Sri Mulyani dkk Rakor Aturan Pajak Bisnis Online, Ini Hasilnya

Pemerintah telah menggelar rapat koordinasi (rakor) untuk mematangkan aturan pajak bisnis online (e-commerce). Ada tiga poin penting yang dibahas pemerintah dalam rakor tersebut dan akan menjadi pertimbangan dalam aturan pajak tersebut.

Rakor ini dipimpin Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Darmin Nasution. Dihadiri pula oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati; Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara; Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo; serta Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Heru Pambudi.

Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pemerintah ingin menciptakan kesetaraan level of playing field antara bisnis konvensional dan bisnid online, baik itu merupakan domestik maupun asing. Aturan pajak ini akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

“Kami membahasnya untuk mendapatkan masukan dari menteri terkait, untuk dikeluarkan walaupun dalam bentuk PMK karena ini berpengaruh sangat luas, jadi kami perlu menyampaikannya kepada Pak Presiden. Desain ini semoga bisa kami matangkan dalam rakor,” ungkap Sri Mulyani di kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (7/12/2017).

Poin kedua, Sri Mulyani menjelaskan, Presiden meminta agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi mitra perusahaan e-commerce mendapat perlakuan perpajakan yang baik.

Sebelumnya, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengaku pemerintah sedang mengkaji besaran tarif pajak yang akan dikenakan bagi UMKM yang berjualan secara online di sebuah marketplace.

Ketiga, sambungnya, menciptakan kesetaraan perlakuan pajak bagi perdagangan antar negara (cross border). “Kami ingin melindungi pelaku industri dalam negeri, menciptakan kesetaraan terhadap importir,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Agus Martowardojo mengungkapkan bahwa perusahaan penyedia platform atau marketplace akan menjadi pihak ketiga yang menjadi Wajib Pungut (WAPU) Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

“Di dalam e-commerce, ada perusahaan-perusahaan yang punya status WAPU yang akan melakukan pungutan (PPN). Ini perusahaan platform atau marketplace di Indonesia. Tantangannya kalau cross border, sehingga ini masih akan dibicarakan lebih jauh,” ungkap Agus.

Sementara itu, Rudiantara juga menambahkan bahwa pemerintah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) untuk memperkuat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map e-Commerce) Tahun 2017-2019.

“Dibuat tiga Pokja tanpa mengubah Perpres, yakni Pokja Perdagangan bisa dalam dan luar negeri, Pokja Infrastruktur termasuk platform di lead oleh saya, dan Pokja yang berkaitan dengan sistem pembayaran oleh BI,” terangnya.

Menko Darmin saat ditanyakan mengenai hasil rakor e-commerce masih pelit bicara. “Itu masih akan dibahas di Sidang Kabinet. Jadi lebih baik saya tidak cerita dulu,” ujarnya singkat.

Sumber: liputan6.com


Category: Berita pajak

Tags: , , ,