Target Pajak Moderat, Pelaku Usaha Diminta Jangan Panik

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berharap kenaikan target penerimaan pajak di tahun 2018 yang moderat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya tidak membuat dunia usaha ketar-ketir.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati beralasan bahwa target penerimaan perpajakan pada 2018 mendatang yang hanya sebesar 9,87, dinilai lebih baik. Menurutnya, angka itu didapat dari basis pajak yang sudah ada dan dipengaruhi asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen serta inflasi 3,5 persen.

Sri Mulyani mengatakan bahwa pertumbuhan ini cukup realistis jika dibandingkan dengan pertumbuhan penerimaan pajak di tahun-tahun sebelumnya yang bisa mencapai 35 persen.

“Dengan angka yang sama seperti pertumbuhan ekonomi, harusnya (target penerimaan pajak) tidak bikin ekonomi sampai panik. Kalau dulu, pertumbuhan penerimaan pajak memang sampai tinggi, makanya ekonomi cukup resah,” paparnya, Rabu (29/11/2017).

Walaupun begitu, bukan berarti pemerintah sudah menyerah dalam mengerek penerimaan pajak. Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah bakal tetap memperkuat basis perpajakan dengan memperkuat tingkat kepatuhan pajak.

Sebab menurut Sri Mulyani, saat ini Indonesia merupakan salah satu negara dengan kepatuhan pajak yang cukup rendah. Hal ini terlihat dari rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), atau rasio pajak sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2017 yang tercatat yang hanya 9,72 persen atau memburuk dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 10,4 persen.

“Saya ingin katakan, pemerintah akan mengumpulkan pajak tapi tidak ingin menakuti dunia usaha, sehingga momentum pertumbuhan tetap terjaga. Tapi tantangannya, saat ini rasio pajak ini menjadi salah satu yang paling rendah di dunia,” ungkapnya.

Menurutnya, kepatuhan pajak sangat penting untuk menjaga penerimaan negara. Mengingat, 85,04 persen dari total penerimaan negara tahun depan yakni berasal dari sektor  perpajakan. Selain itu, penerimaan tahun depan juga harus dioptimalisasi seiring dengan belanja negara yang ikut meningkat sebesar 4,1 persen di tahun depan.

Untuk itu, salah satu kebijakan yang disusun untuk meningkatkan kepatuhan pajak yakni dengan cara mengenakan denda administrasi bagi wajib pajak yang ketahuan belum melaporkan hartanya secara lengkap di dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Ketentuan tersebut telah tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 165 Tahun 2017, yakni pemerintah akan menerapkan sanksi 200 persen bagi wajib pajak peserta pengampunan pajak (tax amnesty) dan 2 persen per bulan dengan jangka waktu maksimal 24 bulan bagi wajib yang bukan peserta tax amnesty.

“Kami akan coba naikkan tax ratio tanpa bikin ekonomi ketakutan. Kami ingin bantu, namun kalau (Wajib Pajak) tidak comply (menuruti), saya tetap kejar,” jelasnya.

Di dalam APBN 2018, pemerintah akan menargetkan penerimaan perpajakan di angka Rp1.618,09 triliun. Angka tersebut meningkat sebesar 9,87 persen dibanding penerimaan pajak sebesar Rp1.472,7 triliun di APBNP 2017.

Sumber : cnnindonesia.com


Category: Berita pajak

Tags: , , ,