OJK: Investasi Bitcoin Ilegal di Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa investasi mata uang digital, seperti bitcoin, altcoin belum mempunyai izin secara resmi di Indonesia. OJK akan mengatur tentang transaksi atau investasi bitcoin guna mencegah kasus penipuan investasi bodong.

“Investasi bitcoin belum ada izinnya. Investasi ini kan belum kita atur, karena belum dilakukan secara terbuka,” ujar Hoesen, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK usai menghadiri acara Sarasehan 100 Ekonom di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (12/12/2017).

Hoesen mengaku bahwa OJK akan mengatur mengenai investasi bitcoin di Tanah Air. Namun, ia tidak menyebutkan secara spesifik apakah akan dilarang atau diberikan izin resmi di Indonesia.

“Oh iya, kita akan mengatur mengenai itu (investasi bitcoin). Kita kan sebetulnya sudah ada regulasi mengenai investasi, terutama investasi bodong. Itupun ada Satuan Tugasnya,” ujarnya.

OJK mengimbau kepada seluruh warga Indonesia atau pemilik modal untuk mengecek lebih dulu dasar hukum dan segala hal sebelum berinvestasi mata uang virtual seperti bitcoin.

“Kita mau ingatkan ke masyarakat cek dulu ada dasar hukumnya atau tidak, kan kita punya website dan call center yang bisa dihubungi kalau ragu,” jelasnya.

Lebih lanjut Hoesen mengungkapkan bahwa penggunaan mata uang virtual atau bitcoin yang secara tegas disebutkan bukan merupakan alat pembayaran yang sah, termasuk sebagai produk investasi, tentunya akan ada risiko bagi para pemegangnya.

“Risiko pasti ada. Mata uang virtual bitcoin ini kan masih tertutup, masih satu komunitas tersendiri. Kalau uang kan jadi alat tukar, jika dia mau mengeluarkan dari sistem harus pindah lagi atau mencairkan dulu,” Hoesen menegaskan.

Bank Indonesia (BI) kembali menegaskan bahwa segala macam transaksi yang menggunakan mata uang digital bitcoin tidak diakui di Indonesia.

Gubernur BI Agus DW Martowardojo menjelaskan bahwa saat ini transaksi bitcoin nilainya terus meningkat. Meski mulai banyak yang menggunakan, BI meminta kepada seluruh warga di Tanah Air untuk tidak menyesali penggunaan bitcoin jika terjadi risiko yang tidak dikehendaki.

“Risiko itu adalah sesuatu yang jangan diambil enteng. Jangan kemudian disesali kalau seandainya ada masyarakat yang ingin lebih jauh mengetahui bitcoin itu,” ujar Agus di Gedung Bank Indonesia, Senin (11/12/2017).

Di berbagai negara, penggunaan bitcoin ini ada otoritas yang mengakui dan mengaturnya. Namun, untuk Indonesia sendiri sampai saat ini bitcoin tidak diakui dan tidak ada lembaga yang menjamin segala macam risikonya, termasuk oleh BI.

“Secara umun saya katakan bahwa bitcoin bukan alat pembayaran yang diterima di Indonesia. Saya selalu katakan kepada masyarakat untuk bahwa ada risiko dengan instrumen yang dikatakan orang bitcoin,” tegasnya.

Mengenai penggunaan bitcoin, BI juga kembali menegaskan dalam Peraturan BI (PBI) No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial tanggal 29 November 2017. Dalam aturan tersebut, BI melarang pelaku financial technologi menggunakan bitcoin.

Sumber: liputan6.com


Category: Berita Bisnis

Tags: , , , ,