Industri Padat Karya Dapat Keringanan PPh Karyawan

Pemerintah telah memberikan keringanan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi karyawan industri padat karya dengan penghasilan maksimum Rp 50 juta setahun. Fasilitas diberikan dalam jangka waktu dua tahun dan dapat diperpanjang. Tujuan dari kebijakan tersebut untuk mengurangi tekanan keuangan perusahaan sehingga kegiatan produksi tetap berjalan tanpa perlu ada pemutusan hubungan kerja (PHK).

Insentif tersebut merupakan bagian dari Paket Stimulus Ekonomi jilid 7 yang diumumkan oleh Darmin Nasution selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Kantor Kepresidenan.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung memastikan bahwa Paket Ekonomi VII akan diumumkan pada pekan depan. Hal itu dikarenakan masih simpang siur dan belum matang. Namun di tempat terpisah, Darmin Nasution menyatakan bahwa pihaknya akan mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pengumuman paket ekonomi terbaru tersebut dapat diumumkan pada Jumat.

Darmin Nasution menjelaskan bahwa Paket Ekonomi Tahap VII ini bertujuan untuk meringankan beban perusahaan. Selain menurunkan tekanan keuangan perusahaan, kebijakan tersebut juga menjadi pendorong perusahaan untuk melanjutkan kegiatan produksi tanpa perlu melakukan PHK.

“Dengan adanya kebijakan ini, perusahaan dapat memenuhi kewajibannya membayar kenaikan upah minimum, pekerja dapat terus bekerja, dan meningkatkan produktivitas,” ujarnya saat memberikan keterangan pers. Darmin Nasution juga didampingi Ferry Mursyidan Baldan selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang, Pramono Anung selaku Sekretaris Kabinet dan Azhar Lubis selaku Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Pihaknya mengaku optimistis paket kebijakan tersebut bisa mendorong pengusaha melakukan inovasi dan pemasaran serta efisiensi agar kegiatan usaha terus berjalan. Kebijakan ini digulirkan seiring dengan terjadinya perlambatan ekonomi global dan nasional serta semakin ketatnya persaingan di pasar Internasional.

Dengan berbagai kondisi tersebut, tentunya dapat menyebabkan industri padat karya menghadapi ancaman kesulitan mempertahankan tingkat produksi yang berpotensi terjadinya PHK.

Maka dari itu, perusahaan padat karya diberi keringanan PPh Pasal 21, yakni pajak karyawan yang dibayar oleh perusahaan. Fasilitas yang diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) ini diberikan selama jangka dua tahun, kemudian dievaluasi dan dapat diperpanjang.

Ada beberapa persyaratan agar industri padat karya dapat mendapat keringanan PPh 21. Diantaranya adalah memiliki jumlah tenaga kerja Indonesia paling sedikit 5.000 orang dan hasil produksi yang diekspor minimal 50% berdasarkan hasil produksi pada tahun sebelumnya. Perusahaan kemudian menyampaikan daftar pegawai yang akan diberikan keringanan PPh Pasal 21. Keringanan hanya diberikan kepada karyawan dengan gaji dibawah Rp 50 juta setahun.

Sumber : beritasatu.com


Category: Berita pajak

Tags: , ,