Kapan Terakhir Kali Penerimaan Pajak Indonesia Tembus Target APBN?

Hingga Oktober 2017 ini, realisasi penerimaan perpajakan baru mencapai Rp 858 triliun atau sekitar 66,8 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2017 yakni sebesar Rp 1.283,57 triliun di tahun ini. Dari data tersebut, masyarakat bisa menilai bahwa besar kemungkinan potensi penerimaan pajak pada tahun ini pun sulit tercapai.

Center For Indonesia Taxation Analysis (CITA) memperkirakan terjadi shortfall atau kekurangan penerimaan pajak mencapai Rp 97,1 triliun. Dengan demikian, realisasi pajak pada tahun ini hanya tercapai 92,4 persen dari target yang ditetapkan.

Dikutip dari data CITA, Senin 20 November 2017, jika target penerimaan pajak pada tahun ini tidak tercapai, dengan begitu sudah tercatat sembilan tahun penerimaan pajak di Indonesia tidak pernah tercapai. Terakhir, RI mengalami surplus pajak pada tahun 2008 yang tercatat 106 persen dari target saat itu yakni sebesar Rp 535 triliun.

Berikut ini data penerimaan pajak sembilan tahun terakhir:

Tahun         Target              Realisasi    

2009         Rp577 triliun         Rp545 triliun
2010         Rp662 triliun         Rp628 triliun
2011          Rp764 triliun         Rp743 triliun
2012         Rp885 triliun         Rp836 triliun
2013         Rp995 triliun         Rp921 triliun
2014         Rp1.072 triliun      Rp985 triliun
2015         Rp1.294 triliun      Rp1.055 triliun
2016         Rp1.355 triliun      Rp1.098 triliun
2017         Rp1.283 triliun      Rp1.186,5 triliun (proyeksi)

Dari data tersebut terlihat bahwa meskipun target penerimaan pajak di Tanah Air sulit untuk tercapai, namun penerimaan pajaknya terus mengalami pertumbuhan. Hal tersebut salah satunya merupakan hasil dari upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Anti sistem ijon 

Meskipun realisasi penerimaan pajak hingga akhir tahun masih bisa dibilang cukup jauh dari target. Namun, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa pemerintah tidak akan menggunakan skema ijon dalam memungut pajak.

Skema ijon dalam istilah perpajakan merupakan memungut penerimaan pajak tahun depan di tahun ini sebagai upaya mengejar target penerimaan pajak. Sri Mulyani mengatakan bahwa pemungutan pajak dengan mekanisme tersebut akan merusak basis data perpajakan Indonesia.

Dia menegaskan bahwa penerimaan pajak Indonesia saat ini adalah murni sesuai dengan kondisi di lapangan. Gencarnya aparat pemungut pajak menjemput bola ke wajib pajak sebagai bentuk upaya intensifikasi yang dilakukan. “Bukan bermaksud ingin melakukan praktik ijon,” tegasnya.

Menurutnya, intensifikasi pajak harus terus dilakukan karena saat ini masih besar potensi pajak yang bisa dipungut di Tanah Air. Maka dari itu, koordinasi terus dilakukan dengan berbagai pihak untuk memaksimalkan potensi tersebut.

“Potensi pajak kita besar. PPN (Pajak Pertambahan Nilai), IMF mengatakan, ada 1,5 persen dari GDP kita yang bisa kita collect. Juga, kalau kita tahu ada PPh di beberapa sektor tertentu, kita akan lihat,” terangnya .

Sumber : viva.co.id


Category: Berita pajak

Tags: , , ,