Ditjen Pajak Beri Edukasi Kepada Para Pengusaha Perikanan

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tengah melakukan edukasi perpajakan kepada sejumlah pengusaha perikanan di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Kepala Bidang Humas Kantor Wilayah DJP Sulut, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku Utara (Suluttenggomalut) F N Rumondor mengatakan bahwa hal itu dilakukan sebagai upaya untuk memberikan pengetahuan akan pentingnya pajak di Indonesia kepada sejumlah pengusaha perikanan di Sulut.

“Membayar pajak merupakan kewajiban seluruh masyarakat di Indonesia,” ujarnya di Manado, Minggu (19/11/2017).

Rumondor menjelaskan  bahwa khusus untuk wilayah Bitung, dimana sumber daya ikan melimpah diharapkan kepada para wajib pajak untuk meningkatkan kontribusi pajaknya melalui komoditas perikanan tersebut.

Setelah melalui waktu-waktu yang sulit terkait moratorium tersebut, kini dirasakan industri perikanan di Tanah Air bisa menggeliat lagi.

“Memang masih ada saja hambatan menghadang,” katanya.

Namun demikian, menurut Rumondor, bukan menjadi alasan untuk patah arang. Sebaliknya harus bisa mencari titik temu, solusi yang membawa kebaikan terhadap semua segi.

Kota Bitung menjadi salah satu daerahnya, kota itu telah menikmati dana transfer daerah lebih dari Rp 25 triliun yang merupakan sumbangan dari seluruh masyarakat di Tanah Air melalui pajak.

Tiba saatnya bergandengan tangan, berembuk bersama mengevaluasi diri atas kewajiban perpajakan selama ini. Jika ada yang kurang dalam pelayanan pajak, wajib pajak diharapkan memberikan masukan untuk perbaikan ke depan.

“Bagi wajib pajak apabila selama ini belum melaksanakan kewajiban dengan benar diharapkan dapat melaksanakan lebih baik ke depan sesuai peraturan yang berlaku,” tegasnya.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan bahwa saat ini pemerintah sedang menggalakkan pembangunan, pemerintah pernah mengandalkan penerimaan dari sektor migas untuk membiayai pembangunan dimana saat itu di sisi lain penerimaan perpajakan masih relatif kecil.

Namun seiring berjalannya waktu, yang namanya minyak bumi lama kelamaan akan habis dan tidak dapat diperbaharui lagi. Tibalah masa dimana untuk membiayai pembangunan, hutang demi hutang menjadi alternatif pembiayaan sampai dengan Indonesia memasuki krisis keuangan di tahun 1998.

Dalam krisis itulah kesadaran akan pentingnya pajak sebagai salah satu sumber terbaru yang digelorakan untuk dijadikan sumber pembiayaan pembangunan ke depan.

Sumber : wartaekonomi.co.id


Category: Berita pajak

Tags: , , ,