Wajib Pajak Sukarela Deklarasikan Harta akan Terbebas dari Sanksi

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati secara resmi telah merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/2016 dengan PMK Nomor 165/2017. Revisi PMK ini bertujuan untuk memberi kesempatan lagi bagi wajib pajak yang tidak ikut program pengampunan pajak (tax amnesty) dan bagi peserta tax amnesty yang belum melaporkan seluruh hartanya.

PMK ini menjanjikan wajib pajak tidak akan dikenai sanksi dengan syarat mengungkapkan sendiri harta bersih yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan (2015) bagi yang bukan peserta tax amnesty, atau belum diungkapkan dalam Surat Pernyaataan Harta (SPH) bagi peserta tax amnesty.

“PMK 165 berlaku 17 November tetapi diundangkan tanggal 20 November. PMK ini latar belakangnya tax amnesty yang sudah berjalan. Setelah itu kami analisa, masih banyak harta yang belum diungkapkan. Peserta hanya 972.530, jauh dari yang kami harapkan,” ujar Hestu Yoga Saksama selaku Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (Humas) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada acara Media Gathering di Manado, Sulawesi Utara, Rabu (22/11/2017).

Menurutnya, dengan demikian masih terlihat ada potensi di sana untuk ditindaklanjuti dengan PP 36 yang merupakan aturan turunan dari Pasal 18 Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak. “Harus ada tindak lanjut dari amnesti pajak agar ada fairness,” katanya.

Lebih lanjut Hestu memaparkan bahwa ketika membuat PP 36 ini, DJP realistis bahwa tidak semua data bisa mudah divalidasi bahkan ketika ada Automatic Exchange Of Information (AeoI). Maka dari itu, PMK ini muncul untuk berikan kepastian bagi wajib pajak yang belum mengungkapkan seluruh hartanya.

“Di sini diberikan kepastian hukum dengan tata caranya. Bayar tarif PP 36 kemudian karena ini diungkap sebelum Ditjen Pajak temukan, maka tidak ada pengenaan sanksi pasal 18 UU TA yang akan muncul kalau ada Surat Perintah Pemeriksaan (SP2),” jelasnya.

Hestu menambahkan, nantinya pelaksanaan dari pembebasan sanksi bagi wajib pajak yang mendeklarasikan hartanya secara sukarela akan menggunakan SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) Final . Hal ini akan diatur dalam aturan turunannya yakni berupa Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen).

SPT Masa PPh Final tersebut memuat identitas wajib pajak, daftar rincian harta, daftar rincian utang, dan penghitungan PPh final.

Adapun ketentuan penilaian harta diberlakukan sesuai Surat Edaran 24 yang merupakan aturan teknis dari PP 36, yakni nilai harta per 31 Desember 2015. “Kalau tidak ada nilai pedomannya, bisa pakai jasa penilai atau DJP menilai. Penilaian kami akan sangat fair karena ada standar baku,” tambahnya.

Sumber: pengampunanpajak.com


Category: Berita pajak

Tags: , , , ,