Apindo Minta Host Airbnb Dikenai Pajak
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta agar pemerintah dapat segera mengatur regulasi bisnis online (e-commerce) yang berkaitan dengan bisnis akomodasi. Hal itu dikarenakan, kosongnya regulasi seiring dengan perkembangan bisnis online akomodasi. Hal itu akan membuat adanya ketidaksetaraan (level of playing field) yang sama dengan pelaku bisnis akomodasi konvensional.

Hariyadi Sukamdani selaku Ketua Umum Apindo mengatakan, contohnya adalah situs asal Amerika Serikat (AS) yang menyewakan kamar, ruangan, hingga rumah seseorang untuk menginap  air bed and breakfast (airbnb) atau kasur angin dan sarapan pagi.

Hariyadi mengungkapkan bahwa selain adanya ketidaksetaraan bisnis, kosongnya regulasi ini menyebabkan adanya potensi kehilangan pajak. Selain itu ada juga kekhawatiran bakal menipisnya lapangan pekerjaan.

“Yang menjadi keprihatinan kami adalah sharing economy di sektor akomodasi. Airbnb di Indonesia mereka sudah masuk dari 2013-2014 dan mengalami pertumbuhan tamu dari tahun ke tahun sebesar 72%,” kata Hariyadi di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Selasa (28/11/2017).

Di Indonesia sendiri, airbnb mengungkap di sebuah rilis bahwa sudah mendapatkan 881.000 tamu dan mengalami pertumbuhan sebesar 72%. Rilis tersebut menyatakan bahwa rata-rata tuan rumah yang menyewakan propertinya lewat airbnb di Tanah Air, akan mengantongi pendapatan sekitar Rp 2,36 juta perbulan sepanjang tahun 2016 lalu.

Dengan demikian, pendapatan tuan rumah AirBnb dalam setahun terakhir mencapai 2.100 dollar AS atau setara dengan Rp 28,4 juta.

Menurutnya, hal ini harus tertangkap oleh pajak. Hal itu dikarenakan, tuan rumah tersebut seharusnya membayar Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi.

“Di akomodasi ini (Airbnb) beda, ada kecenderungan kelas menengah sangat tertarik, karena mereka sudah pasti enggak bayar pajak, kemudahan dalam melakukan usahanya juga cepat, hari ini punya apartemen rumah bisa jualan,”terangnya.

Lebih lanjut Hariyadi menambahkan, apabila ini tidak diatur, maka pengusaha hotel akan merasakan dampaknya. “Kalau tidak diatur ini tutup aja hotel-hotel, jadi dianggap apartement private aja,” tegasnya.

Meski demikian, menurutnya, tidak ada masalah dalam sharing economy sepanjang itu dilakukan dengan regulasi yang fair. “Kalau para hosts membayar PPh Orang Pribadi, menurut saya tidak ada masalah. Saya yakin mereka juga tidak lapor juga tuh pajaknya. Orang dia menyewakan ruangannya kan,” tambahnya.

Sumber : kontan.co.id


Category: Berita pajak

Tags: , , ,