Pemerintah Kejar Perusahaan Tambang Penunggak PNBP

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal mengejar perusahan tambang yang mangkir dari kewajiban pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) mineral dan batu bara. Hal itu juga bakal berlaku untuk perusahaan yang tidak lagi beroperasi.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) akan memblokir sebanyak 2.509 Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik badan usaha yang statusnya masih non-clear and clean (non-CnC).

Pemblokiran tersebut dilakukan atas rekomendasi dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (DJMB) Kementerian ESDM.

Dalam masa pemblokiran ini, para pemegang IUP itu harus segara menyelesaikan kewajibannya, seperti izin tambang yang melanggar ketentuan kehutanan dan lingkungan hidup hingga yang mempunyai tunggakan pajak.

Tercatat, per September 2017 terdapat tunggakan penyelesaian piutang PNBP sekitar Rp3,83 triliun.

“Kalau perusahaanya sudah tidak ada akan susah mencarinya namun kalau ada kami akan kejar. Walaupun perusahaan sudah diterminasi, kami akan kejar,” ujar Heri Nurzaman, Sekretaris DJMB Kementerian ESDM saat menghadiri diskusi “Reformasi Perizinan dan Perbaikan Tata Kelola Pertambangan di Indonesia” di Balai Kartini pada Kamis (07/12/2017).

Heri juga mengatakan bahwa DJMB telah menerbitkan Surat Edaran No 16.E/30/DJB/2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentang Persyaratan Pelayanan Perizinan pada DJMB untuk mendapatkan informasi lengkap atas penerima manfaat akhir (beneficial ownership) dari pemohon perizinan di bidang pertambangan minerba serta kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan. Dengan begitu, Kementerian ESDM akan memiliki data setiap pemilik perusahaan tambang.

Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa pelayanan perizinan mensyaratkan kewajiban melampirkan data direksi dan komisaris termasuk perubahannya serta daftar seluruh penerima manfaat akhir dari badan hukum sampai dengan orang pribadi.

Selain itu, perusahaan juga wajib melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan maupun pemegang saham badan hukum dan orang pribadi bagi yang berdomisili di wilayah hukum Indonesia. Kemudian, untuk perusahaan asing juga wajib melampirkan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan NPWP, jika ada.

Lebih lanjut Heri mengungkapkan bahwa DJMB dan instansi terkait, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), saat ini tengah menginventarisir keberadaan perusahaan pemegang IUP minerba yang telah diblokir.

Sumber : cnnindonesia.com


Category: Berita pajak

Tags: , , ,