Tolak UMP DKI, Buruh Beberkan Pengeluaran Mereka per Bulan

Pemerintah DKI Jakarta telah mengumumkan bahwa penetapan  Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2018 naik menjadi Rp 3,64 juta. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak penetapan tersebut dikarenakan berdasarkan hitungan KSPI, UMP sebesar 3,64 juta tidak bisa menutupi kebutuhan hidup di Jakarta.

Said Iqbal selaku Presiden KSPI mengungkapkan bahwa ‎dalam hitungan sederhana, kebutuhan makan di Ibu Kota untuk sekali makan dengan menu sederhana saja bisa sebesar Rp 15 ribu. Jika dalam satu hari makan tiga kali, maka dibutuhkan angggaran sebesar Rp 1.350.000 selama sebulan.

“Untuk membeli air minum seperti air mineral, teh manis sebesar Rp 158 ribu, sewa rumah Rp 850 ribu, bayar listrik Rp 400 ribu dan untuk transportasi sebesar Rp 700 ribu untuk ongkos ke pabrik dan bersosialisasi PP,” kata Said dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (16/11/2017).

Secara keseluruhan, kebutuhan sehari-hari buruh di DKI Jakrta sekitar Rp 3.458.000. Maka, jika upah buruh ditetapkan sebesar Rp 3.640.000, otomatis uang yang tersisa sebesar hanya sebesar Rp 182 ribu.

“Ini kebutuhan lajang, satu orang. Padahal, sebagian besar buruh harus memenuhi kebutuhan keluarganya, suami, atau istri dan anak-anak.‎ Dapatkah buruh hidup dengan uang Rp 182 ribu per bulan untuk beli pakaian, sepatu, pulsa, jajan, uang sekolah anak, biaya kesehatan kalau jaga orang tua sakit dan lain-lain, serta memenuhi berbagai kebutuhan lain bersama keluarganya?” terangnya.

Said menuturkan, untuk menyuarakan penolakan UMP DKI Jakarta tersebut, buruh di Ibu Kota akan kembali melakukan aksi ke Balai Kota DKI Jakarta.

“Ini kita sedang melakukan konsolidasi. Rencananya minggu depan buruh akan kembali melakukan aksi ke Balai Kota yang akan diikuti seribuan orang,” ujarnya.

Selain melakukan aksi, buruh juga akan mengajukan gugatan terhadap UMP DKI Jakarta Tahun 2018 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sebelumnya, buruh juga pernah menggugat UMP 2017 dan PTUN memenangkan gugatan buruh tersebut.

“Jika PTUN kembali memenangkan buruh, kami berharap Gubernur DKI Jakarta tidak mengajukan banding dan bersedia merevisi UMP 2018,” imbuhnya.

Selain itu, dirinya juga meminta agar Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) DKI Jakarta segera dibahas. Said berharap bahwa dalam menetapkan UMSP, nilainya akan lebih baik dari nilai upah minimum sektoral UMSK 2018 di Bekasi dan Karawang serta tidak memakai PP 78.

Sumber: liputan6.com


Category: Berita Bisnis

Tags: , , ,