DJP Sosialisasi Meterai Palsu ke 230 WP Besar

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta agar masyarakat tetap waspada terhadap peredaran meterai ilegal, baik itu merupakan meterai bekas pakai maupun meterai palsu. Jika materai tersebut harganya lebih murah dari biasanya, maka masyarakat harus curiga bahwa meterai tersebut merupakan meterai palsu.

Hal ini disampaikan DJP saat sosialisasi tentang Meterai di kantor pusat DJP, Jakarta, Selasa (28/11/2017). Sosialisasi tersebut diikuti oleh sekitar 230 Wajib Pajak (WP) besar yang tergolong sebagai pengguna meterai dalam jumlah besar.

Dalam acara sosialisasi tersebut, DJP menggandeng Perum Peruri dan PT Pos Indonesia (Persero). Tiga institusi ini merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan bea meterai.

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1986 tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Benda Materai, Perum Peruri sebagai pencetak meterai dan Pos Indonesia sebagai pihak yang melakukan pengelolaan dan penjualan meterai. Sementara pengawasannya dilaksanakan oleh DJP sebagai pemilik meterai.

Hestu Yoga Saksama Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (Humas) DJP menegaskan bahwa peniru atau pemalsu, pengedar, penjual dan pengguna meterai tempel yang tidak sah, maka akan dipidana sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Sosialisasi ini digelar dalam rangka memerangi peredaran meterai ilegal, termasuk meterai bekas pakai dan meterai palsu,” tegasnya.

Hestu Yoga menegaskan bahwa PT Pos Indonesia tidak pernah menjual meterai di bawah harga nominal, yaitu Rp 3.000 untuk Kopur 3000, dan Rp 6.000 untuk nilai nominal materai 6000.

“Jadi kalau ada penawaran meterai dengan harga lebih rendah dari nilai nominal, patut diduga meterai itu palsu atau tidak sah,” paparnya.

Lebih lanjut Hestu Yoga mengungkapkan bahwa pengelolaan dan penjualan meterai oleh Pos Indonesia itu dikerjakan dengan sistem dan prosedur yang ketat dan akurat, sehingga kemungkinan kecil terjadi penyelewengan oleh oknum internal perusahaan.

“Sementara Peruri mencetak meterai menjamin seluruh proses produksi pencetakan meterai dikerjakan secara profesional dan sesuai permintaan pesanan,” ujarnya.

Masyarakat diminta lebih cermat dalam menanggapi tawaran penjualan meterai yang diduga palsu atau tidak sah, baik yang ditawarkan melalui SMS, media online, maupun sarana penawaran lainnya.

Jika menemukan informasi adanya indikasi peredaran meterai ilegal, agar dapat menghubungi Kring Pajak 1500200 atau melapor ke kantor polisi terdekat.

Sumber: liputan6.com


Category: Berita pajak

Tags: , , ,