Inilah Cara Proses Balik Nama Tanah dan Bangunan Setelah Tax Amnsesty

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati secara resmi menandatangani revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 118/2016 mengenai penggunaan surat keterangan bebas (SKB) pajak penghasilan (PPh) untuk pemanfaatan fasilitas pembebasan PPh pengalihan hak atas tanah atau bangunan yang belum dibaliknamakan.

“Proses balik nama atas harta berupa tanah dan atau bangunan, yang dulunya diatasnamakan nominee (perantara) dan sekarang jadi wajib pajak bersangkutan, maka proses balik nama tersebut akan dibebaskan dari pengenaan PPh,” ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (17/11/2017).

Sri Mulyani menjelaskan bahwa banyak wajib pajak (WP) pemilik tanah atau bangunan yang diatasnamakan orang lain. Setelah program pengampunan pajak (tax amnesty) berakhir, WP pemilik harta yang sebenarnya mengakui perihal kepemilikan tanah dan bangunan sehingga diperlukan proses balik nama.

“Proses tersebut dibebaskan dari PPh, jadi tidak termasuk harta baru yang mana mereka harus bayar PPh,” jelasnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga menyampaikan bahwa WP dapat menyampaikan fotokopi surat keterangan pengampunan pajak atau surat keterangan bebas PPh untuk proses balik nama sebagai bukti pembebasan PPh kepada pejabat pembuat akta tanah (PPAT).

Pemberian kemudahan tersebut sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah dalam Rangka Pengampunan Pajak.

Selanjutnya, proses untuk balik nama yang akan mendapatkan fasilitas pembebasan PPh hanya berlaku sampai 31 Desember 2017. “Kami berharap mereka mengikuti pengampunan pajak dari tahun lalu, dan proses itu harusnya sudah mulai bisa dilakukan. Jadi kami memohon wajib pajak tidak menunggu sampai 31 Desember 2017,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil juga mengimbau mereka yang akan memanfaatkan fasilitas SKB PPh untuk segera datang ke kantor BPN untuk minta didaftarkan peralihan haknya.

“Kami tidak akan mempermasalahkan lagi pajaknya selama menunjukkan aset tersebut sudah dimasukkan dalam bukti pengampunan pajak. Yang perlu dibayar cuma BPHTB (bea perolehan hak atas tanah dan bangunan), karena dalam pengampunan pajak itu tidak termasuk yang diamnestikan,” ujar Sofyan.

Sumber : republika.co.id


Category: Berita pajak

Tags: , , ,