Laporlah Sebelum Pajak Menjemputmu!

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara resmi telah merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) tenrang Pengampunan Pajak. Hal itu dilakukan untuk menjaring minat wajib pajak agar mengungkapkan harta tersembunyi secara sukarela.

Beberapa poin penting aturan yang harus dicermati. Misalnya, revisi PMK mempermudah jalan bagi wajib pajak peserta tax amnesty untuk memperoleh surat keterangan bebas (SKB) pajak penghasilan (PPh) atas proses balik nama aset tanah dan bangunan.

Wajib pajak bisa menggunakan SKB PPh atau fotokopi surat keterangan pengampunan pajak untuk balik nama atas harta tanah atau bangunan yang dilaporkan dalam tax amnesty.

Poin penting lainnya ialah kesempatan bagi wajib pajak, baik peserta tax amnesty maupun bukan, dapat memperbaiki kepatuhannya. Dengan cara melaporkan harta yang belum tercantum, baik di surat pernyataan harta (SPH) maupun surat pemberitahuan (SPT) tahunan.

Jika wajib pajak menempuh jalan ini dengan sukarela, maka wajib pajak akan terbebas dari sanksi denda PPh 200%. Namun, harus membayar PPh sesuai tarif dalam PP No.36/2017 tentang Pengenaan PPh Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan. Besarnya tarif adalah 30% untuk wajib pajak orang pribadi, 25% wajib pajak badan, dan 12,5%  wajib pajak tertentu.

Direktur Peraturan Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Arif Yanuar mengatakan bahwa revisi PMK 118/2016 ini masih perlu melalui proses administrasi. “Sudah di Biro Hukum Kemkeu dan Kemenkumham,” ujarnya, Senin (21/11/2017).

Meskipun substansinya serupa program pengampunan pajak, namun DJP menolak penyebutan program terbaru ini sebagai Tax Amnesty Jilid II.

“Perlakuannya berbeda dengan program pengampunan pajak yang berlaku 1 Juli 2016-31 Maret 2017,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (Humas) DJP, Hestu Yoga Saksama.

Saat ini DJP tengah menyiapkan aturan pelaksana PMK ini. Direktur Peraturan Perpajakan II Yunirwansyah juga mengungkapkan bahwa beleid turunan itu mengatur bentuk formulir, lampiran, dan tata cara penyampaian laporan harta. “Diusahakan tidak terlalu beda waktunya dengan PMK agar jadi pedoman di lapangan,” ujar Yunirwansyah.

Pengamat Pajak Universitas Pelita Harapan (UPH) Roni Bako menilai, DJP memang harus tetap konsisten menegakkan kepatuhan pajak. Pasalnya, pemerintah sudah memberikan insentif saat program tax amnesty.

Sumber: Kontan.co.id


Category: Berita pajak

Tags: , , ,