Ampunan Pajak, DJP Optimis Penuhi Target

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati secara resmi menandatangani revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/2016. Revisi PMK ini membuka jendela ampunan (second window) bagi yang wajib pajak (WP) yang tidak mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty) dan bagi peserta tax amnesty yang belum melaporkan seluruh hartanya.

Mereka tidak akan dikenai sanksi asalkan mengungkapkan sendiri harta bersih yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT 2015) bagi yang bukan peserta tax amnesty atau belum diungkapkan dalam Surat Pernyataan Harta (SPH) bagi peserta tax amnesty.

Yon Arsal selaku Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengatakan bahwa dengan adanya kebijakan ini, pihaknya semakin optimistis dengan realisasi target penerimaan pajak tahun 2017 ini.

“Iya bisa sampai akhir tahun. Data yang kami kirim ke KPP sebagian ada yang belum memasukkan SPT, ini bisa dikenakan PP 36. Belum termasuk WP lain di luar itu juga yang belum masukkan SPT” jelasnya di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Senin (20/11/17).

Maka dari itu, agar langkah terbaru ini bisa menopang penerimaan yang tinggal 1,5 bulan lagi, pihaknya akan menjalankan ini secepatnya.

“Secepatnya lah yang ini, tetapi kalau kaitannya dengan penerimaan, karena ini voluntary, sulit memprediksi duit. Cuma PMK ini, kalau data ditemukan terlebih dahulu kena sanksi,” ujarnya.

Yon mengatakan, kalau pemeriksaan terkait PP 36 sendiri tidak akan memakan waktu yang lama. Di mana proses klarifikasinya hanya dua minggu. Jika DJP punya data, maka Account Representative (AR) akan melakukan validasi. Jika dinyatakan valid, maka akan dibuatkan lembar pengawasan yang menjadi dasar untuk diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan.

“Jadi, memang waktunya singkat juga. Tidak berbulan-bulan karena yang diperiksa itu cuma aset. Tidak cek penghasilan. Jadi, cek aset itu benar ada atau tidak. Kedua, aset itu apa benar atas nama yang bersangkutan. Ketiga, kalau benar punya dia, sudah di masukin SPT belum, sudah diikuti TA belum,” Yon menerangkan.

Untuk harta tersembunyi yang ditemukan oleh DJP dan pemeriksa sudah datang, yang dikenakan adalah tarif pajak berdasarkan PP 36 plus sanksi 2% per bulan untuk yang tidak ikut tax amnesty, dan sanksi 200% untuk yang ikut tax amnesty.

Penerimaan pajak tercatat telah terkumpul sebesar Rp 858,05 triliun atau 66,8% dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2017 yakni sebesar Rp 1.283,57 triliun. Data tersebut merupakan dari bulan Januari hingga 30 Oktober 2017.

Secara rinci, penerimaan pajak yang berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) non migas sebesar Rp 459,94 triliun atau turun 10,31% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 512,8 triliun. Sementara itu, realisasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) naik 13,92% dari periode yang sama tahun sebelumnya, yakni dari Rp 304,9 triliun menjadi Rp 347,4 triliun. Tercatat PPN dalam negeri dan PPN impor mengalami pertumbuhan sebesar 12,3% dan 20,2%.

Sumber: kontan.co.id


Category: Berita pajak

Tags: , , , ,