80 Persen Peserta “Pengampunan Pajak” Belum Rampung Proses Balik Nama Harta

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa dari total 151.000 Wajib Pajak (WP) peserta program pengampungan pajak (tax amnesty), baru 29.000 WP atau sekitar 19 persennya yang sudah merampungkan proses balik nama atas harta yang dideklarasikan sebelumnya.

Padahal, fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) bagi harta tanah dan bangunan peserta program tax amnesty terbatas hingga akhir Desember tahun ini.

“Oleh karena itu, maka mulai banyak wajib pajak sekarang volumenya meningkat untuk melakukan pengalihan atas tanah dan bangunan menjadi atas nama wajib pajak yang sebenarnya,” ujar Sri Mulyani di kantor pusat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Rabu (15/11/2017).

Sri Mulyani juga mengatakan bahwa dari 29.000 peserta tax amnesty yang telah memproses balik nama tersebut, baru 80 persennya yang rampung dan 20 persen sisanya belum disetujui. Hal itu dikarenakan ada beberapa persyaratan yang tidak terpenuhi oleh WP peserta tax amnesty.

Beberapa persyaratan yang harus terpenuhi diantaranya persyaratan formal, seperti fotokopi Surat Keterangan Bebas (SKB) Pengampunan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)  dari Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang tahun terakhir atas nama dari harta tersebut, akta jual beli, dan surat pernyataan kepemilikan harta yang dibaliknamakan dan telah dilegalisir oleh notaris.

Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan bahwa masih banyak peserta tax amnesty yang terkendala dalam mengurus balik nama. Sebab, mereka masih salah membawa dokumen atau memberikan data di luar harta yang dideklarasikan dalam program tax amnesty.

“Kami mohon kepada wajib pajak, mohon mohon mohon, untuk memenuhi persyaratan formal. Kami akan bantu semaksimal mungkin, namun wajib pajak seharusnya memiliki kewajiban untuk memenuhi persyaratan formal tersebut,” ungkapnya.

Sri Mulyani juga merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 118/PMK.03/2016 menjadi PMK No 141/PMK.03/2016. Hal tersebut ia lakukan guna mendorong percepatan dalam mengurus balik nama harta peserta tax amnesty,

Dengan aturan tersebut, WP peserta tax amnesty bisa memakai Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh atau Surat Keterangan Pengampunan Pajak untuk mendapatkan tanda tangan dalam Surat Pernyataan Notaris atas nomine dan WP serta proses balik nama di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Surat Keterangan Pengampunan Pajak akan didapatkan oleh para WP saat mengurus tax amnesty.

Sumber : kompas.com


Category: Berita pajak

Tags: , , ,