Meski Terlambat, Ampunan Pajak Tetap Diminati Dunia Usaha

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati secara resmi telah menandatangani revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/2016. Revisi PMK tersebut membuka jendela ampunan bagi yang tidak mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty) dan bagi peserta tax amnesty yang belum melaporkan seluruh hartanya.

Bahkan, Sri Mulyani menjanjikan mereka tidak akan dikenai sanksi, dengan syarat mereka harus mengungkapkan sendiri harta bersih yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) (2015) bagi yang bukan peserta tax amnesty, atau belum diungkapkan dalam Surat Pernyataan Harta (SPH) bagi peserta tax amnesty.

Prijo Handojo selaku Ketua Bidang Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengatakan bahwa dibukanya jendela ampunan kedua (second window) tersebut tetap merupakan inisiatif yang bagus dari pemerintah. Dengan aturan anyar itu tentunya bakal banyak diminati oleh para pengusaha.

“Meskipun lambat direalisasikannya. Begitulah, selalu menunggu last minutes,” kata Prijo dalam keterangannya, Minggu (20/11/2017).

Lebih lanjut, Prijo mengungkapkan, masyarakat baru sadar sekarang bahwa pemerintah sangat serius dalam masalah perpajakan ini, sementara untuk ikut tax amnesty sudah terlambat.

“Daripada membayar 30% + 48% x 30% = 45%, mendingan membayar 30%. Apalagi yang ikut tax amnesty, pajaknya tidak full terancam 200%,” ujarnya.

Bagi peserta tax amnesty, kemarin sudah menikmati tarif dengan tebusan yang rendah yakni 2%-10%. Maka dari itu, pemerintah sudah bersikap adil dengan adanya pengampunan kedua ini, sehingga perlu dieksekusi dengan cepat tanpa perlu berbelit-belit.

“Yang ikut amnesti pajak juga cuma sedikit. 1 juta dari 42 juta WP,” ungkap Prijo.

Herman Juwono selaku Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Perpajakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) juga mengatakan bahwa walaupun dalam pengampunan kedua ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih akan tetap melakukan law enforcement. Akan tetapi, dunia usaha tetap akan tertarik dengan aturan anyar tersebut.

“Silakan kejar WP yang masih punya harta tersembunyi, tetapi jangan mengada-ada. Yang terbitkan faktur fiktif juga silakan tetap dilakukan law enforcement, tetapi harus dalam koridor,” jelas Hermawan.

Sumber: kontan.co.id


Category: Berita pajak

Tags: , , , ,