Sri Mulyani dan DPR Kebut Pembahasan Revisi Undang-Undang PNBP

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati terus melakukan pembahasan mengenai revisi Undang-Undang Nomor 20/1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sudah lama mangkrak. Bahkan, Sri Mulyani menyebutkan jikaa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah melakukan studi banding ke berbagai negara mengenai PNBP ini.

Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pembahasan tentang PNBP ini masih dalam tahapan yang sesuai dengan inventarisasi masalah per bagian. Sebab, selama ini PNBP yang berlaku di Indonesia terdiri dari tiga kelompok.

Ketiga kelompok tersebut dintaranya ialah yang berasal dari Sumber Daya Alam (SDA), dari kekayaan negara dan berasal dari pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga (K/L).

“Kami terus membahas dengan dewan untuk komunikasi, saat ini masih pembahasan sesuai dengan daftar inventarisasi masalah per bagian. Saya harap bisa segera memulai pembahasan lagi secepatnya sesuai dengan kecepatan pembahasan dengan dewan,” ungkap Sri Mulyani di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (30/11/2017).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menuturkan, salah satu poin yang direvisi dalam Undang-Undang PNBP ini mengenai perubahan dari sisi royalti sektor pertambangan, yang akan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) yang juga sedang dalam proses revisi.

Pasalnya untuk royalti pertambangan itu juga harus berkordinasi dulu dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Pembahasan antarkementerian sudah dilakukan. Kami harus proses di antara panitia antarkementerian dan kami berkomunikasi sesuai tugas Menteri ESDM dan para stakeholder penambang mineral di Indonesia. Kami lihat prosesnya, karena kami terus melakukan dengan Kementerian ESDM dan kementerian terkait seperti Setneg, Kumham, dan Menko yang melakukan koordinasi,” Sri Mulyani menjelaskan.

Ia menyatakan bahwa dirinya dan DPR telah sepakat untuk mempercepat revisi Undang-Undang PNBP ini, sebab sudah terlalu lama sehingga butuh diperbaharui. Pasalnya Undang-Undang PNBP dikeluarkan sejak tahun 1997 dan sangat jauh sebelum Undang-Undang Keuangan Negara keluar pada tahun 2013, sehingga keduanya sudah tidak sesuai.

“Ada inkosistensi antara Undang-Undang PNBP dan Undang-Undang Keuangan Negara sehingga salah satu revisinya adalah bagaimana membuat dua aturan tersebut sinkron dan konsisten sehingga tidak menjadi sumber ketidakpastian terutama bagi K/L,” imbuhnya.

Sumber : okezone.com


Category: Berita pajak

Tags: , ,