Penerimaan Pajak Diprediksi Hanya Tercapai 90 Persen

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus menggenjot target penerimaan pajak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017 sebesar Rp 1.283,6 triliun.

Meski begitu, Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai bahwa target pajak tahun ini akan sulit untuk tercapai. Ia memprediksikan bahwa penerimaan negara melalui pajak hanya akan tercapai 90 persen dari target yang telah ditetapkan.

“90 persen sudah bagus karena sekarang pemerintah sudah di kisaran hampir 80 persen pada beberapa bulan ini. Dan pak Robert Pakpahan harus melakukan eksekusi-eksekusi atas putusan akhir yang sudah dilakukan di-range oleh dirjen sebelumnya,” ujarnya di Jakarta, Kamis (07/12/2017).

Misbakhun berharap jelang akhir tahun ini, pemerintah terus gencar mencapai target pajak. “Dan tinggal di monitor pembayarannya. Dan biasanya banyak kewajiban di akhir tahun yang harus diselesaikan,” tambahnya.

Terkait kewajiban yang harus dibayarkan, ia mencontohkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang jatuh tempo sebulan diterbitkan di bulan Oktober-November yang dibayar di bulan Desember.

Meski perkiraan penerimaan 90 persen, Misbakhun meyakini bahwa itu merupakan angka yang aman. Hal itu dikarenakan, secara natural, Indonesia masih memiliki spending, realisasi belanja paling tinggi 93 persen sampai 94 persen. Kemudian kekurangan yang sedikit dan tidak terlalu jauh.

“Kalau 93 persen kemudian penerimaan pajak 90 persen sangat aman bagi defisit kita,” katanya.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa realisasi penerimaan pajak hingga November 2017 telah mencapai Rp 920,34 triliun atau 71,7 persen dari target di APBN-P 2017 sebesar Rp 1.283,6 triliun.

“Penerimaan pajak kita posisinya 71,7 persen sampai dengan 17 November,” ujarnya usai acara 7th Anggual International Forum on Economic Development and Public Policy di JCC, Kamis (7/12/2017).

Jika dihitung dari target hingga akhir tahun ini yang dipatok Rp 1.283,6 triliun, maka 71,7 persen setara dengan Rp 920,34 triliun. Itu artinya, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu masih harus mengumpulkan sekitar Rp 363,26 triliun di satu bulan terakhir 2017.

“Angka ini sebenarnya lebih tinggi dari penerimaan pajak di periode yang sama 2016, bahkan dengan memasukkan penerimaan dari tax amnesty,” jelasnya.

Dia mengatakan, setoran penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sepanjang Januari-November ini meningkat 14,6 persen, Pajak Penghasilan (PPh) dari Wajib Pajak Orang Pribadi tumbuh sangat tinggi 46,4 persen, dan penerimaan pajak dari PPh Badan Usaha bertumbuh 17,2 persen.

“PPh dari perusahaan pertambangan meningkat hingga 70 persen, sektor perdagangan naik 37 persen,” terangnya.

Sumber: liputan6.com


Category: Berita pajak

Tags: , ,