'Kartu Sakti' Pajak Bisa Gantikan e-KTP Jadi Identitas Tunggal

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan memastikan, pembuatan platform Kartu Indonesia 1 alias Kartin1 merupakan usaha pemerintah untuk menciptakan identitas tunggal.

Dalam keterangannya Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi Ditjen Pajak, Iwan Djuniardi mengatakan, diharapkan pada tahun 2019 nanti Kartin1 menjadi identitas tunggal di Indonesia.

“Semoga di 2019 bisa menjadi single identity,” kata Iwan Djuniardi saat acara Media Gathering Ditjen Pajak di Tanjung Pandan, Belitung, Selasa (18/4/2017) pagi tadi.

Beliau juga menyebutkan, Kartin1 merupakan paltform aplikasi yang dikembangkan secara in-house yang dapat diintegrasikan dengan kartu pintar. Didalamnya juga dapat diisi dengan multi identitas seperti NIK, NPWP, nomor BPJS, Paspor dan lainnya.

Iwan Djuniardi juga menuturkan, sebagai permulaan kita bisa membuat prototipe yang nantinya bisa digunakan para pegawai pajak. Karena, sebagai platform maka Kartin1 bisa di inject ke kartu elektronik instansi lain.

“Ini artinya DJP tidak akan menerbitkan kartu sendiri, namun lebih mengutamakan kolaborasi dengan kartu instansi lain yang sudah ada sebelumnya,” tegasnya.

Untuk saat ini Direktorat Jenderal Pajak tengah menyusun aturan terkait SOP pengimplementasikan Kartin1.

“Kita bukan bikin kartu tapi platform, agar bisa di inject ke yang lain, BPJS punya kartu nanti saya inject kartu, sehingga nanti kartin1 ini lambang aja, bukan kartu,” tambahnya.

Beliau juga menambahkan, kapasitas e-KTP tidak cukup untuk menampung komponen lainnya. Berbeda dengan kartin1.

e-KTP itu kapasitasnya kecil, cuma 8 kb, kalau Kartin1 80 kb, jadi kartu yang beredar, kartu perbankan sekarang 80 kb masih banyak space untuk ditambah. Kalau e-KTP habis,” kata Iwan Djuniardi.

Agar tetap bisa terintegrasi nantinya data e-KTP yang bisa dimasukan ke dalam platform Kartin1. Pasalnya, tujuan dibentuknya platform ini juga sudah termasuk NIK dan NPWP.

Ke depannya, platform ini juga akan diintegrasikan kepada kartu pintar yang mencakup identitas seperti Paspor, BPJS dan SIM.

“Malah data e-KTP yang masuk Kartin1. Nanti gampang banget, nanti alatnya EDC baca e-KTP, lalu ada juga sidik jari, pasang sidik jari lagi lalu selesai,” ungkapnya.

Beliau juga menegaskan, dengan kapasitas yang kecil pada e-KTP juga membuat masyarakat akan mengalami kesulitan administrasi jika kartu tersebut hilang dan telah menjadi kartu layanan transaksi atau serba guna.

“Tetapi tetap e-KTP bagaimanapun proyek nasional dan identitas tunggal, Kartin1 itu syarat e-KTP dan sifatnya voluntary,” ungkapnya.


Category: Berita Bisnis , Berita ekonomi finansial