Pemeriksaan WP : Pajak Jangan Gaduh

Belum reda gaduh bukti permulaan terhadap sekitar 100 perusahaan beberapa waktu lalu, petugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dikabarkan kembali membuat resah wajib pajak (WP).

Kemarin, DJP menyambangi suatu perusahaan di kawasan Jakarta Timur. Menurut kabar, petugas pajak telah mengancam karyawan dan menyegel perusahaan yang dianggap melakukan tindak pidana perpajakan tersebut.

Beredarnya kabar tersebut, membuat banyak WP ketakutan dengan cara yang dilakukakan petugas DJP yang dianggap tidak bersahabat. Tindakan tersebut terkesan sewenang-wenang karena sebelumnya DJP tidak memberikan surat panggilan atau penjelasan terlebih dahulu terhadap perusahaan tersebut.

Kabar itu mulai menyebar dan semakin menambah daftar panjang penegakan hukum yang membuat resah WP. Seperti diketahui, belum lama ini sekitar 100 perusahaan dikabarkan menjadi sasaran pemeriksaan bukti permulaan (bukper) oleh DJP.

Sama dengan kejadian kemarin, tindakan pemeriksaan bukper yang dilakukan akhir pada Oktober lalu itu sempat menuai protes WP. Namun, waktu itu, baik Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati maupun para petinggi DJP enggan memberikan komentar terkait protes tersebut.

Hal itu jauh berbeda dibandingkan dengan protes atas pajak profesi penulis oleh novelis Tere Liye yang menjadi heboh dan langsung direspons dengan sangat cepat oleh Menkeu berikut para petinggi DJP.

Bahkan, pejabat di internal DJP menjadi tumbal dengan adanya kisruh pemeriksaan bukper tersebut Tidak tanggung-tanggung, Dadang Suwarna selaku Direktur Penegakan Hukum DJP harus undur diri karena merasa ditekan untuk membatalkan bukper yang terlanjur sudah dikeluarkan.

Dadang menuturkan, pemeriksaan bukper sama sekali bukan asal-asalan. Dadang juga memiliki alasan yang cukup heroik, yaitu pemeriksaan ini bukan untuk mengejar penerimaan, tetapi untuk melindungi keuangan negara dari tangan jahil perusahaan penerbit dan pengguna faktur abal-abal.

Setelah Dadang lengser, Sri Mulyani melantik Yuli Kristiyono sebagai Direktur Penegakan Hukum DJP. Saat pelantikan, Sri Mulyani mewanti-wakti agar penegakan hukum dilakukan secara proporsional dan menggunakan data yang benar-benar valid.

Kembali ke dugaan tindakan arogan petugas pajak terhadap salah satu perusahaan di Jakarta Timur, pihak DJP tidak membantah atau membenarkan adanya kejadian tersebut.

Yuli mengungkapkan tidak percaya dengan sikap anak buahnya tersebut. Yuli yakin timnya tidak akan berbuat serampangan, apalagi sampai bertindak tanpa ukuran dan dasar yang jelas.

Yuli menjelaskan bahwa setiap tim DJP yang turun ke lapangan selalu membawa surat perintah dan kartu identitas. “Saya yakin tidak ada ancam mengancam, tapi mungkin pemeriksa menjelaskan adanya ketentuan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan pemeriksaan bukper dengan berbagai tekniknya,” jelasnya.

Dia kemudian mengecek kembali peristiwa tersebut. Menurutnya, hasil pengecekan memperlihatkan bahwa tidak ada masalah komunikasi dengan WP. Tim juga telah melakukan penjelasan dan tidak ada perdebatan.

Sumber : bisnis.com


Category: Berita pajak

Tags: , , ,