Deregulasi Pajak Pertambangan

Saat ini otoritas perpajakan di Indonesia sedang dihadapkan pada tantangan untuk menyediakan rezim fiskal yang akomodatif dengan lingkungan bisnis pertambangan.

Kerja sama bisnis antara pemerintah dengan korporasi sektor pertambangan tesebut menghendaki adanya penghormatan terhadap kontrak yang sudah ada (sanctity of contract). Akan tetapi, pengawasan dan imbal hasil yang diperoleh negara atas pengusahaan industri ekstraktif diharapkan dapat meningkat.

Kerja sama bisnis tambang antara pemerintah dengan korporasi swasta dalam negeri sudah dimulai sejak dekade 1960-an. Kerja sama tersebut berbasis bagi hasil produksi (Production Sharing Contract/PSC) untuk komoditas minyak dan gas bumi (migas), Kontrak Karya (Contract of Work) untuk barang tambang mineral, dan disusul Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) pada akhir dekade 1980 untuk batubara.

Secara khusus, model PSC yang terdapat di Tanah Air merupakan pionir bagi tata kelola bisnis pertambangan dan diadopsi oleh negara-negara penghasil minyak lainnya secara masif. Meski demikian, saat ini Indonesia kesulitan untuk mengimbangi daya tarik investasi negara-negara penghasil minyak lainnya.

Di lain pihak, proses negosiasi amandemen kontrak mineral maupun batubara yang telah dimulai sejak tahun 2011 masih berjalan ketat untuk beberapa perusahaan dan menyisakan beberapa pekerjaan tambahan bagi pemerintah di masa yang akan datang.

Di bawah payung hukum Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bisnis pertambangan mineral dan batubara (minerba) Tanah Air memasuki babak baru melalui rezim Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang menggantikan rezim kontrak kerja sama yang telah ada.

Meski demikian, perjanjian yang telah ada sebelum berlakunya UU tersebut tetap dihormati sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian tersebut dengan berbagai penyesuaian klausul, termasuk dalam urusan kewajiban keuangan perusahaan sebagai upaya meningkatkan penerimaan negara.

Deregulasi pajak tambang dilakukan melalui sinkronisasi regulasi sektoral dengan regulasi perpajakan secara umum. Baik UU Migas 2001 maupun UU Minerba 2009 telah memberikan beberapa penegasan yang harus dibayarkan korporasi kepada negara.

Sementara itu, UU Pajak Penghasilan (PPh) 2008 mendelegasikan ketentuan perpajakan bagi sektor pertambangan migas, minerba, maupun panas bumi, untuk diatur dalam koridor Peraturan Pemerintah (PP).

Mulai timbulnya permasalahan yakni ketika perangkat regulasi yang dikemas pemerintah melalui ketiga UU tersebut dihadapkan pada kontrak yang sudah eksis sebelum ketiga aturan dimaksud berlaku.

Bahkan tidak hanya sampai disitu saja, terbukanya ruang pengaturan mengenai ketentuan perpajakan untuk sektor pertambangan dalam kerangka PP malah menjadi cikal bakal sengketa pemahaman aturan main, karena tidak diakomodasi dengan tegas dalam perangkat regulasi turunannya.

Sumber: bisnis.com


Category: Berita pajak

Tags: , , ,