Revisi UU KUP Memberatkan Wajib Pajak

Pengusaha terus menyuarakan keresahan atas sejumlah pasal yang ada dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Keresahan para pengusaha itu dikarenakan, dalam RUU yang saat ini masuk penyampaian Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tersebut. Selain itu, banyak pasal yang dinilai akan memberatkan bagi para wajib pajak.

Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Tax Center, Ajib Hamdani mengungkapkan bahwa salah satu pasal yang memberatkan para wajib pajak yakni ada di pasal 59. Dalam pasal tersebut, tercantum ketentuan yang memungkinkan fiskus melakukan pemeriksanaan berulang di tahun pajak yang sama.

Pasal itu dinilai tidak cocok dengan filosofi pajak self assesment di Indonesia. Seperti diketahui, dalam prinsip self assesment, wajib pajak dianggap benar sampai masa daluwarsa pajak selesai atau ditemukan data atau laporan wajib pajak tidak benar.

“Sebuah ketetapan yang telah diterbitkan oleh Kantor Pajak, dalam bentuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah sebuah koreksi penghitungan pajak secara self assesment oleh WP. Tapi dalam RUU yang baru, kita bisa diberikan SKP lagi sehingga kepastian hukum tidak ada,” ujar Ajib pada Jumat (08/12/2017).

Ajib juga keberatan dengan kewajiban pembayaran pajak yang tidak bisa ditunda tersebut, meskipun banyak pembayar pajak yang mengajukan keberatan.

Hal tersebut tercantum di pasal 68 RUU KUP. Selain itu, hukuman bagi pembayar pajak juga makin berat baik itu secara pidana maupun dengan denda.

Keluhan yang sama sebelumnya disampaikan pengusaha dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Komisi XI DPR pada Oktober lalu.

Selain Hipmi, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia juga merasa keberatan dengan hal tersebut.

Selain soal sanksi berat, pengusaha juga keberatan dengan pasal penanggung pajak terutang baik orang pribadi maupun badan sebagai pemegang saham langsung maupun tidak langsung, serta orang pribadi atau badan usaha.

Terkait pemeriksaan berulang, Direktur Peraturan Perpajakan I Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak, Arif Yanuar mengatakan bahwa pemeriksaan bisa berkali-kali selama Ditjen Pajak memiliki data. “Masih draft, tergantung pembahasan DPR,” ujarnya.

Sumber: Harian Kontan


Category: Berita pajak

Tags: , , , ,