Robert Pakpahan Siap Bangun Sistem Pajak Kredibel

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang baru, Robert Pakpahan siap untuk membangun sistem perpajakan Indonesia yang lebih kredibel dan terpercaya guna meningkatkan kepercayaan para Wajib Pajak (WP).

“Secara umum, kami akan membangun sistem perpajakan yang lebih kredibel dan terpercaya, karena patuh kepada pajak seyogyanya tidak terlalu sulit,” ujar Robert seusai dilantik menjadi Dirjen Pajak oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Jumat (1/12/2017).

Robert Pakpahan terpilih sebagai Dirjen Pajak yang baru untuk menggantikan Ken Dwijugiasteadi yang sudah memasuki masa pensiun. Pada saat bersamaan, Sri Mulyani juga melantik Luky Alfirman sebagai Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Robert Pakpahan.

Robert menjelaskan bahwa otoritas pajak siap untuk memperbaiki proses bisnis agar lebih efektif dan efisien serta mendorong tingkat pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha. Hal tersebut harus dilakukan guna meningkatkan kinerja sistem perpajakan di Indonesia.

Salah satu perbaikan proses bisnis itu adalah melakukan reformasi dalam sistem informasi untuk menekan jumlah WP yang tidak patuh serta menciptakan sistem pemungutan yang lebih fair dan adil bagi WP.

“Sistem informasi sangat sentral dalam menentukan keberhasilan pemungutan pajak karena jumlah Wajib Pajak yang banyak di atas 30 juta dan jumlah informasi juga banyak, kita tidak bisa mengharapkan secara manual ini dikerjakan,” jelasnya.

Dirinya juga siap mengawal jalannya pembahasan revisi Undang-Undang (UU) terkait perpajakan yang saat ini sedang dan akan dibahas dengan DPR, seperti UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan maupun UU Pajak Penghasilan.

Selain itu, pekerjaan rumah lainnya dalam jangka menengah panjang adalah mengawal persiapan pertukaran informasi secara otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI) pada 2018 agar setiap informasi yang masuk dapat diolah otoritas pajak untuk menghasilkan penerimaan bagi negara.

“DJP harus mempunyai kesiapan dalam menerima informasi, mengolah dan meneruskan, sehingga setiap informasi yang masuk, validasi bisa dilakukan dengan tepat dan bila ditindaklanjuti bisa menghasilkan penerimaan yang baik,” tegasnya.

Dalam jangka waktu dekat, Robert memastikan akan mengawal realisasi penerimaan pajak 2017 dalam satu bulan terakhir, agar defisit anggaran bisa dipertahankan dan tidak melampaui proyeksi yang sudah ditetapkan sebesar 2,67 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Meski merupakan pejabat yang memulai karir di lingkungan DJP, namun dalam lima tahun terakhir, Robert mengemban amanah sebagai Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sejak 2013.

Sumber : metrotvnews.com


Category: Berita pajak

Tags: , , ,