Hapus Sanksi 200 Persen, DJP Jamin Penegakan Hukum Tetap Jalan

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan akan tetap menjalankan penegakan hukum meski ada penghapusan denda 200 persen.

Insentif itu tertuang dalam revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Hestu Yoga Saksama selaku Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (Humas) DJP mengungkapkan bahwa revisi PMK tersebut mengatur bagi wajib pajak (WP) peserta amnesti pajak dapat dibebaskan dari denda 200 persen. Hal itu juga berlaku bagi WP yang bukan peserta amnesti pajak dapat dibebaskan dari sanksi 2 persen dikalikan maksimal 2 tahun (24 bulan).

“Tidak ada pengampunan pajak jilid II. Ini lebih kepada tidak dikenakannya sanksi Pasal 18 UU Tax Amnesty (200 persen) atau Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2017 (2 persen kali 24 bulan maksimal),” ujarnya di Jakarta, Rabu (22/11/2017).

Hestu menjelaskan bahwa pembebasan sanksi tersebut akan diberikan kepada seluruh WP, baik yang merupakan peserta amnesti pajak maupun yang bukan agar mengungkapkan sendiri harta yang belum dilaporkan dalam Surat Pernyataan Harta (SPH) maupun dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan membayar PPh sesuai tarif yang diatur dalam PP Nomor 36 Tahun 2017.

Dalam PP tersebut tertuang aturan tentang pajak penghasilan tertentu berupa harta bersih yang dianggap sebagai penghasilan, sepanjang DJP belum melakukan pemeriksaan. Adapun tarif PPh normal sesuai PP tersebut, yakni untuk WP Orang Pribadi (WPOP) sebesar 30 persen, badan usaha sebesar 25 persen, dan WP tertentu sebesar 12,5 persen.

“Kalau WP secara sukarela mendeklarasikan harta yang belum diungkap di tax amnesty maupun belum diikutkan bisa dihapuskan sanksinya, hanya bayar tarif PPh normal. Tapi dengan syarat, belum diterbitkan surat perintah pemeriksaan pajak atau pemeriksaan belum dilakukan ya,” tegasnya.

Dengan demikian, DJP akan tetap menjalankan penegakan hukum sepanjang menemukan data harta WP periode 2015 ke bawah dan sudah dicek validitas atau kebenarannya. Dengan begitu, harta WP tersebut dianggap sebagai penghasilan tambahan dan akan dikenakan PPh tarif normal, plus sanksinya.

“Penegakan hukum tetap jalan. Kalau pemeriksaan sudah jalan, tidak bisa lagi mendeklarasikan harta. Nanti akan ditetapkan pajaknya plus sanksi 200 persen bagi yang sudah ikut tax amnesty dan 2 persen kali 24 bulan bagi yang tidak ikut,” terangnya.

Menurutnya, perubahan PMK 118/2016 akan diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) dalam satu sampai dua hari ini. Di samping itu, DJP juga akan mengeluarkan peraturan teknis dalam bentuk Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen).

“Minggu ini PMK dan Perdirjen sudah bisa selesai,” imbuhnya.

Sumber: liputan6.com


Category: Berita pajak

Tags: , , ,