Pajak E-Commerce Diusulkan Masuk Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pengamat pajak dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC), Darussalam, menyarankan kepada pemerintah agas bisa menggolongkan pajak untuk kegiatan ekonomi digital e-commerce di luar Pajak Penghasilan (PPh).

Darussalam mengungkapkan bahwa hal itu atas dasar karakteristik kegiatan e-commerce yang berbeda dengan kegiatan ekonomi konvensional pada umumnya, yang berbasis pada tempat secara fisik.

“Ekonomi digital yang melibatkan perusahaan multinasional tidak mengharuskan kehadiran fisik. Maka dari itu, Indonesia harus berani buat aturan (pajak) di luar PPh,” ungkap Darussalam saat menjadi pembicara dalam acara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Manado, Sulawesi Utara, Rabu (22/11/2017).

PPh merupakan pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan, atau badan hukum lainnya. Pasalnya, kegiatan e-commerce yang tidak mengenal tempat namun tetap terjadi transaksi jual-beli. Atas dasar pengertian tersebut, Darussalam menganggap ketentuan pajak terhadap e-commerce kurang cocok jika menggunakan PPh.

Dia juga turut membahas negara lain yang bisa membuat aturan baru untuk pajak e-commerce di luar ketentuan PPh, salah satunya di India. Dari apa yang dilakukan oleh pemerintah India, Darussalam memandang bahwa di negara kita juga bisa membuat aturan baru yang dinilai lebih cocok untuk pajak e-commerce.

“Kenapa tidak dikenakan di PNBP (Penghasilan Negara Bukan Pajak) saja,” tuturnya.

Sampai saat ini, belum ada kebijakan yang disepakati secara Internasional dalam hal pengenaan pajak kegiatan e-commerce. Oleh karena itu, sebelum muncul kesepakatan bersama, beberapa negara terlebih dahulu membuat aturan tersendiri untuk pajak e-commerce.

Di Indonesia, rumusan pajak e-commerce masih disusun oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). DJP menargetkan aturan pajak e-commerce bisa rampung sebelum akhir tahun 2017, supaya bisa memaksimalkan penerimaan negara dari kegiatan ekonomi digital yang selama ini belum ada regulasinya.

Sumber: kompas.com


Category: Berita pajak

Tags: , , ,