Industri Manufaktur Akan Kebanjiran Insentif Pajak

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berencana memberikan insentif pajak terhadap industri manufaktur sebagai penyumbang terbesar produk domestik bruto (PDB) Nasional. Dengan adanya insentif tersebut, diharapkan mampu mendorong sektor industri domestik agar tumbuh lebih kencang.

Seperti yang telah diketahui bahwa dalam 17 tahun terakhir, peranan sektor manufaktur terhadap PDB terus mengalami penurunan.

Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartanto menjelaskan bahwa pihaknya akan mengusulkan pemberian tiga jenis insentif untuk industri manufaktur di Indonesia. Baik untuk industri baru maupun yang sudah berekspansi.

Pertama, insentif pemotongan pajak (tax allowance) bagi industri yang berinvestasi vokasi. Kemenperin mengusulkan industri yang berinvestasi vokasi mendapat fasilitas pemotongan pajak sebesar 200% dari nilai investasi. Fasilitas seperti ini sudah sukses terlaksana di Thailand.

“Jadi kalau misalnya investasi Rp 500 juta untuk vokasi, fasilitas (pajak) yang diberikan adalah Rp 1 miliar (200% dari investasi) untuk memotong pajak,” ujar Airlangga dalam acara Seminar Kadin Indonesia, Senin (27/11/2017).

Kedua, insentif untuk industri yang berinvestasi inovasi. Insentifnya berupa pemotongan pajak sebesar 300% dari nilai investasi yang dikeluarkan. Kebijakan seperti ini juga sudah berlangsung di Thailand. Akan tetapi hanya untuk industri farmasi, herbal, dan kosmetik.

Ketiga, insentif untuk industri padat karya berbasis ekspor. Insentif pemotongan pajak juga akan diberikan, yaitu dengan melihat jumlah tenaga kerja. Misalnya, 1.000 tenaga kerja, 3.000 tenaga kerja, atau lebih dari 5.000 tenaga kerja, akan mendapat pemangkasan pajak yang berbeda-beda.

Airlangga mengungkapkan bahwa rencana tersebut telah dibicarakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Kemenperin menargetkan, pembahasan rencana ini rampung sebelum kuartal pertama tahun 2018 mendatang.

Selain mendorong industri, insentif ini juga akan meningkatkan kembali peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business atau EoDB) di Tanah Air. Mengingat, berdasarkan EoDB 2018, peringkat Indonesia terkait perpajakan adalah 114 dari 190 negara yang telah disurvei. Jauh dari ranking Indonesia di EoBD yakni 72.

Sumber: kontan.co.id


Category: Berita pajak

Tags: , , ,