Perlu Keadilan Pajak untuk Koperasi

Sampai saat ini, beban pajak yang tidak memenuhi rasa keadilan masih dirasakan bagi eksistensi koperasi dalam negeri.

“Banyak keluhan yang disampaikan koperasi atas pengenaan pajak yang kurang adil ini, namun sejauh ini belum ada penyelesaiannya,” ujar Siwi Hardiastuti, Ketua Koperasi Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Yogjakarta dalam Semiloka tentang kebijakan pajak dan eksistensi koperasi, yang disenggalarakan di Koperasi UPN Yogjakarta, Kamis lalu.

Hal senada disampaikan panelis, Agung Sudjatmoko, Ketua Harian Dekopin, yang mengatakan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) Final 1% bagi koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang mempunyai omset sampai Rp4.8 miliar pertahun dan harus dibayarkan setiap bulan dalam PP No. 46/2013, itu merupakan bentuk kebijakan pemerintah yang tidak memahami esensi bisnis baik bagi koperasi maupun UKM.

“Bukan hanya itu saja, kebijakan pengenaan pajak 10% bagi penerimaan bunga simpanan anggota lebih dari 240.000 juga sebagai bentuk kebijakan yang memberatkan anggota koperasi karena rata-rata anggota koperasi adalah wong cilik,” terangnya.

Agung mengungkapkan bahwa saat ini masih banyak kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada koperasi, seperti pajak atas Sisa Hasil Usaha (SHU), tidak adanya jaminan atas simpanan anggota pada koperasi dan lain sebagainya.

Bukan hanya itu, menurutnya, terkait dengan penjaminan simpanan di koperasi yang tidak dilakukan pemerintah, itu merupakan bentuk kebijakan diskriminatif negara atas warga negara. Hal itu dikarenakan tabungan masyarakat di bank dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sampai Rp2 miliar, sedangkan di koperasi tidak ada sama sekali.

Lebih lanjut Agung mengingatkan kepada insan koperasi agar jangan selalu mengkritik kebijakan, insan koperasi harus taat terhadap kewajiban perpajakannya, tetapi pemerintah juga harus memahami suasana kebatinan gerakan koperasi dalam perpajakan ini.

Ia mengajak insan koperasi untuk  instropeksi juga, bahwa masih ada banyak kekurangan insan koperasi dalam mengelola usaha maupun organisasinya.

“Untuk itu koperasi harus melakukan perubahan untuk fokus mengembangkan usaha, memodernisasi manajemen koperasi dan membangun jaringan usaha serta menyusun strategi merintis konglomerasi usaha koperasi untuk kesejahteraan anggota,” jelas Agung.

Sumber : wartaekonomi.co.id


Category: Berita pajak

Tags: , , ,