Orang Kaya Indonesia Simpan Harta di Negara Surga Pajak

Negara Surga Pajak

The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) atau Konsorsium Wartawan Investigasi Internasional merilis dokumen bertajuk Paradise Papers. Dokumen tersebut berisi tentang investigasi pembongkaran skema penghindaran atau penggemplang pajak yang diperankan oleh miliuner dan perusahaan dengan reputasi global.

Beberapa orang di Tanah Air tercatat dalam dokumen rahasia tersebut. Orang-orang tersebut diantaranya adalah Thomas Lembong selaku Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Sandiaga Uno selaku Wakil Gubernur DKI Jakarta  dan Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Maryati Abdullah selaku Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mengatakan bahwa penghindaran pajak dengan menempatkan kekayaan pada negara dengan tarif pajak rendah atau yang lebih dikenal dengan negara surga pajak merupakan kejahatan moral.

Menurutnya, pungutan pajak tersebut seharusnya dapat digunakan untuk perkembangan pembangunan infrastruktur dalam negeri.

“Kami menilai itu sebuah kejahatan moral. Lagi-lagi yang dirugikan orang miskin, mereka bayar pajak, dipungut di dalam negeri. Orang kaya yang seharusnya bayar pajak lebih besar, malah menempatkan dananya di luar negeri,” ujar Maryati di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (11/11/2017).

Maryati mengatakan bahwa pemerintah harus tetap mengusut hingga tuntas dari hasil temuan dokumen surga tersebut. Tentunya hal tersebut harus dilakukan demi memberi rasa keadilan bagi masyarakat.

“Sekarang sudah ada temuan, paradise papers. Pemerintah tinggal melanjutkan langkah apa selanjutnya. Jangan didiamkan kemudian berlalu begitu saja,” jelasnya.

Dirinya menambahkan bahwa hasil temuan dokumen surga tersebut merupakan kesempatan bagi pemerintah untuk mengembalikan rasa kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah dalam mengelola perpajakan. Dengan demikian, orang kaya dan berkuasa di Indonesia diharapkan dapat membayar pajak sesuai porsi yang telah ditetapkan.

“Jadi sebenarnya bukan hanya mengembalikan keadilan. Tapi hal ini juga dapat meningkatkan dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Dirjen pajak, bagaimana orang kaya membayar pajak sesuai proporsi,” tambahnya.

DOWNLOAD GRATIS:

Ebook Tutorial
e-Faktur Lengkap!

Isi form di bawah ini, ebook akan langsung kami kirim ke alamat email yang Anda gunakan di bawah ini!
KIRIM EBOOK SEKARANG

Category: Berita pajak

Tags: , , ,