Sudah Diampuni Pajaknya, Tapi Masih Banyak Wajib Pajak Sembunyikan Harta

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku masih banyak para peserta program pengampunan pajak (tax amnesty) pada tahun lalu yang belum melaporkan seluruh harta kekayaannya di dalam Surat Pernyataan Harta (SPH). Kondisi ini yang menjadi salah satu pendorong lahirnya aturan pembebasan sanksi 200 persen.

Hestu Yoga Saksama selaku Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (Humas) Ditjen Pajak mengungkapkan bahwa ada sekitar 972.530 wajib pajak yang sudah ikut program pengampunan pajak (tax amnesty) sepanjang Juli-Maret 2017.

Total aset atau harta yang di deklarasikan mencapai Rp 4.881 triliun, yang terdiri dari Rp 1.036 triliun deklarasi harta di luar negeri, senilai Rp 3.698 triliun deklarasi harta dalam negeri, dan repatriasi sebesar Rp 147 triliun dalam sembilan bulan periode tax amnesty.

“Memang banyak wajib pajak yang ikut tax amnesty belum semua melaporkan hartanya. Datanya baru melaporkan 60 persen dari seluruh hartanya,” ujar Hestu Yoga saat menghadiri acara Media Gathering di Manado, Sulawesi Utara, Jumat (24/11/2017).

Atas dasar itulah, pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 165/PMK.03/2017 tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Salah satu poin dari aturan anyar tersebut yakni mengatur mengenai penghapusan sanksi 200 persen apabila wajib pajak yang sudah ikut tax amnesty untuk kembali mendeklarasikan seluruh hartanya di Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Final.

Wajib pajak hanya akan dikenakan tarif PPh normal sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2017, yakni untuk wajib pajak orang pribadi akan dipungut PPh Final sebesar 30 persen, wajib pajak badan usaha sebesar 25 persen, dan wajib pajak tertentu sebesar 12,5 persen.

PP ini mengatur Pajak Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan, sepanjang Ditjen Pajak belum melakukan pemeriksaan.

“Kami berharap mereka bisa memanfaatkan kesempatan ini, melaporkan harta secara sukarela di SPT Masa PPh sebelum harta ditemukan dan diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2), akan bebas dari sanksi 200 persen. Hanya bayar tarif normal PPh,” imbuhnya.

Sumber: liputan6.com


Category: Berita pajak

Tags: , , , ,