi sanksi pembekuan hingga pencabutan izin.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), Oke Nurwan menjelaskan bahwa regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri pelayaran dan perasuransian nasional di kancah dunia.

“Secara prinsip, pemerintah mendorong industri domestik. Asosiasi perkapalan nasional (INSA) dan assosiasi asuransi pun berharap aturan ini bisa segera diimplementasikan,” jelasnya.

Di sisi lain, kebijakan ini juga bisa menekan defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD). Bank Indonesia (BI) menyatakan bahwa transaksi berjalan selalu mencatatkan defisit. Adapun sektor jasa yang selalu menjadi penyumbangnya.

Di neraca jasa, transportasi dan asuransi selalu mencatatkan defisit setiap tahun. Hal itu dikarenakan, eksportir dan importir lebih memilih menggunakan perusahaan luar negeri dengan alasan memiliki kemampuan yang lebih handal.

Namun, Oke enggan menjelaskan, apakah perusahaan jasa angkutan laut dan asuransi dalam negeri mampu menjalankan kebijakan dari pemerintah tersebut. Jika perusahaan dalam negeri tidak bisa mengcover seluruhnya, eksportir dan importir boleh menggunakan perusahaan luar negeri. Dengan syarat harus melaporkannnya ke pemerintah.

Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Togar Sitanggang mengakui bahwa saat ini angkutan laut domestik dalam hal transportasi ekspor CPO masih sedikit. “Paling sekitar 10%. Saya akan komunikasi dengan Kemendag maunya seperti apa?” ujarnya.

Wakil Ketua Umum GAPKI, Mona Surya juga menilai bahwa dengan adanya regulasi tersebut, maka bisa menjadi kendala terhadap kegiatan ekspor CPO. “Sepertinya sulit, karena kapal untuk kegiatan ekspor nasional masih terbatas jumlahnya,” tuturnya.

Direktur Corporate Affairs Asian Agri Fadhil Hasan juga mengakui bahwa pengusaha siap menjalankan kebijakan ini, dengan syarat perusahaan nasional memiliki kemampuan yang mumpuni. “Kalau tarifnya kompetitif dan jumlahnya mencukupi, dengan sendirinya pengusaha akan menggunakan perusahaan angkutan laut dan asuransi dalam negeri,” terangnya.

Sumber: Harian Kontan


Category: Ekspor Impor

Tags: , , , ,