Sri Mulyani: Contohlah Google Soal Ketaatan Pajak

Sebagai salah satu perusahaan teknologi ternama dunia, Google sudah melaksanakan kewajibannya sebagai badan usaha tetap (BUT) di Indonesia dengan membayar pajak pada Kamis (30/11/2017).

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, pembayaran dari pihak Google merupakan pajak tahun 2015 lalu.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi sikap dari Google yang telah melunasi kewajiban pajaknya setelah sekian lama melakukan kegiatan bisnis di Tanah Air.

Sikap taat pajak dari Google tersebut diharapkan bisa menjadi contoh bagi perusahaan teknologi sejenis yang sampai sekarang belum menuntaskan kewajiban perpajakannya di Indonesia.

“Ini adalah suatu proses yang cukup panjang antara kami, Ditjen Pajak, di dalam melakukan berbagai macam negosiasi mengenai cara untuk memajaki dan prinsip-prinsip perpajakan untuk company seperti Google,” ungkap Sri Mulyani saat ditemui usai acara pelantikan pejabat Eselon I di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis malam.

Sri Mulyani mengatakan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Google merupakan langkah awal. Ke depannya, Sri Mulyani meminta institusi maupun badan usaha sejenis bisa seperti Google agar bisa melunasi kewajiban perpajakannya, sehingga penerimaan negara dari sektor pajak bisa dimaksimalkan.

Selain soal memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pajak, Sri Mulyani juga menekankan pentingnya faktor compliance  atau kepatuhan dari para wajib pajak. Sehingga, tidak hanya pajak tahun 2015, tetapi Google sebagai BUT bisa memenuhi kewajiban untuk tahun-tahun berikut dan sampai seterusnya.

Perpajakan Indonesia

Sebelumnya, mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasteadi menjelaskan bahwa sistem perpajakan di Indonesia menggunakan konsep self assessment atau konsep yang memberikan tanggungjawab kepada wajib pajak karena semua proses dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya dilakukan sendiri oleh wajib pajak.

Dengan demikian, maka tanpa ada paksaan dari pemerintah melalui Ditjen Pajak, seharusnya wajib pajak bisa menunaikan kewajibannya dengan kesadaran penuh.

“Ketaatan pajak tidak dinilai dari berapa besar pajak yang dibayarkan, tetapi dilihat dari rutin tidak dia membayar pajak sesuai kewajibannya,” ujar Ken.

Indonesia menjadi satu dari empat negara yang berhasil mencapai kesepakatan perpajakan dengan Google. Tiga negara lainnya adalah Inggris, India, dan Australia.

Sumber: kompas.com


Category: Berita pajak

Tags: , , ,